Seruan Moral Penolakan DOB Mapia Raya

Solidaritas Mahasiswa Pemuda Alam Semesta Tota Mapiha. Foto: Ist.

Memorial Passionis masa lalu tidak pernah kami lupakan karena beberapa peristiwa buruk yang pernah kami alami  di masa lalu membuat kami masih trauma dengan kejadian itu. Seperti: peristiwa Perang Gejolak 77, Mapanduma Berdarah, Wamena Berdarah 6 Oktober 2000 serta kasus 1969 (PEPERA) dan beberapa kasus yang lainnya.

Maka kami yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Pemuda Alam Semesta Tota Mapiha bersama tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, pelajar, mahasiswa dan tulang putih serta arwah leluhur dan alam semesta dengan tegas menolak upaya busuk pemekaran Mapia Raya yang diperjuangkan oleh Paskalis Butu, Kabag Pemerintahan, Kepala Dinas Kependudukan Dogiyai, Willem Kegiye bersama kawan-kawannya itu.

Kondisi real saat ini, elit politik dan sang raja kecil (Penguasa Kabupaten Dogiyai) terus menginginkan agar DOB baru itu terealisasi, dengan alasan yang sangat di luar logika bahwa di Dogiyai, daerahnya tidak sangat cocok, maka kita di wilayah Mapia harus mekarkan DOB. Elit politik memaksakan kehendak yang bernuasa politik, tanpa melihat keselamatan rakyatnya yang punya hak ulayat. Masyarakat adat yang punya hak ulayat telah melakukan penolakan keras pemekaran DOB Mapia Raya atas uyapa busuk itu.Pertanyaannya adalah apakah masyarakat dan kebutuhannya harus dipaksa untuk memekarkan DOB Mapia Raya?

 
Jayapura, 3/10/2015 (Jubi - Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menolak semua usulan Daerah Otonomi Baru). “Rakyat Papua tidak membutuhkan pemekaran di tanah Papua. Untuk itu, saya menolak seluruh usulan Daerah Otonomi Baru (DOB),” kata Gubernur Lukas Enembe melaluiKepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi Papua, Sendius Wonda viapress rilis kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (3/10).

Penolakan kami atas Pemekaran DOB Mapia Raya ini telah dinyatakan terlebih dahulu oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe. Seruan penolakannya secara moral itu dapat disampaikan Gubernur Papua kepadapublik dan dapat dimuat oleh media harian umum Cenderawasih Pos, edisi Senin, 03 November 2014 lalu. Jadi, aksi penolakan tegas kami atas pemekaran Mapia Raya ini merupakan dukungan kepada Bapak GubernurPapua untuk penolakan pemekaran kabupaten dalam membangun Papua yang sungguh-sungguh bangkit, mandiri, dan sunguh-sungguh sejahtera.

Sementara itu, Ketua Sinode Gereja Kemah Injil (Kingmi) Tanah Papua, Pendeta Benny Giay kembali mengritisi kebijakan pemekaran kabupaten yang dilakukan Pemerintah Indonesia bersama tim pemekaran yang ada di setiap kabupaten, termasuk Tim Pemekaran Mapia Raya di tanah Papua. Benny menilai, pemekaran di tanah Papua tidak memberi banyak manfaat bagi orang asli Papua. “Stop sudah”, tegas Giyai, “Jakarta bikin pemekaran di Papua, dia bawah tanah dari Jakartakah? Tidak.”

Demikian ditegaskan Doktor Benny Giay dalam orasi ilmiah pada senat terbuka dalam rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Teologi (STT) Walter Post Jayapura, Kampus II Nabire Tahun Ajaran 2014/2015 di Gereja Efata Karang Tumaritis Nabire Papua, Jumat, (6/3/2015).

Dijelaskan, pemekaran kabupaten dan provinsi di Tanah Papua dilakukan Jakarta selama pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus). Ia (pemekaran) adalah cara lain Jakarta bekerja sama tim pemekaran untuk membawa datang orang untuk mengambil hak-hak orang asli Papua.

Ayo pace, mace, adik, kaka! Mari satukan bariasan perlawan penolakan pemekaran. Mari kita selamatkan kita punya alam dan daerah dari genggaman musuh. Mari bergabung dan lawan pemekaran berwajah Pemerintah Jakarta dan berwajah Tim Pemekaran Mapia Raya sendiri itu.

Mengetahui,

Mahasiswa asal Dogiyai bersama tokoh rakyat, tokoh agama, tokoh adat,tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh intelektual bersama leluhur dan arwa di Tota Mapiha

SOLIDARITAS MAHASISWA PEMUDA ALAM SEMESTA TOTA MAPIHA
Sekrtariat : Jln. Sorong No. 01 (Asrama Nayak Kamkey, Jayapura, Papua); Contact Person: 082198389535

(Editor: Aten Pekei)

http://majalahbeko.blogspot.co.id/2015/05/seruan-moral-penolakan-dob-mapia-raya.html#.VpjmNlnlxcw.facebook