SUASANA HEARING (JUBI/APRILA) |
“Semua orang tahu, dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mengucur ke Provinsi
Papua bukanlah jumlah yang kecil. Sekian tahun Mama-mama pedagang asli
Papua memperjuangkan pasar permenen ini tetapi sekian lama juga DPRP dan
pemerintah seolah ‘menulikan telinga’. Di dalam ruangan ini, saya
pernah mengatakan jangan sampai pemerintah dan DPRP sendirilah yang
telah menipu Mama-mama Papua kita,” ungkap Herman Rahail.
Dalam hearing yang yang dihadiri berbagai pihak tersebut, Rahail
berharap berapapun besarnya anggaran bagi pembangunan pasar permenen
ini, tolonglah dibantu mama-mama pedagang asli Papua ini dalam
mendapatkan hak-haknya. “APBD Provinsi Papua dalam setahun saja mencapai
7 Triliun. Kemana semua uang itu? Mengapa menolong Mama-mama Papua
menjadi sesuatu yang sulit?” tanya Rahail dalam hearing.
Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Papua, Victor
Mambor mengatakan pembangunan pasar terkait erat dengan dua instansi
besar yaitu BUMN dan Dinas Perhubungan Darat sehingga perlu
menitikberatkan keputusan pembangunan pasar pada dua lembaga ini.
“Ini keputusan pembangunan pasar permanen terkait dengan dua lembaga ini
adalah keputusan vertikal sehingga perlu dititikberatkan di sana agar
pembangunan pasar permenen dapat berjalan,” demikian kata Mambor dalam
hearing yang menyedot perhatian jurnalis karena perjuangan mendapatkan
pasar permenen bagi Mama-mama Pedagang Asli Papua juga banyak melibatkan
jurnalis.
“Kami hanya ingin kepastian, kalau memang tidak bisa membangun pasar
bagi mama-mama Papua, harus jelas agar kami juga tidak berharap terus
pada pemerintah dan tidak perlu lagi pertemuan-pertemuan seperti ini,”
sesal Djitmau di penghujung hearing. (Jubi/Aprila Wayar)
Sumber : Tabloid Jubi