Kami
menyampaikan kepada rakyat West Papua dan seluruh anggota dan pengurus
KNPB dimana saja berada, bahwa menghadapi Pemilihan Umum Indonesia,
Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR Indonesia
diatas tanah Papua, KNPB telah menyatakan sikap tegas bahwa:
1.
Keberadaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan semua agenda
kolonial Indonesia diatas tanah Papua, termasuk pemilihan-pemilihan
kepala daerah (Gubernur, Bupati atau DPRD/P) adalah sesuatu yang illegal
dan merupakan bagian dari praktek penjajahan itu sendiri.
2.
Hak politik rakyat West Papua belum sah dan berlaku dalam pemilihan
jabatan politik kolonial Indonesia diatas tanah Papua, sebab status
politik wilayah Papua Barat dalam NKRI belum final, dimana hak politik
orang Papua dalam Pepera 1969 dimanipulasi, digadai, dan dicederai dalam
rekaya pelaksanaan prinsip one man one vote.
3. Praktek
berdemokrasi Indonesia dalam Pemilu, Pemilihan Gubernur, Pemilihan
Bupati atau DPRP/P yang sangat sarat dengan nafsu atau ambisi kedudukan,
kehormatan dan uang adalah suatu pembodohan dan penghancuran terhadap
tatanan nilai-nilai adat dan budaya melanesia. Malpraktek
penyelenggaraan Pemilu Indonesia di West Papua telah berdampak pada
hancurnya rasa nasionalisme, persatuan dan kesatuan serta solidaritas
bangsa Papua dalam hidup dan perjuangannya.
4. Apapun kebijakan
Indonesia di West Papua, dan sebagus apapun visi dan misi dari
antek-antek kolonial yang menjadi kandidat Gubernur, Bupati atau DPRP/D
yakinlah bahwa itu hanyalah retorika, itu hanyalah utopis atau sesuatu
yang mustahil terwujud. Sebab, ada nubuat: “Di atas batu ini saya
meletakkan peradaban orang Papua, sekalipun orang memiliki kepandaian
tinggi, akal budi,dan marifat, tetapi tidak dapat memimpin bangsa ini.
Bangsa ini akan bangkit dan memimpin dirinya sendiri” (Pdt. Izaac Samuel
Kijne, Wasior, Manokwari, 25 Oktober 1925).
5. Setiap orang
Papua yang ikut aktif dalam segala kebijakan kolonial Indonesia
(termasuk Pilkada), bagi Indonesia dan di mata dunia adalah bukti
loyalitas bangsa Papua terhadap kolonial Indonesia. Hal tersebut, tanpa
disadari, akan mematikan semangat perjuangan dan simpati internasional
terhadap perjuangan banga Papua Barat untuk bebas dari kungkungan negara
kolonial Indonesia.
Berdasar pada alasan-alasan tersebut
diatas, dan demi kehormatan identitas, martabat dan harga diri bangsa
Papua Barat, dan demi perjuangan yang mulia, kami menyatakan dengan
tegas kepada rakyat dan anggota KNPB bahwa:
1. Rakyat West
Papua, dan seluruh anggota KNPB tidak terlibat untuk memilih dan ikut
menyukseskan Pemilihan Gubernur Indonesia, Bupati Indonesia atau DPR
Indonesia diatas tanah Papua.
2. Rakyat West Papua, anggota
KNPB dan para antek-antek kolonial yang menjadi calon Pilkada agar
berhenti menjadikan perjuangan Papua Merdeka atau organisasi KNPB atau
organisasi perjuangan lain sebagai alat tawar menawar atau bahan jualan
untuk kepentingan pribadi, kelompok dan atau untuk mendulang suara
rakyat yang sedang tertindas.
3. Bila ada anggota atau pengurus
KNPB yang terlibat dan melakukan hal-hal tersebut diatas, maka pengurus
Pusat KNPB akan memperlakukan sikap tegas sesuai prinsip-prinsip
organisasi yang berlaku.
Demikian surat himbauan dan seruan ini
dibuat sebagai perhatian bersama demi mempertahankan nilai dan harga
diri perjuangan bangsa Papua.
“Kita Harus Mengakhiri
Port Numbay, 13 Januari 2013
Hormat kami,
Victor F. Yeimo Ketua Umum KNPB
Ones Suhuniap Sekretaris Umum KNPB
Tembusan Yth: 1. Ketua Parlemen Nasional West Papua [PNWP], di Penjara Kolonial Indonesia Abepura 2. Panglima-Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat [TPN.PB] di Setiap Markas 3. Benny Wenda, Koordinator Diplomat Internasional di London, Inggris 4. Pengurus-pengurus Wilayah KNPB di Wilayah
