Theo Hesegem (Jubi/Ronny)
Wamena, Jubi – Jaringan Advokasi Penegakan Hukum dan HAM Pegunungan Tengah Papua pertanyakan Kapasitas Kunjungan RI -1 di Lembaga Musyawara Adat (LMA) Wamena, 28/12/2014 lalu. Jika dalam rangka kunjungan kenegaraan mestinya ke Pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, karena LMA Bukan lembaga pemerintah tapi Lembaga adat.
“Kunjungan Presiden itu apakah kunjungan kenegaraan atau kunjungan sebagai masyarakat adat? Kalau kunjungan kenegaraan sebagai seorang presiden, itu setidaknya kunjungan ke pemerintah daerah. Dan kunjungan kemarin ke LMA sehingga saya mau pertanyakan kapasitas Bapak Presiden,” kata Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, Theo Hesegem (03/01/15) di Wamena. (Baca : Masyarakat Adat Sampaikan Beberapa Rekomendasi Kepada Presiden)
Menurut Hesegem, jika Jokowi hadir sebagai kepala negara dalam rangka kunjungan kenegaraan mestinya hadir melalui Pemerintah Daerah sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dan melibatkan DPR Sebagai wakil rakyat, serta elemen masyarakat lain termasuk pihak gereja maupun LSM.
“Namun dalam kunjungan kemarin hal itu tidak terjadi, Presiden hanya Fokus ke LMA dan semua diseting oleh LMA,” tambah Hesegem.
Lanjut aktivis HAM Papua ini, setelah mengikuti perkembangan dalam kunjungan Presiden Desember lalu, terlihat ada yang salah dalam proses penyampaian aspirasi. Aspirasi yang disampaikan LMA mestinya disampaikan melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena LMA tidak punya kewenangan untuk bicara tentang pembangunan melainkan tentang hak-hak masarakat Adat. Sebaliknya DPR yang punya kewenangan dalam hal sidang anggaran dan pembangunan tahun 2015 ini.
Dengan demikian, Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan, Theo Hesegem menilai, Aspirasi LMA kemarin tidak menghargai Pemerintah maupun DPRD di Kabupaten Jayawijaya. (Baca : Gubernur: Aspirasi Masyarakat Adat Kepada Presiden Sah-sah Saja)
Sementara itu seorang tokoh agama Jayawijaya, Pastor Jhon Jonga menilai ada kekeliruan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam kunjungannya kala itu. Dimana presiden menurut Pastor tidak melibatkan pemerintah, baik kabupaten maupun distrik dan kampung sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat.
“Disinikan ada bupati ada camat dan kepala desa, kami heran bahwa seluruh acara itu diatur oleh LMA, dan seakan-akan pemerintah daerah itu tidak ada. Tapi juga LMA seakan-akan satu pemerintahan yang lebih tinggi lagi dari bupati dan gubernur karena aspirasi mereka segala pembangunan harus melalui LMA,” ujar Pastor Jhon.
Namun aktivis Pemuda Gereja Katolik, Adem Wenente memberikan pernyataan berbeda
“Jokowi datang membawa kedamaian tersendiri di hari natal. Tapi sayangnya kenapa dia datang hari minggu? Karena kedatangan Jokowi banyak warga Jayawijaya tidak sembahyang. Padahal pemerintah liburkan semua aktivitas di hari minggu supaya orang sembahyang dengan tenang. Tapi hal itu tidak terjadi pada kunjungan Jokowi,” kata Adam Wnente, Pengurus Orang Muda Katolik (OMK) Katolik Wamena. (Ronny Hisage)
Sumber :www.tabloidjubi.com