 |
| STOP |
ternyata juga mengandung penindasan.”
Kutipan di atas adalah pernyataan Paulo Freire yang menyadarkan banyak orang di dunia. Pernyataan di atas relevan untuk direnungkan sekaligus diaktualisasikan dalam memperbaiki penyelenggaraan pendidikan di tanah Papua yang menindas.
Pernyataan Freire itu merupakan gugatan
atas kebanyakan hubungan sosial dalam masyarakat kapitalis - seperti
juga hubungan sosial yang terjadi pada tatanan masyarakat kita, termasuk
hubungan yang terlibat dalam pendidikan - selalu didasarkan pada
hubungan penindasan. Pendidikan harus sebagai media liberasi atau
pembebasan. Pendidikan kritis ini adalah memberdayakan mereka yang lemah
dan tertindas serta mengubah bentuk-bentuk ketidakadilan sosial.
Perjuangan Paulo Freire akan keadilan dan kebebasan bagi orang-orang yang menyusun “kebudayaan diam” bukan tanpa konsekuensi. Usaha membangkitkan kesadaran di hati setiap orang agar bertindak mengubah kenyataan telah membawa dia ke penjara. Mencari relevansi pemikiran-pemikiran Freire bagi bangsa-bangsa yang telah terbunuh karakternya dengan sistem pendidikan semau si penindas seperti bangsa Papua adalah mendesak.
Siapa Paulo Freire?
Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife . Sejak kecil, dia diajarkan untuk menghargai dialog dan menghargai pilihan orang lain. Proses dialog yang sejak kecil ditanamkan tesebut kelak penting bagi program pendidikannya. Kehidupan orang tua Freire tergolong kelas menengah, namun sering kekurangan finansial sehingga Freire benar-benar tahu arti kata lapar. Ketika kanak-kanak, Freire bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk melawan kelaparan, membela kaum miskin.
Setelah ekonomi keluarganya sedikit membaik Freire dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah. Dia masuk kuliah di Fakultas Hukum University of Recife. Di sana, Freire belajar filsafat dan psikologi, sementara separuh waktunya dia gunakan untuk bekerja sebagai instruktur bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan. Selama kuliah, Freire banyak membaca karya-karya Sartre, Althusser, Mounier, Ortega Y. Gasset, Unamuno, Martin Luther King Jr, Che Guevara, Fromn, Mao Tse Tung, Marcuse dan sebagainya yang berpengaruh kuat pada filsafat pendidikan Freire yang kini mendunia.
Tahun 1944, Freire melangsungkan pernikahan dengan Elza Maia Costa Olivera dari Recife, seorang guru sekolah dasar (yang kemudian menjadi kepala sekolah). Dari pernikahan dengan Freire, Elza Maia Costa Olivera melahirkan tiga orang putri dan dua orang putra. Ketertarikan Freire dalam teori-teori pendidikan mulai tumbuh, dan menuntunnya untuk lebih banyak menelaah bacaan tentang pendidikan, filsafat, dan sosiologi daripada hukum sebagai sarana penghasilanya.
Setelah meninggalkan hukum, Freire mulai berkarya dalam pendidikan. Dia diangkat sebagai direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada pelayanan Sosial di “The State of Pernambuco”, (baca: Yunus, 2004). Pengalaman di sana telah membawanya untuk bisa kontak langsung dengan masyarakat miskin. Tugas kependidikan dan organisasinya dia manfaatkan dengan merumuskan metode dialognya bagi pendidikan orang dewasa. Freire mengajar mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan di University of Recife, di mana dia memperoleh gelar doktornya di tahun 1959. Dia juga memberikan pendidikan kepada orang dewasa melalui seminar, pengarahan, dan kursus-kursus.
Awal 1960-an, Brasil mengalami masa-masa sulit. Gerakan-gerakan reformasi baik dari kalangan sosialis, komunis, pelajar, buruh, maupun militan kristen semuanya mendesakan tujuan sosial politik mereka masing-masing. Dalam suasana seperti itu, Freire menjabat sebagai direktur utama pusat pengembangan sosial University of Recife. Pada masa itulah Freire membawa program pemberantasan buta huruf kepada ribuan petani miskin di Timur Laut tempat ia bekerja. Gebrakan yang dilakukan Freire, ternyata mendapat sambutan dari golongan minoritas karena hak untuk memberikan suara seseorang tergantung pada kemampuan baca tulis. Kedatangan program Freire tersebut menjadi salah satu harapan bagi mereka.
Setelah pemerintahan berganti dari Joao Goulart kepada Janio Quardros pada tahun 1961, gerakan kultural lain yang terkenal membangkitkan kesadaran dan kampanye melek huruf di seluruh Brasil. BEM (Basic Education Movement) mendapat dukungan dari para Uskup. Kemudian melalui SUDENE (Superintendency for the Developmen of the Nort East) sebuah organisasi Federal pemerintah di bawah arahan Celso Furtado telah banyak membantu perkembangan perekonomian di sembilan negara bagian dengan memasukan kursus-kursus dan beasiswa untuk pelatihan para ilmuan dan spesialis. Bantuan pendidikan kemudian direcanakan untuk memperluas program-program melek huruf dasar dewasa sebagai hasil resrukturisasi radikal yang diimpikan oleh SUDENE. Di tengah harapanya yang sedang memuncak inilah Freire diangkat sebagai kepala pada Cultural Extention Service yang pertama di University of Recife (Collin, 2002: 10).
Juni 1963 sampai dengan Maret 1964, tim pemberantasan buta huruf Freire telah bekerja keseluruh pelosok negeri. Mereka berhasil menarik minat warga yang buta huruf untuk belajar baca tulis. Rahasia kesuksesan itu ada pada Freire dan timnya yang mempresentasikan partisipasi dan emansipasi dalam proses politik ke arah pengetahuan membaca dan menulis sebagai tujuan yang diinginkan dan dapat dicapai untuk seluruh warga negara Brasil. Usaha yang dilakukan Freire bersama timnya tidak sekedar mengartikan bunyi dari huruf-huruf mati, tetapi kerja tersebut tidak lain adalah sebagai proses penyadaran dari situasi ketertindasanya. Dengan demikian pembelajaran baca tulis alfabetisasi merupakan langkah awal yang penting dalam konsientisasi terutama bagi orang dewasa ini melibatkan mereka sebagai siswa dalam problematisasi terus-menerus akan situasi eksistensial mereka. Maka dalam rangka pemberantasan buta huruf, problematisasi ini dimasukan dalam kursus-kursus alfabetisasi (Sudiarja, 2001: 9).
Freire, dalam hal ini telah memenangkan perhatian kaum miskin untuk membangkitkan harapan mereka. Mereka mulai berani mengungkapkan keputusan-keputusan sendiri dari hari ke hari yang memengaruhi kehidupan mereka. Fatalisme dan pasivitas kaum miskin terhadap program pemberantasan buta huruf tersebut menjadi bernilai dan bersemangat. Metode Freire adalah berpolitik tanpa menjadi konsisten. Kerja Freire bersama timnya di mata militer dan tuan tanah sungguh suatu yang radikal.
Suatu peristiwa terjadi pada bulan April tahun 1964 ketika militer meruntuhkan rezim Goulart. Seluruh gerakan progresif diintimidasi. Freire ditangkap kemudian dimasukan ke penjara selama 70 hari karena aktivitas “subversif”-nya. Di penjara dia mulai menulis buku Education as the Practice Freedom. Buku yang merupakan analisis kegagalan Freire dalam melakukan emansipasi di Brasil. Buku ini kemudian diselesaikan di Cile dalam masa pembuanganya. Di sini Freire bekerja selama lima tahun pada program pendidikan untuk orang dewasa dari pemerintahan Eduardo Frei yang diketuai oleh Waldemar Cortes yang menarik perhatian dunia internasional dan UNESCO untuk mengenal Cile sebagai satu dari lima negara di dunia yang berhasil dalam mengatasi buta huruf.
Pekerjaanya di sana tidak terbatas pada kampanye melek huruf. Pemerintah demokrasi Kristen Frei juga tertarik pada tema reformasi agraria. Freire dapat terus mengembangkan ide-ide pendidikanya, menuliskan persoalan-persoalan pendidikan untuk orang dewasa. Dalam pengalamannya di Cile terjadi peristiwa penting berkenaan dari fase pertama dari “metode Freire”, yaitu suatu investigasi menyeluruh tentang budaya dan kebiasaan yang membentuk kehidupan orang-orang yang buta huruf di Cile. Freire tidak hanya berhadapan dengan bahasa yang berbeda, namun juga dengan jenis penduduk kota dan desa yang berbeda-beda karakternya.
Ketika berada di Cile, Freire menjadi seorang kritikus pendidikan tradisional. Menurutnya, melakukan modernisasi tanpa melakukan emansipasi adalah sebuah kekalahan besar. Salah satu tema generatif yang muncul adalah “Semua perkembangan adalah modernisasi, tetapi tidak semua modernisasi adalah perkembangan”(Colins, 2002: 26). Menjelang akhir dasawarsa 60-an, Freire menerima undangan dari Harvard University. Freire meninggalkan Amerika Latin menuju Amerika Serikat. Di sana, Freire mengajar sebagai profesor tamu pada Harvard’s Center for Studies In Education and Development dan juga menjadi anggota kehormatan pada Center for Study of Development and Social Change.
Tahun tersebut adalah periode yang paling parah terjadi di Amerika, karena terjadinya pertentangan kaum oposisi terhadap perang yang dilakukan oleh Amerika terhadapap Vietnam yang kemudian berimbas ke kampus-kampus. Pada tahun itu, rasial (ras) juga menjadi permasalahan di Amerika. Juru bicara kaum pemprotes perang memasuki kampus-kampus dan Freire terpengaruh oleh aksi tesebut. Dalam situasi demikian, Freire mulai menemukan suatu realitas yang konkret bahwa tekanan dan penindasan terhadap kehidupan ekonomi politik dunia ketiga berlangsung secara tak terbatas. Berdasarkan kenyataan tersebut, dia mulai memperluas definisinya tentang persoalan dunia ketika dari masalah geografis ke konsep politis, serta tema kekerasan menjadi tema utama dalam tulisanya sejak saat itu.
Selama periode itu Freire menulis karya terkenalnya, Pedagogy of the Oppressed. Baginya pendidikan menjadi jalur permanen pembebasan dan berada dalam dua tahap. Tahap pertama adalah di mana orang menjadi sadar dari penindasan mereka dan melalui praxis mereka mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap pertama dan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan.
Setelah meninggalkan Harvart di tahun 1970-an, Freire menjadi konsultan dan akhirnya sebagai sekretaris asisten pendidikan untuk dewan gereja dunia di Swiss. Freire dikenal sebagai orang yang taat menjalani agama. Freire berkeliling dunia mengajar usahanya untuk membantu program-program pendidikan negara-negara baru di Asia dan Afrika seperti Tanzania dan Guinea Bissau (Baca: Mario Gabral ). Dia juga menjadi ketua komite eksekutif institute for Cultural Action (IDAC ) yang bermarkas di Jenewa.
Pada tahun 1979, Freire diundang oleh pemerintah Brasil untuk kembali dari pembuangan dan mengajar di University of Sao Paolo. Pada tahun 1988 dia diangkat menjadi menteri pendidikan untuk kota Sao Paolo. Tahun 1992, Freire merayakan ulang tahunya yang ke 70 bersama lebih dari 200 rekan pendidik, para pembaru pendidikan, para sarjana, dan aktivis-aktivis. Selama tiga hari diadakan workshop dan pesta yang disponsori oleh New School for Social Research, yang mendanai prestasi dan keberhasilan hidup dan karya Freire. Di Rio De Jeneiro, Freire meninggal pada usia 75 tahun pada hari Jumat, 2 Mei 1997 karena serangan jantung. Jejak ketokohanya, cinta dan harapan yang besar tehadapa dunia pendidikan, khususnya di Amerika Latin, dapat ditemukan dalam pedagogi kritisnya yang menggabungkan ratusan organisasi akar rumput, ruang-ruang kuliah, dan usaha-usaha reformasi lembaga sekolah di banyak kota.
Misi Utama Pendidikan Freire
Saeful Millah (2006) dalam artikelnya menjelaskan secara singat dan tepat misi utama pendidikan menurut Paulo Freire. PERUBAHAN adalah misi utama Paulo Freire. Manusia adalah makhluk tidak sempurna. Karena itu, manusia selalu dituntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensialnya, yakni menjadi subjek yang manusiawi. Di situlah pula arti pentingnya kehadiran pendidikan yang membebaskan. Kata kuncinya adalah HUMANISASI.
Dalam pemikiran Freire, pendidikan mesti memiliki misi ganda, yakni meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus mentransformasikan struktur sosial yang menindasnya. Baginya, kesadaran manusia itu berproses secara dialektis antara diri dan lingkungan yang membentuknya. Baginya pula, setiap manusia punya potensi untuk berkembang dan memengaruhi lingkungan, namun sebaliknya ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial tempat ia berkembang.
Perlu dimaklumi, kesadaran kritis yang dimaksud bukanlah kesadaran yang dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan magis yang hanya akan menempatkan ketertindasan mereka sebagai sesuatu yang berada di luar kekuasaan manusia, bukan juga kesadaran naif yang hanya akan membuat kaum tertindas dibuatnya tunduk kepada struktur sosial yang ada.
Kesadaran kritis yang dimaksud Freire adalah bentuk kesadaran yang selalu melihat struktur dan struktur sebagai sumber masalah. Itu sebabnya, arah pendidikan dalam pemikiran Freire adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta didik terlibat dalam setiap proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.
Perjuangan Paulo Freire akan keadilan dan kebebasan bagi orang-orang yang menyusun “kebudayaan diam” bukan tanpa konsekuensi. Usaha membangkitkan kesadaran di hati setiap orang agar bertindak mengubah kenyataan telah membawa dia ke penjara. Mencari relevansi pemikiran-pemikiran Freire bagi bangsa-bangsa yang telah terbunuh karakternya dengan sistem pendidikan semau si penindas seperti bangsa Papua adalah mendesak.
Siapa Paulo Freire?
Paulo Freire lahir pada 19 September 1921 di Recife . Sejak kecil, dia diajarkan untuk menghargai dialog dan menghargai pilihan orang lain. Proses dialog yang sejak kecil ditanamkan tesebut kelak penting bagi program pendidikannya. Kehidupan orang tua Freire tergolong kelas menengah, namun sering kekurangan finansial sehingga Freire benar-benar tahu arti kata lapar. Ketika kanak-kanak, Freire bersumpah untuk membaktikan hidupnya untuk melawan kelaparan, membela kaum miskin.
Setelah ekonomi keluarganya sedikit membaik Freire dapat menyelesaikan sekolah tingkat menengah. Dia masuk kuliah di Fakultas Hukum University of Recife. Di sana, Freire belajar filsafat dan psikologi, sementara separuh waktunya dia gunakan untuk bekerja sebagai instruktur bahasa Portugis di sebuah sekolah lanjutan. Selama kuliah, Freire banyak membaca karya-karya Sartre, Althusser, Mounier, Ortega Y. Gasset, Unamuno, Martin Luther King Jr, Che Guevara, Fromn, Mao Tse Tung, Marcuse dan sebagainya yang berpengaruh kuat pada filsafat pendidikan Freire yang kini mendunia.
Tahun 1944, Freire melangsungkan pernikahan dengan Elza Maia Costa Olivera dari Recife, seorang guru sekolah dasar (yang kemudian menjadi kepala sekolah). Dari pernikahan dengan Freire, Elza Maia Costa Olivera melahirkan tiga orang putri dan dua orang putra. Ketertarikan Freire dalam teori-teori pendidikan mulai tumbuh, dan menuntunnya untuk lebih banyak menelaah bacaan tentang pendidikan, filsafat, dan sosiologi daripada hukum sebagai sarana penghasilanya.
Setelah meninggalkan hukum, Freire mulai berkarya dalam pendidikan. Dia diangkat sebagai direktur Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada pelayanan Sosial di “The State of Pernambuco”, (baca: Yunus, 2004). Pengalaman di sana telah membawanya untuk bisa kontak langsung dengan masyarakat miskin. Tugas kependidikan dan organisasinya dia manfaatkan dengan merumuskan metode dialognya bagi pendidikan orang dewasa. Freire mengajar mata kuliah sejarah dan filsafat pendidikan di University of Recife, di mana dia memperoleh gelar doktornya di tahun 1959. Dia juga memberikan pendidikan kepada orang dewasa melalui seminar, pengarahan, dan kursus-kursus.
Awal 1960-an, Brasil mengalami masa-masa sulit. Gerakan-gerakan reformasi baik dari kalangan sosialis, komunis, pelajar, buruh, maupun militan kristen semuanya mendesakan tujuan sosial politik mereka masing-masing. Dalam suasana seperti itu, Freire menjabat sebagai direktur utama pusat pengembangan sosial University of Recife. Pada masa itulah Freire membawa program pemberantasan buta huruf kepada ribuan petani miskin di Timur Laut tempat ia bekerja. Gebrakan yang dilakukan Freire, ternyata mendapat sambutan dari golongan minoritas karena hak untuk memberikan suara seseorang tergantung pada kemampuan baca tulis. Kedatangan program Freire tersebut menjadi salah satu harapan bagi mereka.
Setelah pemerintahan berganti dari Joao Goulart kepada Janio Quardros pada tahun 1961, gerakan kultural lain yang terkenal membangkitkan kesadaran dan kampanye melek huruf di seluruh Brasil. BEM (Basic Education Movement) mendapat dukungan dari para Uskup. Kemudian melalui SUDENE (Superintendency for the Developmen of the Nort East) sebuah organisasi Federal pemerintah di bawah arahan Celso Furtado telah banyak membantu perkembangan perekonomian di sembilan negara bagian dengan memasukan kursus-kursus dan beasiswa untuk pelatihan para ilmuan dan spesialis. Bantuan pendidikan kemudian direcanakan untuk memperluas program-program melek huruf dasar dewasa sebagai hasil resrukturisasi radikal yang diimpikan oleh SUDENE. Di tengah harapanya yang sedang memuncak inilah Freire diangkat sebagai kepala pada Cultural Extention Service yang pertama di University of Recife (Collin, 2002: 10).
Juni 1963 sampai dengan Maret 1964, tim pemberantasan buta huruf Freire telah bekerja keseluruh pelosok negeri. Mereka berhasil menarik minat warga yang buta huruf untuk belajar baca tulis. Rahasia kesuksesan itu ada pada Freire dan timnya yang mempresentasikan partisipasi dan emansipasi dalam proses politik ke arah pengetahuan membaca dan menulis sebagai tujuan yang diinginkan dan dapat dicapai untuk seluruh warga negara Brasil. Usaha yang dilakukan Freire bersama timnya tidak sekedar mengartikan bunyi dari huruf-huruf mati, tetapi kerja tersebut tidak lain adalah sebagai proses penyadaran dari situasi ketertindasanya. Dengan demikian pembelajaran baca tulis alfabetisasi merupakan langkah awal yang penting dalam konsientisasi terutama bagi orang dewasa ini melibatkan mereka sebagai siswa dalam problematisasi terus-menerus akan situasi eksistensial mereka. Maka dalam rangka pemberantasan buta huruf, problematisasi ini dimasukan dalam kursus-kursus alfabetisasi (Sudiarja, 2001: 9).
Freire, dalam hal ini telah memenangkan perhatian kaum miskin untuk membangkitkan harapan mereka. Mereka mulai berani mengungkapkan keputusan-keputusan sendiri dari hari ke hari yang memengaruhi kehidupan mereka. Fatalisme dan pasivitas kaum miskin terhadap program pemberantasan buta huruf tersebut menjadi bernilai dan bersemangat. Metode Freire adalah berpolitik tanpa menjadi konsisten. Kerja Freire bersama timnya di mata militer dan tuan tanah sungguh suatu yang radikal.
Suatu peristiwa terjadi pada bulan April tahun 1964 ketika militer meruntuhkan rezim Goulart. Seluruh gerakan progresif diintimidasi. Freire ditangkap kemudian dimasukan ke penjara selama 70 hari karena aktivitas “subversif”-nya. Di penjara dia mulai menulis buku Education as the Practice Freedom. Buku yang merupakan analisis kegagalan Freire dalam melakukan emansipasi di Brasil. Buku ini kemudian diselesaikan di Cile dalam masa pembuanganya. Di sini Freire bekerja selama lima tahun pada program pendidikan untuk orang dewasa dari pemerintahan Eduardo Frei yang diketuai oleh Waldemar Cortes yang menarik perhatian dunia internasional dan UNESCO untuk mengenal Cile sebagai satu dari lima negara di dunia yang berhasil dalam mengatasi buta huruf.
Pekerjaanya di sana tidak terbatas pada kampanye melek huruf. Pemerintah demokrasi Kristen Frei juga tertarik pada tema reformasi agraria. Freire dapat terus mengembangkan ide-ide pendidikanya, menuliskan persoalan-persoalan pendidikan untuk orang dewasa. Dalam pengalamannya di Cile terjadi peristiwa penting berkenaan dari fase pertama dari “metode Freire”, yaitu suatu investigasi menyeluruh tentang budaya dan kebiasaan yang membentuk kehidupan orang-orang yang buta huruf di Cile. Freire tidak hanya berhadapan dengan bahasa yang berbeda, namun juga dengan jenis penduduk kota dan desa yang berbeda-beda karakternya.
Ketika berada di Cile, Freire menjadi seorang kritikus pendidikan tradisional. Menurutnya, melakukan modernisasi tanpa melakukan emansipasi adalah sebuah kekalahan besar. Salah satu tema generatif yang muncul adalah “Semua perkembangan adalah modernisasi, tetapi tidak semua modernisasi adalah perkembangan”(Colins, 2002: 26). Menjelang akhir dasawarsa 60-an, Freire menerima undangan dari Harvard University. Freire meninggalkan Amerika Latin menuju Amerika Serikat. Di sana, Freire mengajar sebagai profesor tamu pada Harvard’s Center for Studies In Education and Development dan juga menjadi anggota kehormatan pada Center for Study of Development and Social Change.
Tahun tersebut adalah periode yang paling parah terjadi di Amerika, karena terjadinya pertentangan kaum oposisi terhadap perang yang dilakukan oleh Amerika terhadapap Vietnam yang kemudian berimbas ke kampus-kampus. Pada tahun itu, rasial (ras) juga menjadi permasalahan di Amerika. Juru bicara kaum pemprotes perang memasuki kampus-kampus dan Freire terpengaruh oleh aksi tesebut. Dalam situasi demikian, Freire mulai menemukan suatu realitas yang konkret bahwa tekanan dan penindasan terhadap kehidupan ekonomi politik dunia ketiga berlangsung secara tak terbatas. Berdasarkan kenyataan tersebut, dia mulai memperluas definisinya tentang persoalan dunia ketika dari masalah geografis ke konsep politis, serta tema kekerasan menjadi tema utama dalam tulisanya sejak saat itu.
Selama periode itu Freire menulis karya terkenalnya, Pedagogy of the Oppressed. Baginya pendidikan menjadi jalur permanen pembebasan dan berada dalam dua tahap. Tahap pertama adalah di mana orang menjadi sadar dari penindasan mereka dan melalui praxis mereka mengubah keadaan itu. Tahap kedua dibangun di atas tahap pertama dan merupakan proses permanen aksi budaya pembebasan.
Setelah meninggalkan Harvart di tahun 1970-an, Freire menjadi konsultan dan akhirnya sebagai sekretaris asisten pendidikan untuk dewan gereja dunia di Swiss. Freire dikenal sebagai orang yang taat menjalani agama. Freire berkeliling dunia mengajar usahanya untuk membantu program-program pendidikan negara-negara baru di Asia dan Afrika seperti Tanzania dan Guinea Bissau (Baca: Mario Gabral ). Dia juga menjadi ketua komite eksekutif institute for Cultural Action (IDAC ) yang bermarkas di Jenewa.
Pada tahun 1979, Freire diundang oleh pemerintah Brasil untuk kembali dari pembuangan dan mengajar di University of Sao Paolo. Pada tahun 1988 dia diangkat menjadi menteri pendidikan untuk kota Sao Paolo. Tahun 1992, Freire merayakan ulang tahunya yang ke 70 bersama lebih dari 200 rekan pendidik, para pembaru pendidikan, para sarjana, dan aktivis-aktivis. Selama tiga hari diadakan workshop dan pesta yang disponsori oleh New School for Social Research, yang mendanai prestasi dan keberhasilan hidup dan karya Freire. Di Rio De Jeneiro, Freire meninggal pada usia 75 tahun pada hari Jumat, 2 Mei 1997 karena serangan jantung. Jejak ketokohanya, cinta dan harapan yang besar tehadapa dunia pendidikan, khususnya di Amerika Latin, dapat ditemukan dalam pedagogi kritisnya yang menggabungkan ratusan organisasi akar rumput, ruang-ruang kuliah, dan usaha-usaha reformasi lembaga sekolah di banyak kota.
Misi Utama Pendidikan Freire
Saeful Millah (2006) dalam artikelnya menjelaskan secara singat dan tepat misi utama pendidikan menurut Paulo Freire. PERUBAHAN adalah misi utama Paulo Freire. Manusia adalah makhluk tidak sempurna. Karena itu, manusia selalu dituntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensialnya, yakni menjadi subjek yang manusiawi. Di situlah pula arti pentingnya kehadiran pendidikan yang membebaskan. Kata kuncinya adalah HUMANISASI.
Dalam pemikiran Freire, pendidikan mesti memiliki misi ganda, yakni meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus mentransformasikan struktur sosial yang menindasnya. Baginya, kesadaran manusia itu berproses secara dialektis antara diri dan lingkungan yang membentuknya. Baginya pula, setiap manusia punya potensi untuk berkembang dan memengaruhi lingkungan, namun sebaliknya ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial tempat ia berkembang.
Perlu dimaklumi, kesadaran kritis yang dimaksud bukanlah kesadaran yang dibentuk oleh kepercayaan-kepercayaan magis yang hanya akan menempatkan ketertindasan mereka sebagai sesuatu yang berada di luar kekuasaan manusia, bukan juga kesadaran naif yang hanya akan membuat kaum tertindas dibuatnya tunduk kepada struktur sosial yang ada.
Kesadaran kritis yang dimaksud Freire adalah bentuk kesadaran yang selalu melihat struktur dan struktur sebagai sumber masalah. Itu sebabnya, arah pendidikan dalam pemikiran Freire adalah menciptakan ruang dan kesempatan agar peserta didik terlibat dalam setiap proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.
Dengan gagasan-gagasan filosofisnya itu, Freire adalah seorang pakar pendidikan humanis. Lebih jauh, melalui kritiknya itu pula, Freire punya gagasan besar untuk menjadikan pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan sebuah tatatanan dunia yang lebih baik.
Itulah pula yang kemudian melahirkan gagasan Freire tentang arti pentingnya peran guru sebagai pekerja kultural (cultural workers). Sebagai cultural workers, guru dalam penyelenggaraan pendidikan selain memiliki tugas untuk memberikan pengajaran di ke¬las, juga harus mampu men¬jadikan pendidikan sebagai medium untuk mereproduksi sruktur sosial yang membebaskan. Itulah pula yang membuat filsuf pendidikan abad ke-20 ini berpendapat bahwa pendidikan itu juga harus merupakan tindakan politik.
Seperti dikutip Michael W. Apple dkk., dalam Joy A. Palmer (2003), Preire menulis: ”Pendidikan untuk orang tertindas (adalah) pendidikan yang harus dilaksanakan dengan, bukan untuk, kaum tertindas (individu atau manusia secara keseluruhan) dalam perjuangan tanpa henti untuk meraih kembali kemanusiaan mereka. Pendidikan ini membuat penindasan dan penyebabnya menjadi objek refleksi kaum tertindas, dan dari refleksi itulah lahir pembebasan”.
Dengan gagasan-gagasannya itu, tidak keliru jika kemudian banyak pihak menempatkan Paulo Freire sebagai seorang humanis- revolusioner. Dengan gagasan-gagasannya itu pula, kehadiran Freire menjadi sangat berharga untuk kita simak karena arah politik pendidikannya yang begitu jelas berporos kepada keberpihakannya terhadap kaum tertindas.
Lahirnya Misi Freire
Pemikiran Paulo Freire tentang pendidikan lahir dari pergumulannya selama bekerja bertahun-tahun di tengah-tengah masyarakat desa yang miskin dan tidak “berpendidikan”. Masyarakat feodal (hirarkis) adalah struktur masyarakat yang umum berpengaruh di Amerika Latin pada saat itu. Dalam masyarakat feodal yang hirarkis ini terjadi perbedaan mencolok antara strata masyarakat “atas” dengan strata masyarakat “bawah” (Marthen Manggeng dalam INTIM - Jurnal Teologi Kontekstual Edisi No. 8 – 2005).
Golongan atas menjadi penindas masyarakat bawah melalui kekuasaan politik dan akumulasi kekayaan, karena itu menyebabkan golongan masyarakat bawah menjadi semakin miskin yang sekaligus semakin menguatkan ketergantungan kaum tertindas kepada para penindas itu. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kontras itu, lahirlah suatu kebudayaan yang disebut Freire dengan kebudayaan “bisu”. Kesadaran refleksi kritis dalam budaya seperti ini tetap tidur dan tidak tergugah.
Akibatnya, waktu lalu hanya dilihat sebagai sekat hari ini yang menghimpit. Manusia tenggelam dalam “hari ini” yang panjang, monoton dan membosankan sedangkan eksistensi masa lalu dan masa akan datang belum disadari. Dalam kebudayaan bisu yang demikian itu kaum tertindas hanya menerima begitu saja segala perlakuan dari kaum penindas. Bahkan, ada ketakutan pada kaum tertindas akan adanya kesadaran tentang ketertindasan mereka. Itulah dehumanisasi karena bahasa sebagai prakondisi untuk menguasai realitas hidup telah menjadi.
Diam atau bisu dalam konteks yang dimaksud Freire, bukan karena mereka (kaum tertindas) protes atas perlakuan yang tidak adil. Itu juga bukan strategi untuk menahan intervensi penguasa dari luar. Tetapi, budaya bisu yang terjadi adalah karena BISU dan bukan MEMBISU. Mereka dalam budaya bisu memang ‘tidak tahu apa-apa’.
Mereka tidak memiliki kesadaran bahwa mereka bisu dan dibisukan. Karena itu, menurut Freire untuk menguasai realitas hidup ini termasuk menyadari kebisuan itu, maka bahasa harus dikuasai. Menguasai bahasa berarti mempunyai kesadaran kritis dalam mengungkapkan realitas. Untuk itu, pendidikan yang dapat membebaskan dan memberdayakan adalah pendidikan yang melaluinya para didik dapat mendengar suaranya yang asli. Pendidikan yang relevan dalam masyarakat berbudaya bisu adalah mengajar untuk memampukan mereka mendengarkan suaranya sendiri dan bukan suara dari luar termasuk suara sang pendidik.
Pendidikan “Gaya Bank” di Brasilia adalah juga latar belakang munculnya gagasan pendidikan Freire. Sistem pendidikan yang diterapkan di Brasilia saat itu, anak didik tidak dilihat sebagai yang dinamis dan punya kreasi tetapi dilihat sebagai benda yang seperti wadah untuk menampung sejumlah rumusan/dalil pengetahuan. Semakin banyak isi yang dimasukan oleh gurunya dalam “wadah” itu, maka semakin baiklah gurunya. Karena itu semakin patuh wadah itu semakin baiklah ia.
Jadi, murid hanya menghafal seluruh yang diceritrakan oleh gurunya tanpa mengerti. Anak didik adalah obyek dan bukan subyek. Pendidikan yang demikian itulah yang disebut oleh Freire sebagai pendidikan “gaya bank”. Disebut pendidikan gaya bank sebab dalam proses belajar mengajar guru tidak memberikan pengertian kepada anak didik, tetapi memindahkan sejumlah dalil atau rumusan kepada siswa untuk disimpan yang kemudian akan dikeluarkan dalam bentuk yang sama jika diperlukan. Semua yang dipelajari anak didik adalah segala sesuatu yang berada di luar diri dan lingkungan kehidupan yang nyata. Anak didik dibuatnya asing dari kehidupan nyata yang sebenarnya dia hadapi.
Anak didik adalah pengumpul dan penyimpan sejumlah pengetahuan, tetapi pada akhirnya anak didik itu sendiri yang “disimpan” sebab miskinnya daya cipta. Karena itu pendidikan gaya bank menguntungkan kaum penindas dalam melestarikan penindasan terhadap sesamanya, manusia. Pendidikan “gaya bank” itu ditolak dengan tegas oleh Paulo Freire. Penolakannya itu lahir dari pemahamannya tentang MANUSIA.
Ia menolak pandangan yang melihat manusia sebagai mahluk pasif yang tidak perlu membuat pilihan-pilihan atas tanggung jawab pribadi mengenai pendidikannya sendiri. Bagi Freire manusia adalah mahluk yang berelasi dengan Tuhan, sesama dan alam. Dalam relasi dengan alam, manusia tidak hanya berada di dunia tetapi juga bersama dengan dunia. Kesadaran akan kebersamaan dengan dunia menyebabkan manusia berhubungan secara kritis dengan dunia.
Manusia tidak hanya bereaksi secara refleks seperti binatang, tetapi memilih, menguji, mengkaji dan mengujinya lagi sebelum melakukan tindakan. Tuhan memberikan kemampuan bagi manusia untuk memilih secara reflektif dan bebas. Dalam relasi seperti itu, manusia berkembang menjadi suatu pribadi yang lahir dari dirinya sendiri.
Bertolak dari pemahaman yang demikian itu, maka ia menawarkan sistem pendidikan alternatif sebagai pengganti pendidikan “gaya bank” yang ditolaknya. Sistem pendidikan alternatif yang ditawarkan Freire disebut pendidikan “hadap masalah”.
Pendidikan “Hadap-Masalah”
Pendidikan “hadap-masalah” sebagai pendidikan alternatif yang ditawarkan oleh Freire lahir dari konsepsinya tentang manusia. Manusia sendirilah yang dijadikan sebagai titik tolak dalam pendidikan hadap-masalah. Manusia tidak mengada secara terpisah dari dunia dan realitasnya, tetapi ia berada dalam dunia dan bersama-sama dengan realitas dunia. Realitas itulah yang harus diperhadapkan pada anak didik supaya ada kesadaran akan realitas itu.
Konsep pedagogis yang demikian didasarkan pada pemahaman bahwa manusia memunyai potensi untuk berkreasi dalam realitas dan untuk membebaskan diri dari penindasan budaya, ekonomi dan politik. Kesadaran tumbuh dari pergumulan atas realitas yang dihadapi dan diharapkan akan menghasilkan suatu tingkah laku kritis dalam diri anak didik. Freire membagi empat tingkatan kesadaran manusia, yaitu:
(1)Kesadaran intransitif di mana seseorang hanya terikat pada kebutuhan jasmani, tidak sadar akan sejarah dan tenggelam dalam masa kini yang menindas.
(2)Kesadaran semi intransitif atau kesadaran magis. Kesadaran ini terjadi dalam masyarakat berbudaya bisu, di mana masyarakatnya tertutup. Ciri kesadaran ini adalah fatalistis. Hidup berarti hidup di bawah kekuasaan orang lain atau hidup dalam ketergantungan.
(3)Kesadaran Naif. Pada tingkatan ini sudah ada kemampuan untuk mempertanyakan dan mengenali realitas, tetapi masih ditandai dengan sikap yang primitif dan naif, seperti: mengindentifikasikan diri dengan elite, kembali ke masa lampau, mau menerima penjelasan yang sudah jadi, sikap emosi kuat, banyak berpolemik dan berdebat tetapi bukan dialog.
(4)Kesadaran kritis transitif. Kesadaran kritis transitif ditandai dengan kedalaman menafsirkan masalah-masalah, percaya diri dalam berdiskusi, mampu menerima dan menolak. Pembicaraan bersifat dialog. Pada tingkat ini orang mampu merefleksi dan melihat hubungan sebab akibat.
Jadi, bagi Freire pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang menumbuhkan kesadaran kritis transitif. Memang ia tidak bermaksud bahwa seseorang langsung mencapai tingkatan kesadaran tertinggi itu, tetapi belajar adalah proses bergerak dari kesadaran anak didik pada masa kini ke tingkatan kesadaran yang di atasnya.
Dalam proses belajar yang demikian kontradiksi guru murid (perbedaan guru sebagai yang menjadi sumber segala pengetahuan dengan murid yang menjadi orang yang tidak tahu apa-apa) tidak ada. Anak didik tidak dilihat dan ditempatkan sebagai obyek yang harus diajar dan menerima. Demikian pula sebaliknya guru tidak berfungsi sebagai pengajar. Guru dan murid adalah sama-sama belajar dari masalah yang dihadapi. Guru dan anak didik bersama-sama sebagai subyek dalam memecahkan permasalahan.
Guru bertindak dan berfungsi sebagai koordinator yang memperlancar percakapan dialogis. Ia adalah teman dalam memecahkan permasalahan. Sementara itu, anak didik adalah partisipan aktif dalam dialog tersebut. Materi dalam proses pendidikan yang demikian tidak diambil dari sejumlah rumusan baku atau dalil dalam buku paket tetapi sejumlah permasalahan. Permasalahan itulah yang menjadi topik dalam diskusi dialogis itu yang diangkat dari kenyataan hidup yang dialami oleh anak didik dalam konteksnya sehari-hari, misalnya dalam pemberantasan buta huruf.
Pertama-tama peserta didik dan guru secara bersama-sama menemukan dan menyerap tema-tema kunci yang menjadi situasi batas (permasalahan) anak didik. Tema-tema kunci tersebut kemudian didiskusikan dengan memerhatikan berbagai kaitan dan dampaknya. Dengan proses demikian anak didik mendalami situasinya dan mengucapkannya dalam bahasanya sendiri. Inilah yang disebut oleh Freire “menamai dunia dengan bahasa sendiri”. Kata-kata sebagai hasil penamaan sendiri itu kemudian dieja dan ditulis. Proses demikian semakin diperbanyak sehingga anak didik dapat merangkai kata-kata dari hasil penamaannya sendiri.
Membaca Pendidikan Penindasan di Papua
Indonesia ’masuk’ ke Papua bukan melalui jalur yang benar dan legal. Dia (Indonesia) masuk secara ilegal. Karena itu, supaya ’pendudukannya’ di Papua itu kuat dan berakar, dia (Indonesia) mengatur siasat. Salah satu siasat adalah pendidikan. Pendidikan dianggapnya alat ampuh untuk menghancurkan identitas dan menggelapkan masa depan (harga diri) orang Papua. Pendidikan oleh Indonesia dijadikan alat untuk memaksakan orang Melanesia di Papua untuk menjadi orang Melayu.
Bukan tanpa dasar, jika kita mengatakan bahwa Indonesia membangun pendidikan penindasan di Papua.
Dasar yang pertama, dia (Indonesia) membangun sistem pendidikan yang sentralistik. Indonesia membangun pendidikan di Papua secara kuantitas (banyak) tetapi semuanya dan dikelola Jawa Sentris. Artinya, tidak sesuai dengan konteks sosial-budaya Papua. Pendidikan hadap masalah yang dibangun Misionaris Katolik dan Zending menjadi tandingannya. Presiden Suharto mengintruksikan membangun Sekolah Dasar Intruksi Presiden (SD INPRES) di seluruh tanah Papua tanpa guru dan fasilitas (tidak jelas). Sekolah Dasar yang lebih dahulu ada hampir sebagian gulung tikar. Pola pendidikan (kurikulum) benar-benar bias konteks. Pendidikan berlangsung di dalam kelas tanpa refleksi atas kehidupan nyata di luar kelas (realitas hidup).
Dasar kedua, pemandulan sekolah swasta. Ada dua cara pemandulan sekolah swasta yang bermutu di Papua, yaitu (1) Indonesia memperbanyak sekolah Negeri dan Inpres tanpa fasilitas dan tenaga pengajar, tanpa kurikulum yang jelas; (2) Negara melarang donor Internasional untuk membantu sekolah-sekolah swasta di Papua, terutama dari Belanda. Indonesia curiga melalui bantuan pendidikan itu, orang Papua akan maju dan kembali melawan Indonesia. Salah satu kerugian terbesar adalah ditutupnya SPG (Sekolah Pendidikan Guru) di Jayapura. Hal ini mengakibatkan kekurangan guru di lapangan yang berakibat fatal dalam pembangunan SDM orang Papua.
Dasar ketiga, negara membangun Universitas Cenderawasih di Jayapura untuk membunuh kesadaran kritis. Kampus itu dibangun untuk membentuk orang Papua menjadi Indonesia. ”Kita melihat Universitas Cenderawasih yang didirikan oleh pemerintah RI pada tahun 1963 untuk mewujujudkan agenda meng-Indonesia-kan Papua. Pejabat UNTEA di Papua, Rolls Bennet dan seorang pejabat lainnya yang diberi wewenang membidangi pendidikan, pada awalnya keberatan karena kawatir jangan-jangan pemerintah Indonesia memakai Universitas Cenderawasih untuk menghapus aspirasi Papua Barat merdeka,” Beny Giay (2001:97).
Dasar keempat, sekolah islam tambah banyak di Papua yang nota bene tanah Kristen. Sekolah-sekolah Islam secara penuh didukung oleh negara di Papua. Yang belajar di sekolah Islam itu adalah anak-anak Papua yang menyerahkan diri untuk idealisme ke-Papua-an dipangkas. Agama dipakai oleh Negara sebagai alat hegemoni idealisme Indonesia (alat perkokoh kuku Indonesia di Papua). Hal-hal tambahan pada dasar kelima adalah dominasi amber di sekolah fasilitas dan sekolah praja IPDN. Ada pembiaran pembangunan sekolah swasta oleh para amber, yang hanya cari uang.
Lalu, dasar kelima yang menghancurkan adalah negara membiarkan kelas-kelas jauh di Papua. Kampus-kampus ternama di luar Papua membuka kelas jauh tanpa proses pendidikan. Transaksi ijazah terjadi di situ. Lalu, pendidikannya, hanya ceramah satu/dua kali, bayar SPP dan langsung menjadi sarjana atau master. Pendidikan Strata 1 dan Strata 2 di Papua dilaksanakan di hotel-hotel hanya dalam waktu 2 minggu – 6 bulan. Orang Papua secara kualitas tidak dibangun tetapi hanya secara kuantitas penuh dengan sarjana dan master. Sarjana dan master yang menyerahkan diri untuk dibutakan supaya mereka tidak melihat bahwa masa depan Papua sedang dihancurkan.
Keenam, pelaksanaan pendidikan agama dalam gereja juga tidak jauh berbeda dengan pendidikan dalam sekolah-sekolah umum. Bahkan mungkin lebih memprihatinkan sebab justru dalam gereja pendekatan “indoktrinasi” lebih mendapat tekanan yang dominan. Pengajaran di Sekolah Minggu dan Katekisasi dan juga dalam kebaktian umum, peserta didik atau kebaktian diisi dengan sejumlah doktrin yang asing. Doktrin-doktrin religius yang dirumuskan dalam konteks yang berbeda dengan konteks Papua masih menjadi senjata andalan untuk “membungkam” kreativitas iman umat. Alkitab sebagai sumber pengetahuan iman belum diupayakan untuk dibaca dan dipahami dalam konteks masyarakat Papua saat ini. Bukankah itu semua yang disebut oleh Paulo Freire dengan pendidikan “gaya bank”?
Jadi, dasar-dasar itu jelas-jelas menunjukkan bahwa pendidikan di Papau Barat bertujuan menghancurkan masa depan orang Papua. Yang jelas, Indonesia melakukan Indonesianisasi dengan cara asimilasi dan akulturasi demi memperkuat integrasi. “RI yang banyak membuka sekolah di tanah Papua, tetapi sebagai alat untuk mengindonesiakan orang Papua. Jadi tujuannya itu Indonesianisasi. Lihat saja banyak orang Papua yang sedang mengangur setelah tamat dari ratusan sekolah yang dibuka oleh Indonesia. Lembaga pendidikannya melimpah tetapi Papuanisasi nol. Karena sasaran pendidikannya itu ialah Indonesianisasi tadi, Giyai, (2001)”.
Kondisi pendidikan yang mengerikan itu diperparah lagi dengan operasi-operasi militer yang membangun trauma pada orang Papua. Anak-anak Papua tidak bisa belajar dengan baik dan tenang, karena operasi-operasi militer mengancam kebebasan dan telah mengorbankan ribuan orang Papua termasuk siswa yang belajar. Lalu, di saat ini (tahun 2001 ke atas) operasi intelijen terus berjalan membangun strategi penghancuran orang Papua secara sistematis. Berbarengan dengan itu, operasi migran (amber banjir di Papua) dan pemekaran benar-benar sedang melumpuhkan orang Papua sebelum dia (Indonesia) lumpuh.
Membangun Kembali Pendidikan di Papua
Allen J.Moore dalam Manggeng (2005) mengatakan, konsep Freire yang dirumuskan dalam konteks Amerika Latin tidak bisa diterapkan begitu saja dalam konteks yang berbeda. Katanya, situasi dan permasalahannya tidak sama. Peringatan ini adalah satu kendali supaya kita tidak bertindak naif dalam menganalisis suatu permasalahan dalam konteks yang khas. Hal itu sekaligus menjadi peringatan supaya kritikan Freire dapat dipakai secara kritis dalam menganalisis permasalahan pendidikan di berbagai belahan dunia termasuk pembangunan pendidikan di tanah Papua.
Harus diakui, konteks permasalahan Amerika Latin, khususnya Brasilia tidak sama persis dengan permasalahan dalam masyarakat Papua saat ini. Tetapi, dalam banyak hal kita menemukan persamaan.Untuk itu, merefleksikan secara agak radikal tentang pemikiran Freire dalam konteks Papua adalah mendesak. Mengapa mendesak? .
Jawabannya adalah pendidikan untuk masa depan Papua haruslah dibebaskan dari marginalisasi tersistematis, suasana bisnis, agen perpanjangan kapitalisme gaya baru: kapitalisme pendidikan, dan tentu saja politisasi seperti terjadi selama ini. Budaya pura-pura harus kita hilangkan. Sudah realitasnya seperti itu, pendidikan yang dibangun jauh dari realitas yang sudah dia lihat. Jangan pura-pura tidak tahu dan tidak melihat. Kurikulum pendidikan di Papua harus berangkat dari realitas rakyat Papua saat ini, penataan kembali pendidikan agama, penanaman demokrasi dan menumbuhkan pemikiran kritis. Pendidikan juga harus berangkat dan memupuk ketrampilan sosial dan keterampilan hidup.
Saat ini, masa depan rakyat dan tanah Papua tergantung pada perubahan pendidikan yang memihak. Otonomi Khusus telah berjalan sembilan tahun tetapi belum menampakkan wajah perubahan pendidikan di tanah Papua. Tahun ini (2010) Otonomi Khusus sudah berumur sembilan tahun. Tahun berikutnya lagi akan berumur sepuluh tahun dan seterusnya sampai masa 25 tahun Otonomi Khusus itu akan habis. Lalu apa?
Penerapan metode pendidikan konvensional, anti dialog, proses penjinakan, pewarisan pengetahuan, dan tidak bersumber pada satu realitas masyarakat, maka orang Papua harus merefleksikannya. Ini agenda mendesak di era Otonomi Khusus. Pendidikan Papua harus berangkat dari proses dialogis antar sesama subyek pendidikan. Dialog yang lahir sebagai buah dari pemikiran kritis sebagai refleksi atas realitas. Hanya dialoglah yang menuntut pemikiran kritis dan melahirkan komunikasi.
Ada beberapa upaya-upaya konkret harus dilakukan segera. Pertama, kita harus kebali pada misi utama Paulo Freire, yaitu PERUBAHAN. Artinya, manusia adalah makhluk tidak sempurna. Karena itu, manusia selalu dituntut untuk selalu berusaha menjadi subjek yang mampu mengubah realitas eksistensialnya, yakni menjadi subjek yang manusiawi. Di situlah pula arti pentingnya kehadiran pendidikan yang membebaskan. Kata kuncinya adalah HUMANISASI.
Kedua, pendidikan di Papua mesti memiliki misi ganda, yakni meningkatkan kesadaran kritis peserta didik sekaligus mentransformasikan struktur sosial yang menindasnya. Kata Freire, kesadaran manusia itu berproses secara dialektis antara diri dan lingkungan yang membentuknya. Setiap manusia punya potensi untuk berkembang dan memengaruhi lingkungan, namun sebaliknya ia juga bisa dipengaruhi dan dibentuk oleh struktur sosial tempat ia berkembang.
Ketiga, dalam rangka poin satu dan dua di atas, berhenti kurikulum pusat dan bentuk Dewan Pendidikan Papua yang melibatkan ahli-ahli pendidikan internasional untuk bangun orang Papua. Buat kurikulum Papua. Jakarta jangan curiga dan tidak boleh campur tangan di dalamnya. Dalam Dewan Pendidikan itu orang Papua harus kuat dan membangun kurikulum hadapt masalah yang membangun kesadaran transitif.
Satu lagi langkah penting adalah membangun tempat-tempat pendidikan guru yang berfokus pada beberapa tempat dengan kualitas yang terjamin. Perbaiki semua sekolah guru yang tidak berkualitas. Siapkan guru dengan jaminan harga diri dan finansial yang besar (samakan gaji dengan DPR). Hal ini berjalan dengan perampingan pendidikan dasar dan menengah. Lakukan juga sentra sentra-sentra taman bermain dan bangun tempat belajar guru PAUD. Pendidikan di taman bermain dan pemberantasan buta huruf harus berangkat dari realitas pembelajar.
Hal terakhir yang penting adalah pendidikan tinggi di Papua. Kampus-kampus di Papua didorong untuk melaksanakan Tridarma PT dengan baik. Buka ruang-ruang dialog dengan mahasiswa, buka mimbar akademik, buka UKM-UKM penalaran untuk bicara soal realitas. Jangan biarkan kampus menjadi produk pewaris “tahta penindasan”. Kalau ada dari kelompok rakyat kecil yang mampu mengecap pendidikan tinggi, ia akan berubah menjadi pemegang kendali feodalisme baru itu baik dalam rangka balas dendam maupun dalam “penindasan” terhadap sesamanya kaum “tertindas”.
Salah satu kritikan Freire adalah pendidikan yang berupaya
membebaskan kaum tertindas untuk menjadi penindas baru. Bagi Freire
pembebasan kaum tertindas tidak dimaksudkan supaya ia bangkit menjadi
penindas yang baru, tetapi supaya sekaligus membebaskan para penindas
dari kepenindasannya. Kampus harus menjadi tempat lahirmya Jakop Pray,
Arnold Ap, dan lainnya yang lahir dari UNCEN.
Yang pasti (dalam konteks Papua saat ini), pendidik bisa sejalan atau perlawanan dengan Freire, tetapi tidak bisa tanpa Freire. Kita harus ciptakan saat di mana kita akan berkata “Pendidikan yang selama ini mengandung penindasan, ternyata menjadi alat pembebabasan bangsa Papua Barat.”***
Dari blog pribadi saya, http://www.yerifile.co.cc untuk http://www.kompasiana.com
Yang pasti (dalam konteks Papua saat ini), pendidik bisa sejalan atau perlawanan dengan Freire, tetapi tidak bisa tanpa Freire. Kita harus ciptakan saat di mana kita akan berkata “Pendidikan yang selama ini mengandung penindasan, ternyata menjadi alat pembebabasan bangsa Papua Barat.”***
Dari blog pribadi saya, http://www.yerifile.co.cc untuk http://www.kompasiana.com