 |
|
Pertemuan Perwakilan Masyarakat Paniai
Dengan Komisi A DPR Papua. (Jubi/Arjuna)
|
Jayapura, 15/4 – Prihatin dengan kasus
yang terjadi di Kabupaten Paniai, Papua, sejak Januari hingga April
2013, perwakilan Solidaritas Peduli Ham dan Kekerasan, AMPTI serta tokoh
gereja menemui Komisi A DPR Papua dan para anggota DPR Papua asal Dapil
V yakni Paniai, Nabire, Mimika, Intan Jaya, Dogiayai dan Deiyai, Senin
(15/4).
Ketiga orang tersebut yakni Sekertaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan
Tengah Indonesia (AMPTI), Nathan Tebay, Ketua Solidaritas Kekerasan dan
Peduli HAM Papua, Andreas Gobay, serta tokoh gereja Markus Iyai. Dalam
pertemuan itu mereka mengadukan aksi kekerasan yang terus meningkat di
wilayah itu.
Andreas Gobay mengatakan, sejak Januari hingga April 2013 dari 11
kali kejadian di Paniai, sudah ada 10 korban. Pihaknya juga meminta DPR
Papua memanggil Pejabat Bupati Paniai dan DPRD setempat yang tidak
berada di tempat tugas sehingga terkesan tidak melindungi masyarakat.
“Masyarakat yang jadi korban ada karena ditembak, ada juga yang
diperkosa, karena kasus terus bertambah, kami akhirnya menemui komisi A
DPR Papua. Kami juga minta agar anggota Brimob yang ada di sana ditarik
karena masyarakat trauma. Untuk apa mereka di sana. Di sana kan sudah
ada anggota Polisi dari Polres Paniai serta anggota TNI dari Koramil.
Biarkan mereka saja yang menjaga keamanan di Paniai,” ujar Andreas Gobay
usai bertemu Komisi A DPR Papua.
Sementara itu, Sekertaris Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah
Indonesia (AMPTI), Nathan Tebay mengatakan, pihaknya mengingkan agar
bupati terpilih Paniai saat akan melakukan pembangunan mendatang tidak
dengan cara ekstrim yang merugikan masyarakat. “Kami ingin bupati baru
sebelum melakukan pembangunan berdialog dengan masayarakat terlebih
dahulu. Jangan langsung melakukan pembangunan secara ekstrim dan
mengorbankan masyarakat,” kata Nathan Tebai.
Ketua Komisi A DPR Papua, Ruben Magay berjanji akan mengundang
Kapolda Papua, Pangdam XVII Cenderawasih serta bupati terpilih Paniai
untuk membicarakan masalah tersebut karena sesuai pengaduan warga,
beberapa kasus kekerasan diduga dilakukan onum aparat baik TNI maupun
Polri. “Kami akan undang Kapolda, Pangdam, dan bupati terpilih, Kamis
mendatang membicarakan ini agar mereka juga tahu bagaimana anak buahnya
di lapangan,” kata Ruben Magay. (Jubi/Arjuna)
Sumber : tabloidjubi.com