Jayapura, Jubi – Ekspedisi NKRI Papua Barat sangat berbau
militerisme dengan tendensi mengeruk SDA Papua. Ekspedisi ini melibatkan
1200 personel yang terdiri dari 670 personel TNI/Polri dan 530 personel
sipil.
Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara, Selasa (9/2/2016) siang. Aksi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan penolakan terhadap misi yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, karena dinilai berbau militerisme dan diadakan semata-mata untuk mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) Papua saja ke depannya.
“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik!” ujar Veronica Koman, pengacara publik LBH Jakarta.
Menurut Veronika, untuk mendata dan memetakan SDA serta sosial budaya bukanlah tugas dan wewenang kementerian PMK, apalagi TNI/Polri. Pemetaan kekayaan alam dan SDA sebagai tujuan utama dari Ekspedisi NKRI ini juga bisa diartikan bahwa Ekspedisi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi asing masuk ke Papua. Perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, masuknya militer sebagai penjaga perusahaan; adalah sedikit dari berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari masuknya investor secara besar-besaran.
“Pengiriman tim Ekspedisi NKRI ini sangat ironis mengingat kematian 66 bayi dan balita di Nduga. Kebutuhan Papua akan dokter dan guru sangat mendesak, namun lagi-lagi yang dikirim oleh pemerintah adalah tentara,” tambah Veronika.
Aksi ini didukung oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. Diantaranya Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)).
Vicky Tebay, mahasiswa Papua dalam orasinya menuntut kepada Presiden Jokowi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Panglima TNI untuk segera membatalkan Ekspedisi NKRI ke Papua Barat serta jangan sampai ada ekspedisi-ekspedisi lainnya lagi ke wilayah Papua.
“Kami orang Papua tidak butuh Ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru!” kata Vicky Tebay.
Sebelumnya sudah disampaikan oleh TNI bahwa tujuan dari Ekspedisi NKRI ke Papua Barat ini akan bekerja untuk mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di wilayah Papua Barat. Ekspedisi NKRI ke Papua Barat tersebut memberangkatkan 1200 personel yang terdiri dari 670 personel TNI/Polri dan 530 personel sipil.
Kepada Jubi, melalui rilis persnya, Komandan Korem 171/PVT Brigjen TNI Purnawan Widi Andaru S.H, selaku Wakil Komandan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 yang diwakili Kasiops Korem Kolonel Inf Anwar mengatakan peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 berasal dari kalangan peneliti, akademisi, TNI serta Polri. Mereka berangkat menggunakan Kapal Perang TNI AL KRI Surabaya 591. Kapal ini dipimpin Letkol Laut ( P) Wawan Trisatya Atmaja. Tim ini menempuh perjalanan selama tujuh hari sejak berangkat , Minggu ( 31/1/2016) dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan tiba di Pelabuhan Sorong pada tanggal 6 Februari 2016.
Danrem 171/PVT, dalam kesempatan itu berpesan agar para agar peserta Ekspedisi NKRI menghormati adat istiadat setempat, sehingga keberadaan peserta Ekspedisi NKRI dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu para peserta Ekspedisi NKRI agar menjaga dan perhatikan faktor keamanan, apalagi para peserta banyak yang masih baru pertama kali datang ke Papua Barat.
Para Peserta Ekspedisi NKRI ini akan di sebar dalam 8 Subkorwil, meliputi Tambrauw, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, Fakfak. Khusus untuk Subkorwil Kaimana diberangkatkan pada Selasa (9/2/2016 ) menggunakan Hercules TNI AU .Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya bidang Penjelajahan, Pendataan meliputi Kehutanan, Sosial Budaya, Geologi,Flora dan Fauna, Potensi Bencana dan Pengabdian Masyarakat. (Victor Mambor)
http://tabloidjubi.com/2016/02/09/tanah-papua-tak-butuh-ekspedisi-nkr-tanah-papua-butuh-dokter-dan-guru/
Kelompok Masyarakat Sipil Tolak Ekspedisi NKRI menyampaikan aspirasi lewat aksi yang dilakukan di depan Istana Negara, Selasa (9/2/2016) siang. Aksi tersebut dilaksanakan guna menyampaikan penolakan terhadap misi yang diprakarsai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, karena dinilai berbau militerisme dan diadakan semata-mata untuk mengeruk Sumber Daya Alam (SDA) Papua saja ke depannya.
“Sejak kapan TNI/Polri bisa jadi peneliti? Kalau benar ini tujuannya semata-mata penelitian kok yang dikirimkan lebih banyak personel TNI/Polri dibanding tim peneliti? Ini sangat militeristik!” ujar Veronica Koman, pengacara publik LBH Jakarta.
Menurut Veronika, untuk mendata dan memetakan SDA serta sosial budaya bukanlah tugas dan wewenang kementerian PMK, apalagi TNI/Polri. Pemetaan kekayaan alam dan SDA sebagai tujuan utama dari Ekspedisi NKRI ini juga bisa diartikan bahwa Ekspedisi ini bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar proses investasi asing masuk ke Papua. Perampasan tanah adat, kerusakan lingkungan, masuknya militer sebagai penjaga perusahaan; adalah sedikit dari berbagai dampak yang akan ditimbulkan dari masuknya investor secara besar-besaran.
“Pengiriman tim Ekspedisi NKRI ini sangat ironis mengingat kematian 66 bayi dan balita di Nduga. Kebutuhan Papua akan dokter dan guru sangat mendesak, namun lagi-lagi yang dikirim oleh pemerintah adalah tentara,” tambah Veronika.
Aksi ini didukung oleh berbagai kelompok masyarakat sipil. Diantaranya Mahasiswa Papua, Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), LBH Jakarta, Papua Itu Kita, Front Mahasiswa Nasional (FMN), Federasi Mahasiswa Kerakyatan (FMK), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Indonesia Tanpa Militerisme (ITM), Urban Poor Consortium (UPC), Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK), Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia (KPRI)).
Vicky Tebay, mahasiswa Papua dalam orasinya menuntut kepada Presiden Jokowi, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan Panglima TNI untuk segera membatalkan Ekspedisi NKRI ke Papua Barat serta jangan sampai ada ekspedisi-ekspedisi lainnya lagi ke wilayah Papua.
“Kami orang Papua tidak butuh Ekspedisi NKRI. Kami butuh dokter dan guru!” kata Vicky Tebay.
Sebelumnya sudah disampaikan oleh TNI bahwa tujuan dari Ekspedisi NKRI ke Papua Barat ini akan bekerja untuk mendata dan memetakan kekayaan alam dan sumber daya manusia serta berbagai persoalan yang ada di wilayah Papua Barat. Ekspedisi NKRI ke Papua Barat tersebut memberangkatkan 1200 personel yang terdiri dari 670 personel TNI/Polri dan 530 personel sipil.
Kepada Jubi, melalui rilis persnya, Komandan Korem 171/PVT Brigjen TNI Purnawan Widi Andaru S.H, selaku Wakil Komandan Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 yang diwakili Kasiops Korem Kolonel Inf Anwar mengatakan peserta Ekspedisi NKRI Koridor Papua Barat 2016 berasal dari kalangan peneliti, akademisi, TNI serta Polri. Mereka berangkat menggunakan Kapal Perang TNI AL KRI Surabaya 591. Kapal ini dipimpin Letkol Laut ( P) Wawan Trisatya Atmaja. Tim ini menempuh perjalanan selama tujuh hari sejak berangkat , Minggu ( 31/1/2016) dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan tiba di Pelabuhan Sorong pada tanggal 6 Februari 2016.
Danrem 171/PVT, dalam kesempatan itu berpesan agar para agar peserta Ekspedisi NKRI menghormati adat istiadat setempat, sehingga keberadaan peserta Ekspedisi NKRI dapat diterima oleh masyarakat. Selain itu para peserta Ekspedisi NKRI agar menjaga dan perhatikan faktor keamanan, apalagi para peserta banyak yang masih baru pertama kali datang ke Papua Barat.
Para Peserta Ekspedisi NKRI ini akan di sebar dalam 8 Subkorwil, meliputi Tambrauw, Sorong, Sorong Selatan, Manokwari Selatan, Bintuni, Wondama, Fakfak. Khusus untuk Subkorwil Kaimana diberangkatkan pada Selasa (9/2/2016 ) menggunakan Hercules TNI AU .Kegiatan yang akan dilakukan diantaranya bidang Penjelajahan, Pendataan meliputi Kehutanan, Sosial Budaya, Geologi,Flora dan Fauna, Potensi Bencana dan Pengabdian Masyarakat. (Victor Mambor)
http://tabloidjubi.com/2016/02/09/tanah-papua-tak-butuh-ekspedisi-nkr-tanah-papua-butuh-dokter-dan-guru/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar