Pimpinan TPN-PB/OPM Paniai, Gen. Damianus Magai Yogi – Jubi/Abeth You
Jayapura, Jubi – “Kepada TPN-OPM yang selama ini berjuang Papua Merdeka di hutan belantara, bahwa saatnya turun kota dan kami memberikan CV dan PT agar TPN-OPM serta masyarakat Papua sejahtera,” begitulah surat yang disampaikan Staf khusus Presiden RI, Lenis Kogoya kepada Pimpinan Komando TPN/OPM Paniai. Damianus Magai Yogi.
Namun Damianus Magai Yogi dengan tegas mengatakan, pihaknya telah menolak perjanjian penawaran perusahaan berupa CV dan PT, karena yang dituntut adalah segera menggelar referendum bagi rakyat Papua Barat.
“Staf khusus Presiden Kolonial Indonesia, Lenis Kogoya mengirimkan surat penawaran kepada saya, menyatakan bahwa akan diberikan proyek berupa CV dan PT. Surat itu diantar oleh jaringan barisan Merah Putih di Paniai, Melkias Degei dan Akulius Muyapa. Katanya mereka dua ini pengurus Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Paniai. Tetapi ketika itu juga saya nyatakan tidak, tetap saya tolak atas nama bangsa Papua, khususnya di Meepago, Kodap 1 sampai 5, Nabire, Paniyai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya. Itu 100 persen sudah kami tolak. Tidak, tidak!!,” tegas Damianus Magai Yogi kepada Jubi, Sabtu (14/11/2015).
Menurutnya, surat tersebut diantar tanggal 10 Novermber 2015 sehari sebelum Lenis Kogoya tiba di Paniai dalam rangkat pengurusan LMA.
“Kami dengan tegas menolak segala tawaran dari negara kolonial Indonesia, karena selama kami berjuang 54 Tahun di hutan belantara ini bukan kami berjuang meminta Otonomi Khusus, Otonomi Plus, Proyek, CV, PT dan bisnis lain. Bukan itu. Tidak, tidak, bukan itu. Tetapi, yang kami minta adalah hak kedaulatan penuh dan kemerdekaan bagi bangsa Papua Barat,” ungkap Yogi.
Terpisah, O. Jemmi Magai Yogi yang mengklaim dirinya sebagai salah satu pimpinan TPN-PB menjelaskan, pihaknya akan selalu berjuang dengan segala kekuatan untuk mempertahankan harkat dan martabat serta jati diri dan identitas orang Papua, sejak proklamasi kemerdekaan 1 JULI 1971 hingga kedaulatan dan kemerdekaan bagi rakyat Papua Barat.
“Kami TPN–PB dengan tegas menolak perjanjian penawaran CV dan PT pada TPN-OPM yang berdampak untuk melemahkan atau mematikan perjuangan Papua Barat,” kata Jemmi.
Lanjutnya, pimpinan TPN–PB kawasan Wissel Meren Paniai , menyampaikan kepada semua jaringan OPM agar tidak terpengaruh penawaran bisnis tersebut.
“LMA dan NKRI sedang bekerja sama untuk membunuh kami bangsa Papua. Ini buktinya. Kalau kerjanya LMA itu LMA saja. Kalau Staf Khusus Presiden NKRI, kerja NKRI saja. Kami pandang LMA di Paniai ini menjajah kami,” kata Yogi.
Rabu, (11/11/2015) rombongan Lenisi Kogoya tiba di Paniai dan langsung diprotes oleh sejumlah tokoh masyarakat. Namuan, karena dikawal aparat acara jalan terus. “Tetapi di luar gedung masyarakat tetap protes, menanyakan proses pembentukannya, di mana dan kapan, LMA menjanjikan memberikan gaji kepada masyarakat Paniai, termasuk para pengurusnya, tidak jelas sumber dana dari mana? APBD, APBN, Otsus atau sumber dana mana. Ini pembohongan publik yg dilakukan atau memang benar, “ kata tokoh masyarakat Paniai, Leo Yeimo.
Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Mee Pago, Oktovianus Marco Pekei menegaskan, pada prinsipnya masyarakat Meepago tidak mengenal namanya LMA. Yang dikenal masyarakat hanya Dewan Adat.
“Yang berbicara dan memperjuangkan kepentingan hak-hak dasar masyarakat adat sendiri. Sekalipun ada LMA di tempat-tempat tertentu, tetapi itupun dibentuk demi kepentingan marga dan wilayah adat mereka,” kata Pekei kepada Jubi, Sabtu (14/11).
Diharapkan Pekei, masyarakat adat wilayah Mee Pago yang meliputi Nabire, Paniai, Dogiyai, Deiyai dan Intan Jaya tak perlu terpengaruh dengan LMA dikomandani oleh Lenis Kogoya.
Terkait kunjungan ke wilayah adat Mee Pago, wartawan Jubi sudah berulang kali mencoba menghubungi kepada Lenis Kogoya selaku ketua LMA Provinsi Papua juga sebagai Staf Khusus Presiden RI, namun puluhan kali panggilan telepon tidak diangkat. SMS juga tidak dibalas. (Abeth You)
Sumber : http://tabloidjubi.com/2015/11/15/masyarakat-meepago-tak-kenal-lma-tawaran-jadi-pengusaha-ditolak-pimpinan-opm/