PENOLAKAN PEMEKARAN KABUPATEN MAPIYA RAYA DAN MONI JAYA .
kepada semua Mahasiswa/i mepago paniai, nabire, dogiya, deiyai dan intan jaya se-indonesia bahawa: di wilaya mepago sedan mau mengadakan pemekaran kabupaten mapia raya dan monijaya ini kita arus tolak karna ini di nilai KK tidak mendukun untuk di mekarkan . Kita meliat bahwa kabupaten yg Lama ini saja Belum ada pemekaran inisaja Belum ada perkembangan yang ada Genosida Penduduk asli, Penduduk pendatan saja semakin banyak, kemudian kabupaten yang mau di mekarkan ini mau taru siapa sementara kabupaten yg ada ini saja taru orang pendatan kemudian Mau di mekarkan lagi. Kita nebgetahui bahawa papua adalah wilaya otonomi namun tidak seperti itu yang terjadi maka itu kami menginbau kepada Semua Mahasiswa/I Mepago Agar Supaya Mengadakan Aksi Serentak Bersama Pada: Hari : kamis
tanggal : 01 / 03 /2015
Kami Dari Ipmapandodei Makassar Menyajak agar suapaya Semua Mahasiswa/I Dari Wilaya Mepago agar Aksi serentak Bersama Untuk Menolak Pemekaran ini .
Kawn –kawan kalau bukan kita siapa lagi yang akan Maliat Daera kita dan ingat kawan-kawan masadepan kita penentuan sekaran ………..
Parsipasi dan Suara KAWAN-Kawan Seperjuangan Kiranya Tuhan Memberkati Kita sekalian .
Andi : Kontakperson:081354563661
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Solidaritas Mahasiswa Pemuda, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, leluhur, arwa Alam semesta Papua menyatakan dengan tegas dalam rangka menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya di wilayah Mapia.Dengan tegas kami menyatakan stop berjuang karena kehadiran, TNI/Polri membuat rakyat Tota Mapia akan tarauma. Pemerintah agar tidak membuat masyarakat Mapia tersakiti dengan tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan rakyat.
Mudes Musa Boma, Mahasiswa asal kabupaten Dogiyai kepada majalahselangkah.com di cape pirma garden, Senin (28/03/2015) menyatakan Pemekaran Kabupaten Mapia Raya itu segerah bakar atau stop karena jelas bahwa hanya membawa petaka bagi masyarakat Mapia dan sungguh tidak ada mamfaat sama sekali bagi rakyat Kata Musa Boma.
"Penolakkan pemekaran di Papua di Mapia karena pada umumnya dan kawasan pegunungan tengah Papua khususnya ini mapia Sumber Daya Manusia (SDM) tidak ada sama sekali Kalau pemekaran itu jadi berarti sudah otomatis penempatan pasukan Militer Indonesia yang berlebihan dalam lebel militer organik dan non organik di Mapia dan seluruh tanah Papua.
Akan jelas bahwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terbesar di Indonesia dan tindakan ini membuat seluruh rakyat Papua pada umumnya dan Papua khususnya Mapia terus tersakiti dan menangis, kata Musa”
Kekerasan demi kekerasan, akan bertambah dilakukan aparat keamanan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum pernah di pertanggungjawabkan semua kasus yang terjadi dari tahun 1963 hingga kini. Saya bersama seluru rakyat Mapia menilai rencana pemekaran Kabupaten Mapia hanya membuka pintu untuk aparat melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Meningat tindakan-tindakan tersebut, tim penolakan merangkum dalam 9 sikap sebagai tuntutan kami yaitu sebagai berikut.
Pertama: Kami menolak dengan tegas upaya perjuang permekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelintir orang tanpa ada persetujuan dari berbagai stakeholder yang ada maka stop berjuang.
Kedua: pemerintah provinsi Papua, DPRP, MRP, segera memanggil bupati kabupaten Dogiyai bersama Ketua Tim pemekaran Paskalis Butu Kabag pemerintahan dalam rangka menyampaikan dan menjelaskan draft kajian akademis tentang apakah ada resolusi bersama dari rakyat atau tidak di depan Masiswa bersama kepala suku besar (RPM SIMAPITOWA) dan depan seluruh rakyat Bangsa papua Barat di jayapura.
Ketiga: Menteri Dirjen OTDA di Jakarta segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas Kabupaten Mapia Raya yang sedang upaya oleh elit lokal ini kabupaten Dogiyai saja belum di bangun.
Keempat: Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Ir.Joko widodo mohon instruksikan atas upaya perjuangan pemekaran di wilayah Mapia,dan ini bukan permintaan dari rakyat setempat.
Kelima: Presiden Republik Indonesia di Jakarta Bapak Joko widodo segera menarik pasukan Organik dan non organik dari Papua
Keenam: Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Tomas Tigi segera menghentikan upaya pemekaran Mapia Raya.
Ketujuh: Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Tomas Tigi Paskalis Butu Kabag Pemerintahan Dogiyai bersama kepala dinas kependudukan WilleM Kegiye segera menghentikan keterlibatan kepala suku palsu yang mengatas namakan pemilikan ulayat untuk melakukan pelepasan tanah adat atau persetujuan rakyat setempat.
Kedelapan: Bupati Kabupaten Dogiyai bersama Intelektual Mapia stop melakukan pengalihan isu indikasi korups,jangan sekali-kali katakan bahwa kami tidak bisa hidup bersama dengan teman-teman dari kamu karena alasan mendasar bagi tim pemekaran adalah kalau mau bangun kantor saja rakyat Kamu mereka minta dengan nilai uang trilionan Rupia maka membuat kami harus berjuang pemekaran “kata stop.
Kesembilan: Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Tim pemekaran segera buka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder/pemangku kepentingan yang ada guna mencari solusi yang terbaik.
Penulis Adalah:Mudes Musa Boma Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Fisip-Jayapura
 |
| IST |
kepada semua Mahasiswa/i mepago paniai, nabire, dogiya, deiyai dan intan jaya se-indonesia bahawa: di wilaya mepago sedan mau mengadakan pemekaran kabupaten mapia raya dan monijaya ini kita arus tolak karna ini di nilai KK tidak mendukun untuk di mekarkan . Kita meliat bahwa kabupaten yg Lama ini saja Belum ada pemekaran inisaja Belum ada perkembangan yang ada Genosida Penduduk asli, Penduduk pendatan saja semakin banyak, kemudian kabupaten yang mau di mekarkan ini mau taru siapa sementara kabupaten yg ada ini saja taru orang pendatan kemudian Mau di mekarkan lagi. Kita nebgetahui bahawa papua adalah wilaya otonomi namun tidak seperti itu yang terjadi maka itu kami menginbau kepada Semua Mahasiswa/I Mepago Agar Supaya Mengadakan Aksi Serentak Bersama Pada: Hari : kamis
tanggal : 01 / 03 /2015
Kami Dari Ipmapandodei Makassar Menyajak agar suapaya Semua Mahasiswa/I Dari Wilaya Mepago agar Aksi serentak Bersama Untuk Menolak Pemekaran ini .
Kawn –kawan kalau bukan kita siapa lagi yang akan Maliat Daera kita dan ingat kawan-kawan masadepan kita penentuan sekaran ………..
Parsipasi dan Suara KAWAN-Kawan Seperjuangan Kiranya Tuhan Memberkati Kita sekalian .
Andi : Kontakperson:081354563661
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Solidaritas Mahasiswa Pemuda, Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh adat, leluhur, arwa Alam semesta Papua menyatakan dengan tegas dalam rangka menolak pemekaran Kabupaten Mapia Raya di wilayah Mapia.Dengan tegas kami menyatakan stop berjuang karena kehadiran, TNI/Polri membuat rakyat Tota Mapia akan tarauma. Pemerintah agar tidak membuat masyarakat Mapia tersakiti dengan tindakan yang bertolak belakang dengan keinginan rakyat.
Mudes Musa Boma, Mahasiswa asal kabupaten Dogiyai kepada majalahselangkah.com di cape pirma garden, Senin (28/03/2015) menyatakan Pemekaran Kabupaten Mapia Raya itu segerah bakar atau stop karena jelas bahwa hanya membawa petaka bagi masyarakat Mapia dan sungguh tidak ada mamfaat sama sekali bagi rakyat Kata Musa Boma.
"Penolakkan pemekaran di Papua di Mapia karena pada umumnya dan kawasan pegunungan tengah Papua khususnya ini mapia Sumber Daya Manusia (SDM) tidak ada sama sekali Kalau pemekaran itu jadi berarti sudah otomatis penempatan pasukan Militer Indonesia yang berlebihan dalam lebel militer organik dan non organik di Mapia dan seluruh tanah Papua.
Akan jelas bahwa ini telah mengakibatkan terjadinya pelanggaran HAM terbesar di Indonesia dan tindakan ini membuat seluruh rakyat Papua pada umumnya dan Papua khususnya Mapia terus tersakiti dan menangis, kata Musa”
Kekerasan demi kekerasan, akan bertambah dilakukan aparat keamanan pemerintah Indonesia hingga saat ini belum pernah di pertanggungjawabkan semua kasus yang terjadi dari tahun 1963 hingga kini. Saya bersama seluru rakyat Mapia menilai rencana pemekaran Kabupaten Mapia hanya membuka pintu untuk aparat melakukan pelanggaran HAM di Papua.
Meningat tindakan-tindakan tersebut, tim penolakan merangkum dalam 9 sikap sebagai tuntutan kami yaitu sebagai berikut.
Pertama: Kami menolak dengan tegas upaya perjuang permekaran Kabupaten Mapia Raya yang sedang berjuang oleh sekelintir orang tanpa ada persetujuan dari berbagai stakeholder yang ada maka stop berjuang.
Kedua: pemerintah provinsi Papua, DPRP, MRP, segera memanggil bupati kabupaten Dogiyai bersama Ketua Tim pemekaran Paskalis Butu Kabag pemerintahan dalam rangka menyampaikan dan menjelaskan draft kajian akademis tentang apakah ada resolusi bersama dari rakyat atau tidak di depan Masiswa bersama kepala suku besar (RPM SIMAPITOWA) dan depan seluruh rakyat Bangsa papua Barat di jayapura.
Ketiga: Menteri Dirjen OTDA di Jakarta segera menghentikan atau mengeluarkan rekomendasi penolakan tegas atas Kabupaten Mapia Raya yang sedang upaya oleh elit lokal ini kabupaten Dogiyai saja belum di bangun.
Keempat: Presiden Republik Indonesia di Jakarta, Bapak Ir.Joko widodo mohon instruksikan atas upaya perjuangan pemekaran di wilayah Mapia,dan ini bukan permintaan dari rakyat setempat.
Kelima: Presiden Republik Indonesia di Jakarta Bapak Joko widodo segera menarik pasukan Organik dan non organik dari Papua
Keenam: Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Tomas Tigi segera menghentikan upaya pemekaran Mapia Raya.
Ketujuh: Bupati Kabupaten Dogiyai Drs Tomas Tigi Paskalis Butu Kabag Pemerintahan Dogiyai bersama kepala dinas kependudukan WilleM Kegiye segera menghentikan keterlibatan kepala suku palsu yang mengatas namakan pemilikan ulayat untuk melakukan pelepasan tanah adat atau persetujuan rakyat setempat.
Kedelapan: Bupati Kabupaten Dogiyai bersama Intelektual Mapia stop melakukan pengalihan isu indikasi korups,jangan sekali-kali katakan bahwa kami tidak bisa hidup bersama dengan teman-teman dari kamu karena alasan mendasar bagi tim pemekaran adalah kalau mau bangun kantor saja rakyat Kamu mereka minta dengan nilai uang trilionan Rupia maka membuat kami harus berjuang pemekaran “kata stop.
Kesembilan: Pemerintah Provinsi Papua, DPRP, dan pemerintah kabupaten Dogiyai bersama Tim pemekaran segera buka ruang dialog dan mengakomodir semua stakeholder/pemangku kepentingan yang ada guna mencari solusi yang terbaik.
Penulis Adalah:Mudes Musa Boma Mahasiswa Universitas Cenderawasih Fakultas Fisip-Jayapura