 |
|
Pertemuan delegasi WPNCL, FLNKS
dan MSG
di Kanaky, New Caledonia (Dok.
MSG)
|
PAPUAN, Manokwari — Perkembangan terbaru dimana
perjuangan diplomas Papua Barat dilakukan dengan mengajukan proposal
untuk diterima sebagai anggota dalam Melanesian Spearhead Group (MSG),
yang akan berkonperensi pada Juni 2013 di Noumea, New Caledonia,
merupakan suatu langkah yang sangat sesuai dengan mekanisme
internasional di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).
Langkah yang didorong oleh West Papua National Coalition for Liberation
(WPNCL), seharusnya dipandang sebagai langkah yang progresif, dan
merupakan milik gerakan perjuangan penegakan hak-hak sipil dan politik
mayoritas rakyat Papua.
“Langkah WPNCL sebaiknya tidak diganggu dengan upaya-upaya lain yang
sifatnya ingin saling menggagalkan diantara berbagai komponen perjuangan
Papua, baik itu dari organ-organ Presidium Dewan Papua (PDP), West Papua National Authority (WPNA),
Komite Nasional Pemuda Papua (KNPP), ataupun Negara Republik Federal
Papua Barat (NRFPB) atau organ politik lainnya,” kata Direktur Eksekutif
LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinuss, dalam siaran pers yang dikirim
kepada redaksi suarapapua.com, Senin (27/5/2013).
“Bagi saya, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) jelas memiliki agenda
tersendiri dengan tujuannya pula, sehingga saya tidak mengomentarinya,”
ujarnya.
Dalam pengamatan Warinussy, langkah yang sedang terjadi dan sangat
signifikan di kawasan Pasifik dewasa ini cukup maju dan sangat urgent untuk disikapi dan didukung oleh semua elemen rakyat Papua.
“Hal ini saya katakan demikian, karena langkah tersebut sangat sesuai
dengan saran dari Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa Bangsa
(Sekjen PBB) Bang Ki-Mon pada September 2010 di Auckland, Selandia Baru.
Dimana, Bang Ki Mon mengatakan bahwa terhadap masalah perjuangan untuk
menegakkan hak-hak sipil dan politik rakyat Papu seharusnya dibawa dan
dibiacrakan di dalam Komisi Dekolonisasi yang berada di bawah Majelis
Umum PBB (UN General Assembly),” ujarnya.
Dengan demikian, masalah perjuangan rakyat Papua selama ini untuk
memperoleh kebebasan secara politik sudah semestinya ditempuh degan
menggunakan mekanisme internasional yang diakui oleh PBB atau United Nations (UN).
Sehingga, lanjut Warinussy, langkah rakyat Papua melalui WPNCL untuk
membawa dan mengajukan usulan/proposal menjadi anggota MSG adalah sebuah
langkah diplomasi yang sangat mantap dan proporsional untuk menuju
kepada perjuangan untuk membawa soal tuntutan hak menentukan nasib
sendiri rakyat Papua ke Komisi Dekolonisasi di Majelis Umum PBB.
“Langkah ini tidak boleh dilihat hanya sebagai prakarsa dan
perjuangan WPNCL semata-mata, tapi adalah perjuangan seluruh rakyat
Papua, sehingga seharusnya langkah ini didukung dan doboboti secara
lebih baik dan bukan diupayakan untuk dihambat dengan rekayasa politik
yang terjadi atas campur tangan pihak nlain, guna menggagalkan langkah
progresif tersebut,” tutupnya.
Sebelumnya, seperti ditulis www.tabloijubi.com,
WPNCL sedang melobi beberapa negara di Pasifik untuk mendapat dukungan
agar Papua menjadi anggota dalam MSG, dan dapat mengikuti Konfrensi pada
Juni 2013 mendatang.
OKTOVIANUS POGAU