Dukung ULMWP dan Menuntut Penembakan di Papua, AMP KK Malang-Surabaya Menggelar Aksi

Suasana saat pembacaan pernyataan sikap oleh Kordum (Foto: AMP)

MALANG-SURABAYA, AMP -- Aliansi Mahasiswa Papua [AMP] Komite Kota Malang-Surabaya Se-Jatim, menggelar Aksi demo damai, guna menyikapi penembakan yang dilakukan oleh militer Indonesia pada, Jumat, 28 Agustus 2015 terhadap warga sipil hingga menewaskan dua warga sipil ditembak mati tempat dan empat warga sipil lainnya masih dalam perawatan di RSUD SP IV dan V Mimika Papua.
Aksi demo damai ini berjalan aman hingga akhir dengan kapasitas masa aksi sekitar empat puluan. Aksi ini dampingi oleh para Polisi, Itelejen Negara dan TNI yang berkisar 70-an dengan kendaraan Mobil Polisi 4 dan 2 motor Polisi.
Demo damai yang dilakukan oleh AMP ini meyikapi terkait pelanggaran-pelanggaran HAM yang dilakukan oleh gabungan militer Indonesia terhadap rakyat papua  yang mana selalu menewaskan hingga  bergulir  tetesan darah di atas tanah Papua.
Maka dari itu, Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang-Surabaya menuntut pada pemerintahan Rezim Jokowi/JK agar bertangung jawab atas ketidakkemanusiaan yang selalu dilakukan oleh perpanjangan kaki tangan Indonesia  (Militer Indonesia) atas tindakan-tindakan kekerasanNya.
Akhirnya, Kordinator lapangan, Wilson Nawipa membacakan sikap dengan tuntutan sebagai berikut:
Pertama: Negara Kolonial Indonesia Stop Mengklaim West Papua Bagian Dari NKRI dan SEGERA Berikan “Hak Menentukan Nasib Sendiri” Sebagai Solusi Demokratis Bagi Rakyat Papua!
Kedua: Negara Kolonial Indonesia SEGERA! Tarik Militer (TNI-POLRI) Organik-Nonorganik, STOP Pengiriman Militer Indonesia Di Papua. Karena, Militer Indonesia Bukan Solusi Penyelesaian Masalah Politik West Papua. Namun, Sebaliknya adalah Pemain Lapangan dan Malapetakah Bagi Rakyat dan Hak Asasinya.
Ketiga: Hentikan Eksploitasi dan Tutup seluruh perusahaan milik Kaum Imperialis; Freeport, BP, LNG Tangguh, Corindo, Medco dll melalui Penghapusan UU NO. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing di Tanah Papua. Karena, merusak Eksistensi, Lingkungan, Pertanian dan Tatanan Sosial-Budaya Bagi Rakyat Pribumi Papua.
Keempat: PBB, Amerika, Belanda, dan Indonesia segera bertanggungjawab persoalan Hak Asasi Manusia di atas Tanah Papua sejak tahun 1961 hingga sampai saat ini.
Kelima: Mendukung ULMWP Dalam Pertemuan PIF Untuk Membahas Status West Papua.
Keenam: Semua Elemen, Organisasi, Bersama-sama Menyikapi Kasus Pelanggaran HAM di Tanah Papua Secara Serius. Dan Melihat Dari Akar Persoalan Status West Papua.
Kami berharap tuntukan kami dari Mahasiswa/i Papua yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang-Surabaya Se-Jatim ini ditanggapi oleh Negara colonial indonesia dengan serius. (AMP)

 

http://www.ampnews.org/2015/09/aliansi-mahasiswa-papua-komite-kota.html