 |
| Bapak Fliv Karma dan Buctar Tabuni, Ketua PNWP |
Jayapura,- Ketua Parlemen Nasional
West Papua (PNWP), Buchtar Tabuni dalam Jumpa Persnya, Rabu (20/3/13) di Prima Garden, Abepura, Jayapura Papua
meminta kepada negara dalam hal ini aparat keamanan di Papua untuk membuka
selebar-lebarnya ruang demokrasi di Papua.
Ia juga meminta menghapuskan
seluruh anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan aktivis lainnya dari Daftar Pencarian Orang
(DPO) serta membebaskan anggota KNPB dan masyarakat Papua yang masih menjadi tahanan
politik di penjara Indonesia.
"Saya menunggu putusan anggota
KNPB di Biak, di Timika, dan di Jayapura
seperti apa. Karena pernyataan yang saya buat tidak ditanggapi dengan serius oleh pengadilan. Sudah lama saya
menunggu untuk bebaskan para tahana tetapi tidak maksimal ditanggapi oleh pihak
kejaksaan,"katanya.
Kata dia, saat ini ada enam
aktivis KNPB ditahan di Timika dan Biak. Ada sembilan aktivis KNPB di Wamena. Dan, enam
aktivis KNPB di Jayapura.
"Fakta hukum tidak ada, yang ada hanya kepentingan politik akhirnya
mengorbankan aktifis KNPB. Saya mengharapkan kepada kejaksaan untuk membebaskan
para aktivis pada sidang putusan,"kata
Buctar.
"Pada prinsipnya kita bisa
menjalin komunikasi dengan baik dan ada hal-hal yang bisa kita bicarakan dengan baik. Tidak dengan cara menembak,
apa lagi saya ini jaminan. Ternyata apa yang saya lakukan ini sepele,"katanya.
Ia meminta kepada aparat keamanan
untuk sudahi cara-cara seperti
penembakan Ketua KNPB, Mako Tabuni di
Jayapura dan Huber di Wamena serta yang lainnya. "Ini merupakan kesan yang sangat buruk bagi
organisasi pergerakan,"kata dia beharap.
Ia juga meminta untuk tidak memaksa organisasi masyarakat
pribumi Papua untuk mendaftarkan di Kesbangpol Republik Indonesia. "Parlemen
Nasional menjamin keamanan masyarakat non Papua maupun pribumi di West
Papua,"katanya. (MS)
Editor : Yermias Degei