Filep Karma (Tengah) Bersama Anggota DPR Papua, Emus Gwijangge dan Ruben Magay - Jubi/Arjuna |
Jayapura, Jubi – Penangkapan para aktivis Papua ketika melakukan
demo damai belakang ini, disoroti salah satu Tahanan Politik Papua,
Filep Karma. Katanya, sejak SBY menjadi Presiden RI selama 10 tahun,
hingga kini jaman Jokowi, tak ada perubahan perlakuan terhadap orang
asli Papua.
“Saya menduga perlakuan – perlakuan itu adalah skenario atau sistim
besar yang sedang dimainkan untuk melenyapkan etnis Papua dari tanah
Papua. Tanah Papua dibutuhkan, tapi orang asli Papua tidak dibutuhkan
oleh Negara Republik Indonesia,” kata Filep Karma, Rabu (10/6/2015).
Menurutnya, penangkapan beberapa aktivis Papua belakang ini ketika
melakukan demo damai, sama seperti yang ia alami beberapa tahun lalu.
Katanya, ketika itu, ia sudah menyurat ke Polda, dan Polda menjawab
tidak mengijinkan.
“Saya tidak minta ijin. Saya hanya pemeritahuan, kalau saya ada
kegaiatan agar polisi datang mengamankan kegiatan saya. Tidak menggangu
orang, juga orang jangan menggangu kegiatan saya. Tapi polisi dan aparat
kodim justru datang merampas tiang bendera sampai baku pukul dengan
teman – teman pengikut aksi,” ucapnya.
Pada suatu kesempatan, anggota Komisi I DPR Papua bidang Politik,
Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengatakan, kepolisian tak boleh
membatasi berpendapat di muka umum, baik yang dilakukan perorangan,
kelompok, atau organisasi.
“Menyampaikan pendapat di muka umum dijamin undang – undang,
sepanjang aksi itu damai, tak anarkis. Kondisi Papua kini terus dipantau
dunia internasional, karena kini terjadi krisis kemanusiaan,” kata
Kadepa kala itu. (Arjuna Pademme)
http://tabloidjubi.com/2015/06/10/indonesia-hanya-butuh-tanah-papua-bukan-orang-asli-papua/