Kunjungan PM PNG ke Indonesia, Upaya Halangi Keanggotaan Papua Barat di MSG

Papua New Guinea (PNG), yang berbatasan

langsung dengan Papua Barat (Foto: Ist)

 Jakarta — Kunjungan Kenegaraan Perdana Menteri Papua New Guinea (PNG), Peter Charles O’neil beserta rombongan ke Jakarta, pada 17 Juni 2013 lalu telah menghasilkan 11 bidang kerja sama dengan pemerintah Indonesia, yang diwakili langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Adapun 11 bidang kerja sama yang disepakati meliputi, perdagangan, pengaturan perbatasan, pelatihan diplomatik, ekstradisi, transportasi udara, pengelolaan gas bumi, olahraga, pariwisata, pengelolaan sumber daya alam, pendidikan, dan capicity building.

Menteri Luar Negeri PNG, Rumbink Pato, yang seharusnya menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (KTT MSG) di Noumea, Kalaedonia Baru, juga dikabarkan mendampingi O’neil dalam kunjungan kerja ke Jakarta.

Wartawan Tabloid Jubi, Victor Mambor yang meliput KTT MSG di Noumea, Kaledonia Baru, juga memastikan bahwa Rumbink Pato tak hadir dalam forum yang dihadiri empat Menteri Luar Negeri Negara rumpun Melanesia, ditambah perwakilan Front Nasional Pembebasan Kanak (FLNKS).

Beberapa aktivis di Papua menilai kunjungan kenegaraan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri PNG ke Jakarta bertepatan dengan KTT MSG di Noumea, Kalaedonia, sebagai upaya Indonesia untuk menghambat keanggotaan Papua Barat  dalam MSG.

“Kenapa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri PNG beserta rombongannya ke Jakarta bertepatan dengan hari dilangsukannya KTT MSG. Siapapun tentu bisa mengambil kesimpulan, kalau ini upaya pemerintah Indonesia untuk menghalangi upaya Papua Barat sebagai anggota MSG,” tegas Dorus Wakum, aktivis hak asasi manusia di Jayapura, Papua.

Menurut Wakum, kepentingan nasional PNG memang penting, tapi lebih penting lagi adalah forum MSG yang diketahui dihadiri oleh negara-negara Melanesia yang merasa serumpun dan senasib.

“Saya mewakili rakyat Papua, yang juga punya rumpun Melanesia menyesalkan sikap Perdana Menteri PNG dan Menteri Luar Negeri PNG yang mengabaikan KTT MSG. Tentu ini harus mendapat perhatian dari negara-negara anggota MSG yang lain,” tegasnya.

Senada dengan Wakum, Elias Petege, aktivis National Papua Solidarity (NAPAS) di Jakarta menilai kunjungan kenegaraan Perdana Menteri PNG ke Jakarta merupakan sebuah upaya melemahkan diplomasi West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang sedang mengupayakan status keanggota Papua di MSG.

“Memang PNG prihatin terhadap situasi pelanggaran HAM di Papua, tapi menjalin kerja sama dengan Indonesia disisi lain tentu melemahkan kepedulian mereka,” kata Petege kepada suarapapua.com, siang tadi, di Jakarta.

Sekedar diketahui, KTT MSG yang berlangsung di Noumea, Kalaedonia Baru, sejak tanggal 18 – 21 Juni 2013 dihadiri oleh utusan negara Fiji, Kepulauaan Solomon, Vantuatu, dan perwakilan Front Nasional Pembebasan Kanak (FLNKS).

Papua Barat, yang diwakili oleh WPNCL juga diundang secara resmi untuk menghadiri acara tersebut, termasuk kemungkinan menjadi anggota dikemudian harinya.

OKTOVIANUS POGAU

Sumber :  www.suarapapua.com