 |
|
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia, Djoko Suyanto. Foto: republika.co.id
|
Jakarta,
-- Seperti diberitakan
majalahselangkah.com edisi, Minggu,
18 Agustus 2013, kelompok aktivis Australia yang menamakan diri Freedom
Flotilla mempersiapkan tiga kapal untuk berlayar dari Cairns ke Papua, Sabtu
(17/08/13) lalu.
Para aktivis yang terdiri dari sesepuh Aborigin,
pengungsi Papua, pembuat film dan aktivis lainnya itu datang ke Papua untuk menyoroti
perlunya perdamaian dan stabilitas di Papua.
Rencana
kedatangan ini mendapatkan mendapat respons serius pemerintah. Diberitakan, pihak
berwenang Indonesia telah memperingatkan sekelompok aktivis Australia untuk
tidak berlayar ke Papua atau beresiko dicegat atau ditahan.
Menteri
Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto seperti dikutip
republika.co.id edisi, Senin, 19 Agustus 2013 mengatakan, tentara
sudah disiagakan di Papua untuk mengantisipasi perjalanan mereka.
"TNI
Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU) sudah disiagakan untuk
mengantisipasi perjalanan mereka," kata Djoko Suyanto di media itu.
Dikatakannya, ia telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Duta Besar Australia untuk RI, Greg Moriaty. Menurut sang Greg, para aktivis itu rencananya berlayar dari Cairns ke Papua Nugini (PNG). "Bukan ke Indonesia (Papua)," jelas Menkopolhukam.
Kepada Moriaty, Djoko juga menyampaikan, sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat pemberangkatan siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara lain.
Dikatakannya, ia telah mengkonfirmasi hal tersebut kepada Duta Besar Australia untuk RI, Greg Moriaty. Menurut sang Greg, para aktivis itu rencananya berlayar dari Cairns ke Papua Nugini (PNG). "Bukan ke Indonesia (Papua)," jelas Menkopolhukam.
Kepada Moriaty, Djoko juga menyampaikan, sebaiknya tidak boleh ada negara menjadi tempat pemberangkatan siapa pun yang mengganggu kedaulatan negara lain.
"Ini sudah
sangat jelas. Kalau aktivitas mereka itu dikaitkan kekerasan dan hak asasi
manusia (HAM), kita juga memiliki concern
yang sama," tegas Djoko.
Diberitakan, Presiden
Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono juga telah mengeluarkan peringatan
keras kepada negara-negara lain, dan mengatakan, mereka tidak boleh melanggar
kedaulatan Indonesia dan menimbulkan keresahan.
Dikatakannya,
provinsi-provinsi Papua adalah bagian dari Indonesia dan hal itu harus
dihormati. (GE/MS)
Sumber: www.majalahselangkah.com