Jayapura—Tentara
Pembebasan Nasional-Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) Papua Barat
dengan tegas mengingatkan ke Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY) agar tak membiarkan status politik Papua berlarut-larut.
Hal ini dikatakan Kepala Staf Umum TPN-OPM Papua Barat, Teriyanus Satto dalam pers releasnya ke tabloidjubi.com. “SBY
jangan apatis atas status politik Papua Barat ke dalam NKRI. Seharusnya
pemerintah meluruskan status politik Papua Barat,” katanya, Minggu
(25/2).
Menurut Satto, pemerintah segera menghentikan pengiriman pasukan yang
pada akhirnya mengorbankan rakyat sipil. “TPN-OPM yang tergabung di
komando nasional pimpinan Goliath Tabuni dengan tegas meminta Presiden
SBY segera hentikan pengiriman pasukan TNI/Polri dalam jumlah besar di
seluruh tanah Papua,” terangnya.
Larangan ini, kata Satto, mengingat pengiriman pasukan TNI/Polri dalam
jumlah besar ke Papua Barat, justru memperuncing masalah dan masyarakat
sipil akan dikorbankan. “Baik itu masyarakat sipil orang asli Papua
maupun orang Melayu imigran yang datang di tanah Papua,” tegas pria asli
Genyem ini.
Menurut Satto, perjuangan TPN-OPM sangat jelas, takni TPN-OPM berjuang untuk memperoleh hak politik menentukan nasib sendiri (Self Determination) bagi bangsa Papua Barat. “TPN-OPM berjuang demi menyelamatkan dan melindungi rakyat bangsa Papua Barat dari tindakan genocide oleh aparat keamanan Indonesia,” katanya.
Satto juga mangatakan, invasi militer Indonesia ke tanah Papua dari
sejak 1 Mei 1963 hingga kini adalah tindakan kriminal yang melanggar hak
asasi bangsa Papua Barat. “Sehingga segera hentikan operasi militer di
tanah Papua dan stop mengirim anggota pasukan TNI/Polri di seluruh
wilayah tanah adat bangsa Papua Barat,” jelasnya.
Apalagi, kata Satto, TPN-OPM mempunyai keyakinan bahwa adanya pemeritah
Indonesia di tanah milik bangsa Papua adalah illegal dan belum sah
karena kehadiran Indonesia dengan jalan rekayasa.
Selain itu, kata Satto, TPN-OPM menilai Presiden SBY mengorbankan
anggota TNI/Polri dengan dalih mempertahankan NKRI yang tak berdasar.
Akibatnya, keluarga-keluarga korban sakit hati dan selalu meratapi
kepedihan. “Apakah Anda tak merasa berdosa? Anda telah menyesatkan
anggota TNI/Polri menjadi korban akibat memenuhi perintahmu?” katanya
dengan nada bertanya.
Bagaimanapun, kata Satto, Papua Barat akan merdeka penuh sesuai dengan
waktu Tuhan, dan Indonesia akan tinggalkan Papua Barat dengan rasa
menyesal seperti pengalaman di Timor-Timur. “Mencapai impian itu,
TPN-OPM belum berperang secara nasional, melainkan hanya revolusi
tahapan. Ingat, akan ada revolusi total dan nanti TPN-OPM akan tunjukkan
ke dunia kalau TPN-OPM adalah organisasi yang berjuang membebaskan
bangsa Papua Barat dari tangan New ColonialismeIndonesia,” jelasnya.
Menurut Satto, sebelum Indonesia menjadi tertuduh pelanggaran HAM,
karena membunuh orang asli Papua dan anggota TNI/Polri yang menjadi
korban demi mempertahankan NKRI. “Maka seharusnya pemerintah Indonesia
dibawa kepemimpinan Presiden SBY segera menyetujui mengadakan
perundingan segitiga, guna membahas agenda referendum bagi rakyat bangsa
Papua Barat sesuai mekanisme PBB. (Jubi/Mawel)
Sumber: jubi