 |
| PERESMIAN PROGRAM KINERJA DI PAPUA (Jubi/Alex) |
Jayapura —
Pembangunan kesehatan menjadi salah satu prioritas utama di Papua
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
bagi Papua. Di sisi lain permasalahan kesehatan yang dihadapi terus
bertambah, mulai dari luas wilayah dengan sebaran penduduk yang
terpencil dan terpencar dan penyebaran puskesmas tidak merata, dan jarak
antara satu puskesmas dengan puskesmas yang lainya rata-rata 1.200 km2,
pemekaran terus bertambah bagi kabupaten dan kampung yang ada di Papua.
Selain
itu, akses terhadap layanan kesehatan dan informasi kesehatan yang
rendah, permasalaha lain adalah transportasi sulit/mahal dan komunikasi
yang susah. Kesulitan-kesulitan lain seperti, rujukan bagi pasien,
distribusi obat, alat kesehatan, vaksin dan sebagainya.
“Disamping
itu dari 40 persen puskesmas tidak ada dokter, yang ada hanyalah dokter
PTT yang sangat singkat masa kontraknya, selain itu ada tujuh persen
dari jumlah distrik yang ada tidak mempunyai puskesmas dan 48 persen
kampung belum tersedia sarana pelayanan kesehatan serta tenaga pelayanan
kesehatan. Sedangkan akses ke tempat pelayanan terdekat 1-22,8 jam.
Selain itu, 26,65 persen pustu tidak ada tenaga kesehatan dan 41,4
persen pondok bersalin kampung tidak ada bidan,” kata Gubernur Papua
Constant Karma melalui sambutan tertulisnya yang dibacakan Plt Sekda
Elia Loupatty saat Launching Proyek Kinerja Papua kerja sama Pemerintah
Indonesia dan USAID, di Hotel Aston Jayapura, Selasa (22/1).
Dikatakannya,
kesehatan adalah salah satu prioritas pembangunan di Papua, strategi
yang telah dilakukan oleh Pemerintah Papua untuk mengatasi permasalahan
ini adalah dengan memberikan penguatan sistem kesehatan, seperti
peningkatan kapasitas tenaga manajemen dan teknis di tingkat kabupaten
secara khusus di Dinas Kesehatan dan juga tingkat puskesmas dan
pengembangan sistem informasi kesehatan sampai puskesmas.
“Pemerintah
Papua juga telah berupaya untuk menyediakan tenaga SDM kesehatan
seperti penempatan dokter umum maupun dokter gigi disesuaikan
berdasarkan formasi INPRES dan penyiapan jenjang karier, selain itu
percepatan penyediaan tenaga bidan maupun regular seperti pendidikan
tenaga bidan C yang akan dibuka kembali,” jelasnya.
Selain
itu, ujar Gubernur, upaya-upaya yang terus dilakukan oleh Pemerintah
Papua dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan tenaga kesehatan,
salah satunya adalah program “Flying Health Care” dengan menyediakan
tenaga pelayanan di kampung sambil menunggu tersedianya tenaga kesehatan
dimana yang dilakukan adalah dengan penyediaan tenaga bidan dan perawat
secara periodik selama tiga bulan di kampung dan pemberdayaan dukun
bersalin dan kader kesehatan.
“Selama
ini, dengan adanya keterlibatan berbagai organisasi, seperti lembaga
swadaya masyarakat, organisasi keagamaan cukup membantu pemerintah Papua
dalam mengatasi persoalan kesehatan yang dihadapi,” ujarnya.
Pada
kesempatan itu, Pemerintah Papua merasa sangat senang dan
berterimakasih dengan adanya tambahan bantuan dana dari Pemerintah
Amerika Serikat melalui USAID Indonesia, melalui berbagai program
pembangunan yang akan dilaksanakan di Papua.
Selain
itu lanjutnya, pada Selasa (22/1) dilaksanakan closing proyek USAID
SERASI yang telah dilaksanakan selama kurang lebih tiga tahun di Papua,
namun hari ini juga kita mendapat kucuran bantuan dari USAID Indonesia
melalui program KINERJA yang akan dilaksanakan di Papua selama tiga
tahun proyek hingga tahun 2015.
“Program
KINERJA Papua bertujuan untuk memperkuat kapasitas tata kelola
pemerintah daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan secara
efektif, aman dan berkualitas serta efisien. Program KINERJA juga akan
memberikan masukan melalui identifikasi praktik-praktik yang baik untuk
mendukung kebijakan sistem kesehatan di tingkat provinsi, memperkuat
tata kelola pemerintahan yang baik yang diharapkan melahirkan sistem
kesehatan yang tepat dan reponsif, mendukung keterlibatan secara aktif
dari masyarakat sipil,” jelasnya.
Dikatakannya,
program KINERJA akan memfokuskan diri terhadap tiga isu utama dalam
penguatan sistem kesehatan, yakni kesehatan ibu dan anak, TBC dan
Hiv/Aids. “Terkait dengan ketiga isu ini, Pemerintah Indonesia telah
memiliki rencana strategis yang akan memberikan arahan dalam
merencanakan program dukungan terhadap pencegahan penyakit dan
penyediaan layanan di Provinsi Papua,” katanya.(Jubi/Alex)