Pages

Pages

Senin, 27 Mei 2013

Langkah Diplomasi WPNCL Sesuai Mekanisme Internasional

Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS dan MSG
di Kanaky, New Caledonia (Dok. MSG)
PAPUAN, Manokwari — Perkembangan terbaru dimana perjuangan diplomas Papua Barat dilakukan dengan mengajukan proposal untuk diterima sebagai anggota dalam Melanesian Spearhead Group (MSG), yang akan berkonperensi pada Juni 2013 di Noumea, New Caledonia, merupakan suatu langkah yang sangat sesuai dengan mekanisme internasional di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Langkah yang didorong oleh West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL), seharusnya dipandang sebagai langkah yang progresif, dan merupakan milik gerakan perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik mayoritas rakyat Papua.

“Langkah WPNCL sebaiknya tidak diganggu dengan upaya-upaya lain yang sifatnya ingin saling menggagalkan diantara berbagai komponen perjuangan Papua, baik itu dari organ-organ Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA), Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), ataupun Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) atau organ politik lainnya,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinuss, dalam siaran pers yang dikirim kepada redaksi suarapapua.com, Senin (27/5/2013).

“Bagi saya, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) jelas memiliki agenda tersendiri dengan tujuannya pula, sehingga saya tidak mengomentarinya,” ujarnya.

Dalam pengamatan Warinussy, langkah yang sedang terjadi dan sangat signifikan di kawasan Pasifik dewasa ini cukup maju dan sangat urgent untuk disikapi dan didukung oleh semua elemen rakyat Papua.

“Hal ini saya katakan demikian, karena langkah tersebut sangat sesuai dengan saran dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa (Sekjen PBB) Bang Ki-Mon pada September 2010 di Auckland, Selandia Baru. Dimana, Bang Ki Mon mengatakan bahwa terhadap masalah perjuangan untuk menegakkan hak-hak sipil dan politik rakyat Papu seharusnya dibawa dan dibiacrakan di dalam Komisi Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis Umum PBB (UN General Assembly),” ujarnya.

Dengan demikian, masalah perjuangan rakyat Papua selama ini untuk memperoleh kebebasan secara politik sudah semestinya ditempuh degan menggunakan mekanisme internasional yang diakui oleh PBB atau United Nations (UN).

Sehingga, lanjut Warinussy, langkah rakyat Papua melalui WPNCL untuk membawa dan mengajukan usulan/proposal menjadi anggota MSG adalah sebuah langkah diplomasi yang sangat mantap dan proporsional untuk menuju kepada perjuangan untuk membawa soal tuntutan hak menentukan nasib sendiri rakyat Papua ke Komisi Dekolonisasi di Majelis Umum PBB.

“Langkah ini tidak boleh dilihat hanya sebagai prakarsa dan perjuangan WPNCL semata-mata, tapi adalah perjuangan seluruh rakyat Papua, sehingga seharusnya langkah ini didukung dan doboboti secara lebih baik dan bukan diupayakan untuk dihambat dengan rekayasa politik yang terjadi atas campur tangan pihak nlain, guna menggagalkan langkah progresif tersebut,” tutupnya.

Sebelumnya, seperti ditulis www.tabloijubi.com, WPNCL sedang melobi beberapa negara di Pasifik untuk mendapat dukungan agar Papua menjadi anggota dalam MSG, dan dapat mengikuti Konfrensi pada Juni 2013 mendatang.
OKTOVIANUS POGAU