 |
| TNI Beroperasi di Papua - Puncak Jaya. |
Surabaya - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn)
Endriartono Sutarto menyesalkan kejadian penembakan yang membuat gugur 8
anggota TNI di Papua. Endriarto menilai, untuk menyelesaikan kasus
tersebut, tak harus dengan operasi militer. Melainkan, pemerintah
mencari akar permasalahan dan solusinya yang terjadi di Papua.
"Saya menyesalkan dan ikut berduka cita dengan gugurnya 8 orang prajurit TNI," katanya Endriartono Sutarto di Surabaya, Sabtu (23/2/2013).
Endriartono mengatakan, seharusnya kejadian penembakan yang memakan korban jiwa 8 prajurit TNI itu bisa dihindari, apabila para parajurit itu diberikan informasi cukup. Kemudian prajurit tersebut berdispilin dalam menerapkan prosedur ketentutan yang berlaku di suatu daerah operasi itu.
"Itu dilihat dari segi TNI jadi korban. Tapi bagi pemerintah, mengapa kejadan itu harus terjadi. ada sekelompok orang menyerang aparat TNI. Apapun itu pasti ada permasalahannya, dan permasalahannya selalu berkisar pada rasa ketidakadilan, rasa tidak diberlakukan secara wajar dan mereka itu merasa hidupnya belum mendapatkan perhatian cukup, sehingga kesejahteraannya belum tercapai," tuturnya,
Endriartono menambahkan, hal itu harus segera ditangani oleh pemerintah, agar mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat yang antipati terhadap pemerintah.
"Kalau ini tidak ditangani sampai dengan akar permasalahannya, maka kejadian seperti itu akan terulang kembali, akan terulang kembali, akan terulang kembali," tegasnya.
Ia tidak sependapat jika penyelesaian masalah di Papua menerapkan operasi militer (seperti kasus Aceh). Menurutnya, langkah yang dilakukan adalah menegakkan hukum dan menghukum pelaku 'pembunuhan' penembakan.
"Pendekatan operasi militer tidak menyelesaikan permasalahan. Tetapi penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan penembakan ini harus dilakukan. Harus dicari siapa pelakunya dalam kaitanya penegakkan hukum. Tidak boleh orang membunuh lalu dibiarkan pembunuhan tidak terjangkau dengan hukum. Hukum harus bisa ditegakkan dan cari siapa pelakunya dan langkah hukum harus diambil," paparnya.
Selain memoproses hukum pelaku penembakan hingga menyebabkan 8 prajurit TNI gugur, kata Endiartono, pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang mampu meredam apa yang menjadi akar permasalahannya di Papua
"Mencari tahu permasalahan pokok apa yang berkembang di daerah itu, sehingga ada sekelompok masyarakat yang melakukan langkah-langkah anti pemerintah. Bahkan dengan menggunakan senjata itu harus dicari. Kemudian diselesaikan dengan langkah yang komprehensif. Kalau lalu merasa selama ini daerah Papua mempunyai sumber daya alam luar biasa, tapi rakyatnya hidup secara tidak wajar, ya segera lakukan perbaikan ke arah sana. Tapi sekali lagi, saya ingatkan tidak harus melalui pendekatan keamanan (operasi militer)," jelasnya.
(roi/gah)
"Saya menyesalkan dan ikut berduka cita dengan gugurnya 8 orang prajurit TNI," katanya Endriartono Sutarto di Surabaya, Sabtu (23/2/2013).
Endriartono mengatakan, seharusnya kejadian penembakan yang memakan korban jiwa 8 prajurit TNI itu bisa dihindari, apabila para parajurit itu diberikan informasi cukup. Kemudian prajurit tersebut berdispilin dalam menerapkan prosedur ketentutan yang berlaku di suatu daerah operasi itu.
"Itu dilihat dari segi TNI jadi korban. Tapi bagi pemerintah, mengapa kejadan itu harus terjadi. ada sekelompok orang menyerang aparat TNI. Apapun itu pasti ada permasalahannya, dan permasalahannya selalu berkisar pada rasa ketidakadilan, rasa tidak diberlakukan secara wajar dan mereka itu merasa hidupnya belum mendapatkan perhatian cukup, sehingga kesejahteraannya belum tercapai," tuturnya,
Endriartono menambahkan, hal itu harus segera ditangani oleh pemerintah, agar mampu meredam keinginan sekelompok masyarakat yang antipati terhadap pemerintah.
"Kalau ini tidak ditangani sampai dengan akar permasalahannya, maka kejadian seperti itu akan terulang kembali, akan terulang kembali, akan terulang kembali," tegasnya.
Ia tidak sependapat jika penyelesaian masalah di Papua menerapkan operasi militer (seperti kasus Aceh). Menurutnya, langkah yang dilakukan adalah menegakkan hukum dan menghukum pelaku 'pembunuhan' penembakan.
"Pendekatan operasi militer tidak menyelesaikan permasalahan. Tetapi penegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan penembakan ini harus dilakukan. Harus dicari siapa pelakunya dalam kaitanya penegakkan hukum. Tidak boleh orang membunuh lalu dibiarkan pembunuhan tidak terjangkau dengan hukum. Hukum harus bisa ditegakkan dan cari siapa pelakunya dan langkah hukum harus diambil," paparnya.
Selain memoproses hukum pelaku penembakan hingga menyebabkan 8 prajurit TNI gugur, kata Endiartono, pemerintah juga mengambil langkah-langkah yang mampu meredam apa yang menjadi akar permasalahannya di Papua
"Mencari tahu permasalahan pokok apa yang berkembang di daerah itu, sehingga ada sekelompok masyarakat yang melakukan langkah-langkah anti pemerintah. Bahkan dengan menggunakan senjata itu harus dicari. Kemudian diselesaikan dengan langkah yang komprehensif. Kalau lalu merasa selama ini daerah Papua mempunyai sumber daya alam luar biasa, tapi rakyatnya hidup secara tidak wajar, ya segera lakukan perbaikan ke arah sana. Tapi sekali lagi, saya ingatkan tidak harus melalui pendekatan keamanan (operasi militer)," jelasnya.
(roi/gah)