Panglima Tinggi Tentara Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Goliath Tabuni (mengenakan ikat kepala merah)
Jakarta - Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) RI menolak pendekatan militer atau daerah
operasi militer (DAM) dalam menyelesaikan konflik di Papua. DPD
mendukung pendekatan dialog yang selama ini jalankan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY).
Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan bahwa pendekatan militer justru berbahaya bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia, karena akan disebut sebagai pembersihan etnis atau etnic cleansing Papua.
"Kami mendukung pendekatan dialog langsung dengan mereka yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selama ini Jakarta mengabaikan dialog dan aspirasi masyarakat Papua. Padahal, mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di gedung DPD Jakarta, Selasa (26/2).
Karena itu, katanya, TNI dan Polri harus melakukan koreksi terhadap manajemen militer di Papua. Sebab, dengan menurunkan banyak aparat TNI/Polri ke Papua, tanpa dibarengi dengan perbaikan manajemen militer, akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan mengusut tuntas asal senjata ilegal yang digunakan oleh OPM. Dia khawatir ada suplai ilegal dalam persenjataan OPM tersebut.
Anggota DPD lainnya, Bambang Soesilo mengatakan bahwa konflik di Papua berawal dari pembangunan infrastruktur yang tidak bergerak dan tak dijalankan dengan baik oleh kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pun dengan masalah perekonomian di Papua, yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Tapi, DPD dan Komnas HAM tetap perlu turun langsung untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya 8 aparat TNI dan 4 warga sipil di Papua," katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Papua Ferdinanda Ibo Yatipay mencurigai ada permainan elit Jakarta, yang ‘bermain’ di Papua. Apalagi menjelang turunnya anggaran otonomi khusus (Otsus) untuk Papua, pada 2012 mencapai Rp 28,445 triliun. Karena itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap Otsus berikut anggarannya, agar benar-benar untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Wakil Ketua DPD RI Laode Ida mengatakan bahwa pendekatan militer justru berbahaya bagi kedaulatan Indonesia di mata dunia, karena akan disebut sebagai pembersihan etnis atau etnic cleansing Papua.
"Kami mendukung pendekatan dialog langsung dengan mereka yang disebut sebagai Organisasi Papua Merdeka (OPM). Selama ini Jakarta mengabaikan dialog dan aspirasi masyarakat Papua. Padahal, mereka merupakan bagian dari warga negara Indonesia," kata Wakil Ketua DPD Laode Ida di gedung DPD Jakarta, Selasa (26/2).
Karena itu, katanya, TNI dan Polri harus melakukan koreksi terhadap manajemen militer di Papua. Sebab, dengan menurunkan banyak aparat TNI/Polri ke Papua, tanpa dibarengi dengan perbaikan manajemen militer, akan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.
Pemerintah juga harus menegakkan hukum dengan mengusut tuntas asal senjata ilegal yang digunakan oleh OPM. Dia khawatir ada suplai ilegal dalam persenjataan OPM tersebut.
Anggota DPD lainnya, Bambang Soesilo mengatakan bahwa konflik di Papua berawal dari pembangunan infrastruktur yang tidak bergerak dan tak dijalankan dengan baik oleh kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pun dengan masalah perekonomian di Papua, yang masih di bawah garis kemiskinan.
"Tapi, DPD dan Komnas HAM tetap perlu turun langsung untuk melakukan investigasi terhadap tewasnya 8 aparat TNI dan 4 warga sipil di Papua," katanya.
Sementara itu, anggota DPD RI asal Provinsi Papua Ferdinanda Ibo Yatipay mencurigai ada permainan elit Jakarta, yang ‘bermain’ di Papua. Apalagi menjelang turunnya anggaran otonomi khusus (Otsus) untuk Papua, pada 2012 mencapai Rp 28,445 triliun. Karena itu, ia meminta adanya evaluasi terhadap Otsus berikut anggarannya, agar benar-benar untuk membangun perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua.
Penulis: R-14/ARD
Sumber:Suara Pembaruan