Merdeka - Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan
pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk
membuat crisis Center di Papua. Adapun tujuannya adalah memberikan
masukan tentang perkembangan situasi di lapangan.
"Dengan berkembangnya situasi di Papua, telah diambil inisiatif atas koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk buat crisis center di Papua. Sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan tentang perkembangan situasi terkini di daerah itu," jelas Marciano di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/2).
Marciano menambahkan jika sharing informasi adalah sangat penting. Pihaknya saling mengharapkan para pimpinan mulai dari Gubernur, Pangdam dan Polda di Papua mendapatkan informasi yang sama.
"Kalau berbeda-beda nanti keputusan yang akan diambil akan salah. Kami juga telah melakukan komunikasi intelijen secara berlanjut dengan para tokoh dan anggota OPM untuk kembali ke tengah lingkungan masyarakat dan mereka diarahkan agar bersedia di perumahan yang sudah disediakan dan diberikan pelajaran untuk kelola usaha dan untuk kehidupannya," jelas Marciano.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di Papua. Kemudian melaksanakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dalam konteks pencapaian kesejahteraan masyarakat di Papua.
Dalam hal ini BIN dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR memberikan sejumlah rekomendasi:
1. Peristiwa Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bersifat taktis berdampak strategis. Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur. Sehingga tidak menjadi eksesif yang akan kontraproduktif kepada nasional.
2. Pelaksanaan intelijen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam satu keterpaduan. Dalam rangka mewujudkan kondusivitas keadaan yang mendukung bagi upaya-upaya untuk pencapaian stabilitas situasi dan penyelenggaraan program pengembangan di Papua dan Papua Barat.
3. Seluruh instansi pemerintah terkait dukungan DPR RI agar makin meningkatkan upaya untuk meningkatkan realisasi program masing-masing di Papua dan Papua Barat. Sehingga menjadi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus meredusir, menangkal perkembangan separatisme.
Seperti diketahui, sekelompok sipil bersenjata menembak 8 prajurit TNI dan empat warga sipil di Jayapura, Papua. Jasad 12 korban baru dievakuasi dari Sinak, Papua dengan menggunakan dua helikopter TNI jenis MI 17 pada Minggu pukul 09.20 WIT. Evakuasi ini sempat tertunda tiga hari karena cuaca buruk dan helikopter yang ditembaki.
"Dengan berkembangnya situasi di Papua, telah diambil inisiatif atas koordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri untuk buat crisis center di Papua. Sehingga komunitas intelijen secara terpadu dapat memberikan masukan tentang perkembangan situasi terkini di daerah itu," jelas Marciano di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (25/2).
Marciano menambahkan jika sharing informasi adalah sangat penting. Pihaknya saling mengharapkan para pimpinan mulai dari Gubernur, Pangdam dan Polda di Papua mendapatkan informasi yang sama.
"Kalau berbeda-beda nanti keputusan yang akan diambil akan salah. Kami juga telah melakukan komunikasi intelijen secara berlanjut dengan para tokoh dan anggota OPM untuk kembali ke tengah lingkungan masyarakat dan mereka diarahkan agar bersedia di perumahan yang sudah disediakan dan diberikan pelajaran untuk kelola usaha dan untuk kehidupannya," jelas Marciano.
Selain itu, pihaknya juga menggandeng perguruan tinggi untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di Papua. Kemudian melaksanakan komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat dan pemerintah dalam konteks pencapaian kesejahteraan masyarakat di Papua.
Dalam hal ini BIN dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR memberikan sejumlah rekomendasi:
1. Peristiwa Kabupaten Puncak dan Puncak Jaya bersifat taktis berdampak strategis. Masalah ini wajib dikelola dengan baik dengan dukungan semua pihak agar langkah penanganan yang dilakukan benar-benar tepat dan terukur. Sehingga tidak menjadi eksesif yang akan kontraproduktif kepada nasional.
2. Pelaksanaan intelijen khusus yang melibatkan segenap pemangku kepentingan dalam satu keterpaduan. Dalam rangka mewujudkan kondusivitas keadaan yang mendukung bagi upaya-upaya untuk pencapaian stabilitas situasi dan penyelenggaraan program pengembangan di Papua dan Papua Barat.
3. Seluruh instansi pemerintah terkait dukungan DPR RI agar makin meningkatkan upaya untuk meningkatkan realisasi program masing-masing di Papua dan Papua Barat. Sehingga menjadi prioritas dalam rangka percepatan pencapaian hasil pembangunan sekaligus meredusir, menangkal perkembangan separatisme.
Seperti diketahui, sekelompok sipil bersenjata menembak 8 prajurit TNI dan empat warga sipil di Jayapura, Papua. Jasad 12 korban baru dievakuasi dari Sinak, Papua dengan menggunakan dua helikopter TNI jenis MI 17 pada Minggu pukul 09.20 WIT. Evakuasi ini sempat tertunda tiga hari karena cuaca buruk dan helikopter yang ditembaki.
(mdk/did)
Sumber : Merdeka.Com