OTIS TABUNI : PEMBANGUNAN MAKO BRIMOB DI WAMENA MENAMBA PERSOALAN DI PAPUA

foto di Ilaga setelah terjadi perampasan senjata

Javanews, Pelemik pembangunan Mako Brimob di Wamena, Papua telah menolak dari berbagai lembaga di Papua. Atas desakan berbagai protes  organisasi Masyarakat sipil, LSM, Aktivis HAM, Mahasiswa dan orang Papua pada umumnya menolak dengan tegas pembangunan mako brimob di Wamena. Atas desakan tersebut, DPRD Wamena mendukung aksi protes terkait penolakan kehadiran pembangunannya mako brimob yang hanya menambah persoalan di Papua walaupun belum mengambil keputusan.

 

 Masyarakat Papua menyampaikan bahwa rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena akan menyebabkan situasi keamanan di Wamena akan memburuk. Abner Wetipo, salah satu aktivis pemuda Jayawijaya mengatakan bahwa pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya dan pada umumnya di daerah Pegunungan tengah Papua akan membawa dampak yang sangat buruk bagi rakyat Papua. Terutama kepada aktifitas mereka sehari-hari terutama di siang hari, dan juga menimbulkan rasa takut yang berlebihan. Selain itu, Emus Gwijangge, Anggota komisi VI DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua) mengatakan bahwa sebaiknya pembangunan Mako Brimob ditiadakan saja karena kehadiran TNI Polri justru akan membuat Papua menjadi tidak aman. 

Semua ketakutan, kakawatiran itu terjadi akibat tindakan TNI dan POLRI selama Indonesia mengaknekasai Papua secara paksa oleh Indonesia sejak 1961 hingga saat  ini orang Papua di intimidasi, di teroro, di tangkap, dipenjarah,dan di bunuh secara biadap dimana – mana. Asian Humman Rigth Comission telah menemukan data pembunuhan orang asli Papua olej Militer Indonesia sebanyak 100.000 orang dan telah merekomendasikan untuk penyelesaian secara hukum para pelaku, namun sampai saat ini belum. Pembunuhan 100.000 penduduk asli papua tersebut aktornya jelas TNI dan POLRI serta intelejen Indonesia. 

 

Bukan hanya itu, pembunuhan secara biadap terus dilakukan secara tidak wajar terhadap orang Papua. Kasus wasior berdarah, biak berdarah, abe berdarah, wamena berdarah, kasus terbaru adalah pania berdarah, Tolikara, dan Timika belum sama sekali mau selesaikan oleh Negara. Padahal aktornya jelas TNI dan POLRI. Jika pembangunan in di bangun, maka ancaman fsikis, tekanan sikologi,  teror, intimidasi, peniksaan, pemerkosaan dan pembunuhan tersu subur oleh TNI. Dalam pernyataan bupati Wamena bahwa silahkan masyarakat menolak tetapi undang – undang memberikan mandat. Pertanyaan saya adalah undang – undang atau kebijakan blaka yang mengarah ke politik untuk membunuh orang Papua..?

 

Wamena, Bupati Jayawijaya, John Wempi Wetipo menegaskan akan membangun markas brimob di Wamena untuk mengantisipasi terjadinya tindakan kejahatan seperti pencurian dengan kekerasan dan pencurian kendaraan bermotor.

 

Bupati sebagai pemimpin orang no 1 di wamena tidak seharusnya seperti itu, harus berhati – hati karena tidak sedikit rakyat Papua yang di bunuh secara biadap oleh TNI dan POLRI. Menggapi hal adanya ijinkan pembangunan tersebut oleh Bupati Wamena tersebut, bangsa Papaua dan tulang belulang rakyat papua sangat kecewa dengan pernyataan tersebut. Alasan yang disampaikan terkait pencurian motor dan lain- lain itu tidak masuk di akal. bukan sekedar itu, kehadiran mereka ( TNI dan POLRI ) justru mengancam secara langsung terhadap hak harkat dan martabat bangsa Papua terutama di Wamena dan penggunungan tengah. Oleh karenanya Gubenur Papua, DPRIP, perluh ada keseriusan dalam hal menghentikan upaya Pmenerintah terutana Intitusi TNI dan POLRI tersebut.

Admin: Otis Tabuni

http://otistabuni5.blogspot.co.id/2016/02/otis-tabuni-pembangunan-mako-brimob-di.html?spref=fb