 |
| Peta West Papua, Melanesia |
JAKARTA- : Persoalan dugaan
adanya pelanggaran HAM di Papua masih menjadi perhatian pihak asing baik
dari kalangan aktivis civil society maupun dari kalangan pemerintahan
itu sendiri.
Bahkan, masalah Papua sudah dibahas dalam pertemuan Melanesian
Spearhead Group (MSG), dimana delegasi MSG akan melakukan kunjungannya
ke Papua dan Papua Barat dalam waktu dekat ini.
“Persoalan di Papua dan Papua Barat akan terus menjadi perhatian
asing, sehingga penanganan masalah Papua tidak boleh gradual, namun
harus komprehensif,” jelas pengamat masalah politik, Joris Kabo dalam
keterangan tertulisnya kepada Okezone, Senin (19/8/2013).
Dia mencontohkan pada 12 Agustus 2013 yang lalu Perdana Menteri
Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo melakukan kunjungan ke Indonesia,
yang diberitakan media asing seperti ABC Radio Australia bahwa kunjungan
tersebut mengindikasikan akan mengemukakan isu Hak Asasi Manusia (HAM)
di Papua Barat dalam pembicaraan dengan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY).
Menurut Joris Kabo, kunjungan PM Gordon Darci Lilo yang pertama tentu
merupakan landasan dasar bagi kerjasama bilateral yang penting
selanjutnya. Indonesia mengakui sejarah negara Solomon sebagai Negara di
Pasifik yang besar peranannya dalam Perang Pasifik bagi pasukan sekutu
pimpinan Jenderal McArthur.
“Sebagai sesama Negara Pasifik, maka hubungan Indonesia-Salomon tentu
mempunyai arti yang penting seperti hubungan yang sudah ada antara
Indonesia dengan Negara-negara Pasifik yang lain seperti RI-PNG, RI-
Haiti, RI-Vanuatu, dll,” tambahnya.
Mengenai masalah Papua, menurut Joris, telah banyak dicapai
kemajuan-kemajuan di berbagai bidang pembangunan prasarana dan sarana
diberbagai bidang antara lain transportasi dan komunikasi, yang sangat
vital bagi pengembangan pembangunan sosial dan ekonomi selanjutnya di
Papua serbagai Propinsi yang memiliki kondisi geografi yang tidak mudah
dijalani.
“Secara garis besar, pelaksanaan otonomi khusus bagi pembangunan
Papua yang terdiri dari tiga buah Propinsi, yaitu Propinsi Papua Barat,
Propinsi Papua Tengah dan Propisi Papua juga cukup berhasil,” katanya.
Menurutnya, berita-berita tentang adanya berbagai isu yang kadangkala
terdengar dramatis tentang Papua dalam media massa seperti di Australia
adalah wajar karena secara geografis berdekatan dengan Papua,
masyarakatnya mempunyai perhatian yang khusus terhadap setiap
perkembangan di Papua seperti banyak diberitakan oleh media massa
Australia yang bebas dan terbuka.
Untuk diketahui berdasarkan pemberitaan ABC Radio Australia,
Kepulauan Solomon adalah salah satu negara anggota kelompok Melanesian
Spearhead Group (MSG), yang menerima proposal West Papua National
Coalition for Liberation (WPNCL).
KTT Menteri Luar Negeri MSG di Noumea, 21 Juli 2013, menyepakati
aplikasi WPNCL mengenai penentuan nasib sendiri rakyat Papua Barat dan
kekhawatiran adanya pelanggaran (HAM) di wilayah itu. Sebelum berangkat,
PM Lilo mengatakan ia menyadari adanya pelanggaran HAM di Papua, dan
ingin memastikan ada ‘perkembangan’ di sana.
“Terkait adanya rumors tentang delegasi MSG yang akan berkunjung ke
Papua pada tahun ini, saya rasa Pemerintah Indonesia tidak akan
keberatan dengan rencana tersebut, apalagi dalam pernyataan persnya PM
Kepulauan Solomon, Gordon Darcy Lilo yang pernah berkunjung ke Indonesia
menyatakan puas dan mendukung langkah pemerintah dalam menangani dan
membangun Papua. Tidak ada yang perlu mendramatisir atau mempolitisasi
rencana kunjungan MSG ke Papua sebagai langkah fact finding pelanggaran
HAM, seperti yang diharapkan kelompok tertentu di Papua,” jelasnya. [okezone.com]
Sumber : www.zonadamai.com