 |
|
Poster pembukaan kantor OPM
di Oxford, Inggris
(bennywenda.org)
|
Jayapura, 05/05 – Wakil Ketua Komisi I DPR-RI, Ramadhan
Pohan mengusulkan Pemerintah Indonesia untuk segera membekukan atau
menurunkan tingkat hubungan Indonesia dengan Inggris jika Inggris tidak
menutup kantor Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Oxford, Inggris.
“Ini adalah isu sensitif, karenanya kita perlu melihatnya secara
komprehensif. Pemerintah RI perlu tegas mendesak Inggris menutup kantor
OPM itu. Jika Inggris ngeyel dan menolak, saya usul Pemerintah RI segera
membekukan atau minimal menurunkan tingkat hubungan kedua negara.”
tulis Ramadhan Pohan, dalam rilis persnya di linimasa akun twitter
@ramadhanpohan1, Minggu (05/05).
Pohan, yang juga Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, mengingatkan
beberapa tahun lalu Presiden RI membatalkan kunjungan ke Belanda sebagai
preseden yg baik. Pembatalan tersebut berbuah perubahan sikap
Pemerintah Belanda terhadap RMS sekarang ini. Sehingga menurutnya, sikap
tegas RI penting karena menyangkut integritas wilayah NKRI.
“Kita waspada, Papua kini ‘sedang dimainkan’ internasional. Jelas,ada
konspirasi disana. Ada upaya internasionalisasi isu Papua yg tidak pada
tempatnya.Inggris sedang bermain api dan isu kantor OPM ini bola
ujian.” lanjut Pohan.
Masalah Papua, sambung Pohan, secara bilateral dulu telah rundingkan
dengan Belanda dalam isu Irian Barat. Sehingga menurutnya, hal tersebut
sudah Case closed dan sudah selesai secara pengakuan internasional dan
secara hukum internasional.
Sebelumnya , diberitakan oleh berbagai media, Kantor perwakilan Papua
Merdeka secara resmi dibuka di Oxford, Inggris pada 28 April lalu.
Pembukaan kantor ini dihadiri Walikota Oxford Mohammaed Niaz Abbasi,
anggota Parlemen Inggris, Andrew Smith, dan mantan Walikota Oxford,
Elise Benjamin. Andrew Smith dalam kesempatan tersebut, menegaskan
kembali komitmennya untuk terus membantu Papua melalui Parlemen
Internasional Untuk Papua yang telah dibentuk dua tahun lalu.
Pihak Inggris, melalui Kedutaan Besarnya di Indonesia sudah
menyatakan bahwa dibukanya kantor perwakilan OPM di Oxford, tak bisa
dilihat sebagai cerminan sikap Inggris. Pemerintah Inggris juga tak bisa
mengarahkan Dewan Kota Oxford yang mengijinkan berdirinya kantor
tersebut di Oxford, Inggris. (Jubi/Victor Mambor)
Sumber : tabloidjubi.com
