Pages

Pages

Rabu, 20 Maret 2013

PNWP: Bebaskan Aktivis dan Buka Ruang Demokrasi di Papua

Bapak Fliv Karma dan Buctar Tabuni, Ketua PNWP
Jayapura,- Ketua Parlemen Nasional West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni dalam Jumpa Persnya, Rabu (20/3/13)  di Prima Garden, Abepura, Jayapura Papua meminta kepada negara dalam hal ini aparat keamanan di Papua untuk membuka selebar-lebarnya ruang demokrasi di Papua. 

Ia juga meminta menghapuskan seluruh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB)  dan aktivis lainnya dari Daftar Pencarian Orang (DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakat Papua yang masih menjadi tahanan politik di penjara Indonesia. 

"Saya menunggu putusan anggota KNPB di Biak,  di Timika, dan di Jayapura seperti apa. Karena pernyataan yang saya buat tidak ditanggapi dengan  serius oleh pengadilan. Sudah lama saya menunggu untuk bebaskan para tahana tetapi tidak maksimal ditanggapi oleh pihak kejaksaan,"katanya. 

Kata dia, saat ini ada enam aktivis KNPB ditahan di Timika dan Biak. Ada  sembilan aktivis KNPB di Wamena. Dan, enam aktivis KNPB di Jayapura. 

"Fakta hukum tidak ada,  yang ada hanya kepentingan politik akhirnya mengorbankan aktifis KNPB. Saya mengharapkan kepada kejaksaan untuk membebaskan para aktivis  pada sidang putusan,"kata Buctar. 

"Pada prinsipnya kita bisa menjalin komunikasi dengan baik dan ada hal-hal yang  bisa kita  bicarakan dengan baik. Tidak dengan cara menembak, apa lagi saya ini jaminan. Ternyata apa yang saya lakukan ini sepele,"katanya. 

Ia meminta kepada aparat keamanan untuk sudahi  cara-cara seperti penembakan Ketua KNPB,  Mako Tabuni di Jayapura dan Huber di Wamena serta yang lainnya. "Ini  merupakan kesan yang sangat buruk bagi organisasi pergerakan,"kata dia beharap.

Ia juga meminta  untuk tidak memaksa organisasi masyarakat pribumi Papua untuk mendaftarkan di Kesbangpol Republik Indonesia. "Parlemen Nasional menjamin keamanan masyarakat non Papua maupun pribumi di West Papua,"katanya. (MS)

Editor : Yermias Degei