PRD dan KNPB Timika memediasi rakyat menolak LMA, BMP, LMR RI dan lembaga-lembaga berbau adat buatan Jakarta di Timika, 13/7/2015. Jubi/Arnold Belau |
KNPB
dan PRD wilayah Timika menilai pembentukan LMA, BMP, BAIS, dan
pengiriman Tentara dan Polisi dalam jumlah yang besar ke Timika dalam
beberapa pekan terakhir bertujuan untuk mengacaukan situasi dan kondisi
Timika, karena isu Papua diterima dalam forum KTT MSG yang ke-22 pada 26
Juni 2015 lalu di Honiara, saat ULMWP diterima sebagai Observer
(pengamat).
“16
sektor KNPB dan PRD Wilayah Timika, dengan Tegas menolak semua program
NKRI di Teritori West Papua, karena mereka datang tujuannya untuk
membunuh dan merampok menjajah orang asli Papua,” ketua KNPB Timika, Steven Itlay, melalui surat elektronik yang diterima Jubi, Senin (13/10/2015) dari Timika. pada Senin (13/07/2015) di Timika.
Perwakilan
Parlemen rakyat Daerah Wilayah Timika, Sem Kossai, juga ikut mendukung
pernyataan dari semua sektor untuk menolak pembentukan LMA, versi
Indonesia di bawah pimpinan Staf Khusus Presiden Lenis Kogoya serta
rombongan yang akan datang ke Timikauntuk membentuk LMA bagi dua Suku
Kamoro dan Suku Amugme.
”Di
Timika bukan hanya dua suku saja tapi ada tujuh suku, sehingga semua
suku yang ada di tanah Amungsa, baik tujuh suku maupun suku-suku papua
yang lainnya kita semua harus menolak karena demi nasib anak-cuku kita,”
tegasnya.
Menurutnya,
tujuan kedatangan Lenis Kogoya untuk membentuk membentuk LMA di
Kampung-kampung, sebagai bagian dari Program MELINDO (melanesia
Indonesia). “Mereka membuat menteri-menteri kecil di akar rumput,
membagi-bagi uang untuk mematikan gerakan perjuangan Papua merdeka,”
ujarnya.
Ia
berharap, Rakyat Papua jangan terinfeksi dengan rayuan uang dan barang
demi menghancurkan gerakan perjuangan penentuan nasib sendiri, bebas
dari penjajah Indonesia, sebab Papua sudah masuk MSG.
“Jadi, fokus kita sekarang adalah ULMWP menuju pasifik Island Forum (PIF),” ujarnya.
“Orang Papua tidak butuh LMA, BMP, LMR RI dan lainya. Orang Papua tanpa campur tangan indonesia bisa menjalankan roda pemerintahan adat sendiri. Untuk itu rakyat Papua jangan terprovokasi dengan rayuan-rayuan gombal indonesia melalui berbagai macam tawaran institusi berbau adat. Karena pemerintah adat yang sesungguhnya ada di Papua dan itu berlangsung dari waktu ke waktu secara alami,” tegasnya. (Arnold Belau)
http://tabloidjubi.com/2015/07/13/knpb-dan-prd-timika-tolak-lma-di-tanah-papua/
Blogger Comment
Facebook Comment