Pembangunan Mako Brimob dan Kodam, Skenario ‘Lindungi’ Investor

Ketua Pansus HAM DPR Papua Laurenzus Kadepa - Doc/Jubi

Jayapura, Jubi – Rencana pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, Jayawijaya dan pembentukan Kodam Papua Barat kembali disoroti Ketua Pansus HAM DPR Papua Laurenzus Kadepa. Ia menduga, itu adalah skenario untuk ‘melindungi’ kepentingan investor di Tanah Papua.

“Saya menduga itu adalah skenario yang akan berujung pada penambahan pasukan, untuk kepentingan investor di Papua. Informasi terakhir yang saya dengar, PT. Freeport akan membuka penambangan bawa tanah terbesar, dan akan membuka lahan baru di blog Wabu yakni wilayah Intan Jaya, Deiyai, Dogiyai, dan Paniai. Itu skanario murahan yang hanya akan merugikan orang asli Papua atau masyarakat adat,” kata Laurenzus Kadepa kepada Jubi, Rabu (8/7/2015).

Katanya, sama saja, investor dan negara dengan sengaja membunuh masyarakat adat Papua. Tak hanya itu, Kadepa khawatir, kedepan, pelanggaran HAM di Papua akan kian subur dibanding sebelum – sebelumnya.
“Dengan cara – cara seperti ini, Indonesia berhasil melemahkan kekuatan masyarakat adat Papua, hingga mereka tak berdaya. Seolah negara hanya memperjuangkan kepentingan investor dan tak menganggap masyarakat adat sebagai pemilik negeri,” ucapnya.

Negara melalui TNI/Polri lajut dia, seolah membuat Papua tak aman agar ada penambahgan militer dan pos militer untuk kepentingan investor.

“Kini masyarakat adat Papua kian tak berdaya. Mereka menderita di atas tanahnya yang kaya. Negara seolah tak lagi menganggap mereka,” katanya.
Secara lembaga, DPR Papua juga menyatakan menolak rencana pembangunan Mako Brimob di Wamena. Kala itu ketua DPR Papua, Yunus Wonda mengatakan, ia khawatir kebardaan markas komando tersebut nantinya, akan menambah trauma orang Papua. (Arjuna Pademme)

tabloidjubi.com/2015/07/08/pembangunan-mako-brimob-dan-kodam-skenario-lindungi-investor/