 |
| Ilustrasi. (http://kreavi.com) |
Jayapura, 30/6 - Koalisi Mahasiswa dan
Pemuda Papua Peduli Rakyat (KMP3R) menilai, para kepala daerah dan
perangkat pejabat tidak bermoral inilah yang menjadi penyebab kegagalan
pembangunan dan disintegrasi Papua yang mereka sebutkan sebagai
‘Koruptor Separatis Berdasi’.
“Koruptor separatis berdasi yang harus menjadi fokus perlawanan kita,
bukan kita melawan negara karena itu sudah tentu kita disalahkan,” ujar
Ketua KMP3R , V. B. Woisiri, di Abepura, Minggu (2306).
Dikatakan, Kami sebagai putra Indonesia yang cinta damai merasa prihatin
dengan kondisi diskomunikasi antara masyaarakat Papua dengan pemerintah
Pusat.
“Dan hal ini terjadi karena ada kelompok-kelompok yang bersebrangan
ideologi dengan pemerintah lalu melakukan aksi-aksi menentang negara,
dan kelompok ini tidak pernah sadar-sadar kalau tindakan mereka itu
meresahkan dan merugikan masyarakat banyak terutama menghambat
konsentrasi pembangunan di Papua,” kata Woisiri.
Pihaknya menghimbau, kepada seluruh masyarakat Papua dan semua
organ-organ yang berjuang untuk memisahkan diri dari NKRI agar mari kita
bergandeng tangan bersama pemerintah untuk bangun Papua yang lebih baik
dari hari kemarin.
“Yang perlu kita perangi bersama adalah bukan pemerintah pusat, tetapi
para kepala daerah kita mulai dari tingkat Gubernur sampai Pemerintahan
paling terkecil yakni Pemerintahan kampung dan beserta para
pejabat-pejabat SKPD dan DPRD/DPRP yang hanya bicara banyak, mengusulkan
banyak program kerja tapi tidak terealisasi, uang dan kewenangan sudah
ada tapi masih juga masyarakat Papua tidak merasakan pembangunan,”
katanya.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas
Cenderawasih (Uncen), Stenly Salamahu Sayuri mengatakan, untuk merubah
pola pikir masyarakat yang sudah terbentuk sekian lama ke arah pandangan
yang lebih konstruktif, dibutuhkan waktu dan proses yang cukup
lama. “Salah satu upaya merubah pola pikir masyarakat adalah dengan cara
merubah sistem yakni memberikan kewenangan yang penuh kepada daerah,”
ucap mahasiswa Jurusan Administrasi Fisip Uncen ini.
Dikatakan, kebijakan-kebijakan khusus yang diberlakukan di Papua adalah
solusi yang terbaik dan sangat akomodatif untuk membangun Papua lebih
bermoral,bermartabat dan sejahtera di segala aspek kehidupan . “Terkait
dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap Papua yang sudah sangat baik
dan oleh karena, itu perlu dilakukan pendekatan-pendekatan kepada semua
elemen di tanah Papua, seperti gereja, Adat, Dunia Kampus dan lembaga
swadaya masyarakat,” sarannya.
Pihaknya meminta, agar dalam melihat Indonesia jangan menggunakan
paradikma/stigma yang lama. Sebab, saat ini sistem yang digunakan
pemerintah pusat terhadap daerah. “Khususnya Papua adalah memberikan
kewenangan/otoritas penuh kepada daerah untuk membangun masyarakatnya
sesuai kultur (budaya) yang dimilikinya,” lanjutnya.
Sehingga katanya, jika Papua tidak dibangun secara maksimal, dan
Masyarakat Papua masih berteriak-berteriak, maka jangan kita salahkan
pemerintah pusat. “Tetapi para pejabat yang adalah orang Papua itu
sendiri yang tidak bertanggung jawab kepada masyarakat Papua, merekalah
yang harus kita lawan untuk memberantas korupsi yang menggagalkan
pembangunan selama ini,” tandasnya. (Jubi/Eveerth)