Jakarta 22 Feb 2013.Sesuai dengan yang dilansir media detikcom
SBY bersama Menkopolhukam, Panglima TNI dan Jendral Polisi akan
melakukan pertemuan untuk membahas rencara operasi militer, menyikapi
penembakan 8 TNI. Dalam Operasi Militer seperti sebelumnya akan terjadi
banyak pelanggaran HAM, maka seluruh org Papua diharapkan untuk waspada.
Sejak awal pemerintah Indonesia tak mempunyai komitmen dan itikad
politik yang baik. Komitmen politik dalam hal ini, bukan mengenai UANG
tetapi keadilan misalkan adanya Pengadilan HAM yang sesuai dengan
rekomendasi Otonomi Khusus Papua. Ada pun seharusnya beberapa hal yang
sudah dilakukakan oleh pemerintah, tetapi hingga kini masih
terbelangkai.
- Pembahasan pelurusan sejarah Papua.
- Memberhentikan perusahaan asing terus didatangkan untuk mengurasi isi bumi.
- Membuka ruang demokrasi; Tak lagi melarang rakyat sipil melakukan aksi demontrasi damai, sekalipun itu tuntutan politik.
- Tak lagi menstigma suatu kelompok atau organisasi rakyat yang damai sebagai separatis.
- Membebaskan tahanan politik Papua tanpa syarat.
- Memberhentikan Pemekaran yang terus menjamu.
- Membangun Papua yang adil dan sesuai dengan budaya Papua. (Bukan jawa makan nasi jadi Papua juga Nasi).
- Tanpa intimidasi!
- Tanpa kasus-kasus HAM terbelangkai!
- Rekonsiliasi korban pelanggaran HAM?
Maka jika ada yang menyalahkan atas penembakan TNI di Papua adalah hal
yang bodoh dan tak masuk akal. TNI yang mati kemarin adalah aparat
(alat) negara, dan representatif dari kekuasaan. Maka yang patut
dipersalahkan adalah Pemerintah Indonesia.
Sumber : www.paschall-ab.blogspot.com