 |
|
Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) Wim Rocky Medlama
|
JAYAPURA - Jika beberapa
waktu lalu dilakukan peresmian Kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di
Oxford, London, maka giliran bulan depan, tepatnya tanggal 15 Agustus
2013 mendatang, akan diresmikan Kantor OPM di Negara Kerajaan Belanda.
Menurut Juru Bicara (Jubir) Komite Nasional Papua Barat(KNPB) Wim Rocky Medlama, pemerintah Belanda dan para diplomat yang berada di luar negeri atau di Negara yang pernah menjajah pemerintah Republik Indonesia (RI) ini, mereka telah mendorong pendirian kantor OPM tersebut.
Dikatakan, untuk mendukung peresmian kantor tersebut, pihaknya akan tetap seperti gaya dan cara kami seperti biasa. “ Kami akan memediasi rakyat untuk melakukan aksi demonstrasi damai,” ujarnya ketika menggelar jumpa pers, di Halte Perumnas III, Kelurahan Yabansai, Distrik Heram, baru - baru ini.
Disinggung mengenai waktu peresmian yang hampir mendekati hari proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yakni tangal 17 Agustus, Wim mengatakan, bahwa penetapan hari peresmian bukan ditentukan KNPB. Oleh kerena itu, mereka hanya turut mengambil bagian dalam mendukung keputusan tersebut. “Itu merupakan kebijakan dari para diplomat dan pemerintah Kerajaan Belanda yang tentukan untuk tanggal 15 yang hanya berselang dua hari dengan hari Proklamasi Bangsa Indonesia tersebut,” ujarnya.
Dia juga menegaskan bahwa, menjelang hari kemerdekaan RI tersebut, KNPB tidak akan menggaggu berbagai kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah RI, melainkan mereka akan tetap focus kepada apa yang akan dilakukan di Belanda tersebut. “Kami tidak bermaksud mengganggu dan lain sebagainya, kami tidak bermaksud untuk hal itu,” ujarnya.
Menurutnya, dalam deat line(batas waktu) yang sedang berjalan, setiap bangsa akan tertarik dan juga akan mendirikan kantor OPM sebagaimana yang dilakukan di Inggris dan Belanda ini. “Dan kami meminta juga kepada pemerintah pusat dalam hal ini presiden, kalau memang baik hati, membukalah untuk kantor OPM berdiri di Jakarta atau Indonesia,” ujarnya.
Terkait dengan kunjugnan Duta Besar(Dubes) tidak lama ini ke Papua dan menyatakan bahwa mendukung Papua tetap dalam NKR, Wim mengatakan bahwa itu merupakan trik politik yang sedang dimainkan oleh setiap negara.
“Sekalipun pernyataan seperti itu, pastinya itukan bahasa politik dan Indonesia jangan terlena dengan tanggapan – tanggapan itu, kenapa Inggris dengan Indonesia saja sudah menjalin kerjasama, kenapa harus ada kantor OPM di Inggris,” tanya Wim.
Belanda walaupun melalui Dubes mengatakan demikian, namun Wim yakin bahwa Negara yang merupakan ayah dari rakyat West Papua itu akan tetap meresmikan kantor OPM di Negara itu. “Sebenarnya Indonesia harus membuka diri dan harus mengakui kekalahan diplomasi,” tukasnya. (mir/don/l03)