 |
| Powes Parkop dan Benny Wenda (AK Rockefeller) |
Oleh : Airileke Ingram dan Jason MacLeod
Jayapura, 18/3 (Jubi-NewMatilda)-Pemimpin Papua Nugini dan negara
Melanesia lainnya menunjukkan dukungan mereka untuk pembebasan Papua
Barat. Bob Carr bergerak melawan arus regional, tulis Airileke Ingram
dan Jason MacLeod
Dukungan Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat selalu tinggi.
Berjalan di seluruh Papua Nugini Anda akan sering mendengar orang
berkata bahwa Papua Barat dan Papua Nugini adalah “Wanpela Graun” – satu
tanah – dan bahwa Papua Barat di sisi lain perbatasan adalah keluarga
dan kerabat.
Di Kepulauan Solomon, Kanaky, Vanuatu dan Fiji orang akan memberitahu
Anda bahwa “Melanesia belum bebas sampai Papua Barat bebas”. Masyarakat
di bagian Pasifik ini sangat menyadari bahwa orang Papua Barat terus
hidup di bawah ancaman senjata.
Kemungkinan Perubahan.
Rabu terakhir 6 Maret 2013, Powes Parkop, Gubernur Distrik Ibu Kota
Nasional, Papua Nugini menancapkan “warna” nya tegas ke “tiang”. Di
depan kerumunan 3000 orang Gubernur Parkop menegaskan bahwa “tidak ada
pembenaran, sejarah hukum, agama, atau moral bagi pendudukan Indonesia
di Papua Barat”.
Menyambut pemimpin Papua, Benny Wenda, yang berada di Papua New
Guinea sebagai bagian dari tur global, Gubernur mengatakan bahwa saat
Wenda berada di Papua New Guinea, “tidak ada yang akan menangkapnya,
tidak ada yang akan menghentikannya, dan ia dapat merasa bebas untuk
mengatakan apa yang ingin ia katakan. ” Ini merupakan hak dasar yang
ditolak di Papua Barat, yang terus menerus ditangkap, disiksa dan
dibunuh hanya karena warna kulit mereka.
Gubernur Parkop, yang merupakan anggota dari Parlemen Internasional
untuk Papua Barat, yang kini memiliki perwakilan di 56 negara,
melanjutkan kegiatannya dengan meluncurkan kampanye Pembebasan Papua
Barat. Dia berjanji untuk membuka kantor, mengibarkan bendera Bintang
Kejora dari City Hall dan menjanjikan dukungannya untuk tur musisi
Melanesia untuk Pembebasan Papua Barat.
Gubernur Parkop Tak Lagi Sendirian di Melanesia Menyerukan Perubahan.
Tahun lalu Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O’Neil “merusak”
tradisi hubungan dengan Indonesia setelah mengingatkan publik dengan
memberikan respon terhadap Pemerintah Indonesia atas kekerasan negara
yang sedang berlangsung, pelanggaran hak asasi manusia dan kegagalan
pemerintahan. Tergerak oleh 4000 perempuan dari Gereja Lutheran, O’Neill
mengatakan kekhawatirannya tentang HAM terhadap pemerintah Indonesia.
Sekarang Gubernur Parkop ingin menemani Perdana Menteri dalam
kunjungan ke Indonesia untuk mempresentasikan gagasannya kepada
Indonesia tentang cara memecahkan konflik Papua Barat sekali dan untuk
semua.
Komentator terkenal PNG, Emmanuel Narakobi berkomentar di blog-nya
tentang usulan pendekatan multi-cabang dari Parkop, bagaimana
memobilisasi opini publik di PNG tentang Papua Barat. “Mungkin adalah
pertama kalinya saya mendengar rencana yang sebenarnya tentang bagaimana
mengatasi masalah ini (Papua Barat)”. Melalui radio Gubernur Parkop
menuduh Menteri Luar Negeri Australia Bob Carr tidak serius menangani
isu Papua Barat, melainkan “membersihkannya di bawah karpet.”
Di Vanuatu, partai-partai oposisi, Malvatumari Nasional Dewan Chiefs
dan uskup Anglikan dari Vanuatu serta Pendeta James Ligo mendesak
pemerintah Vanuatu untuk mengubah posisi mereka terhadap isu Papua
Barat. Ligo baru-baru ini berada di Sidang Dewan Gereja Pasifik di
Honiara, Kepulauan Solomon, yang mengeluarkan sebuah resolusi mendesak
Dewan Gereja Dunia untuk menekan PBB untuk mengirim tim pemantau ke
wilayah Papua Indonesia.
“Kita tahu bahwa Vanuatu telah mengambil sisi-langkah itu (masalah
Papua Barat) dan kita tahu bahwa pemerintah kita mendukung status
pengamat di Indonesia pada MSG (Melanesian Spearhead Group), kita tahu
itu. Tapi sekali lagi, kami juga percaya bahwa sebagai gereja kami
memiliki hak untuk mengadvokasi dan terus mengingatkan negara-negara dan
para pemimpin kita untuk khawatir tentang saudara-saudara Papua Barat
kami yang menderita setiap hari.” kata Ligo.
Masyarakat Papua Barat juga mengorganisir diri mereka, bukan hanya di
dalam negeri di mana kemarahan moral terhadap kekerasan negara
Indonesia yang sedang berlangsung, tetapi juga di regional. Sebelum
kunjungan Benny Wenda ke Papua Nugini, perwakilan Koalisi Nasional Papua
Barat untuk Kemerdekaan yang berbasis di Vanuatu resmi diajukan untuk
mendapatkan status pengamat di MSG dalam pertemuan MSG tahun ini yang
dijadwalkan akan digelar di New Kaledonia pada bulan Juni. New
Caledonia, tentu saja, adalah rumah lain dari perjalanan panjang
perjuangan penentuan nasib sendiri bangsa-bangsa Melanesia. Di Vanuatu
Benny Wenda menambahkan dukungan untuk langkah tersebut, dengan
menyerukan pada organisasi perlawanan Papua yang berbeda untuk mendukung
“agenda bersama untuk kebebasan”. Sebuah keputusan tentang apakah Papua
Barat akan diberikan status pengamat pada pertemuan MSG tahun ini akan
dilakukan secepatnya.
Di Australia Bob Carr mungkin mencoba untuk meredam semakin besarnya
dukungan publik untuk Pembebasan Papua Barat tapi di Melanesia arus
bergerak ke arah yang berlawanan.*