 |
| Aliansi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Bandung, Senin (2/2) usai melakukan long march dari kawasan Lapangan Tegallega, Bandung. Mereka meminta pemerintahan rezim Joko Widodo - Jusuf Kalla segera menutup perusahaan tambang milik Amerika, Freeport, ditutup. (foto: Ari Nugraha) |
KBR, Bandung - Aliansi Mahasiswa
Papua (AMP) meminta pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla segera
menutup perusahaan tambang milik Amerika, PT Freeport. Permintaan itu
dilayangkan saat berunjuk rasa di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia
Afrika, Bandung, Senin (2/2).
Mereka beralasan, keberadaan Freeport tidak memberikan kesejahteraan rakyat Papua. Menurut juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua Risel Yigibalom, rakyat Papua akan memberikan perlawanan atas keberadaan perusahaan Freeport.
"Maka atas itu semua, kami akan melawan dan terus melawan terhadap pemerintah. Dengan peraturan undang undang pemerintah yang dibuat. Papua merdeka bukan melawan hukum. Papua merdeka bukan memberontak pemerintah Indonesia," ujarnya.
Risel Yigibalom mengatakan selain Freeport yang harus ditutup, beberapa perusahaan milik negara imperialis dalam Multy National Coorporation (MNC) harus diberlakukan serupa.
Risel Yigibalom mengatakan dampak keberadaan perusahaan tambang milik negara lain itu sering kali terjadi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap warga Papua.
Aliansi Mahasiswa Papua menyebutkan pembahasan perpanjangan kontrak perusahaan tambang Freeport dengan pemerintah dituding tanpa persetujuan dari warga Papua yang memiliki hak penuh di wilayahnya.
Editor: Antonius Eko
Sumber : www.portalkbr.com
Mereka beralasan, keberadaan Freeport tidak memberikan kesejahteraan rakyat Papua. Menurut juru bicara Aliansi Mahasiswa Papua Risel Yigibalom, rakyat Papua akan memberikan perlawanan atas keberadaan perusahaan Freeport.
"Maka atas itu semua, kami akan melawan dan terus melawan terhadap pemerintah. Dengan peraturan undang undang pemerintah yang dibuat. Papua merdeka bukan melawan hukum. Papua merdeka bukan memberontak pemerintah Indonesia," ujarnya.
Risel Yigibalom mengatakan selain Freeport yang harus ditutup, beberapa perusahaan milik negara imperialis dalam Multy National Coorporation (MNC) harus diberlakukan serupa.
Risel Yigibalom mengatakan dampak keberadaan perusahaan tambang milik negara lain itu sering kali terjadi teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap warga Papua.
Aliansi Mahasiswa Papua menyebutkan pembahasan perpanjangan kontrak perusahaan tambang Freeport dengan pemerintah dituding tanpa persetujuan dari warga Papua yang memiliki hak penuh di wilayahnya.
Editor: Antonius Eko
Sumber : www.portalkbr.com