 |
| Dari kiri, Ribka Kenelaka, Pontius Omoldoman, Samuel Womsiwor (Jubi/Mawel Benny) |
Abepura, Jubi – Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial
dan Politik Universitas Cendrawasih mendesak pemerintah Indonesia di
Jakarta berhenti menghabisi orang asli Papua melalui program
transmigrasi. Program ini dituding menjadi sumber hilangnya hak hidup
Orang Asli Papua (OAP) di negerinya sendiri.
“Stop Bunuh Orang Papua dengan Program Transmigrasi,”ungkap Pontius
Omoldoman, ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa FiSIP Uncen, kepada Jubi
dalam jumpa persnya di Café Prima Garden, Abepura, Kota Jayapura, Papua,
Jumat (14/11).
Menurut Omoldoman, ketika orang luar mendatangi Papua, OAP akan
terpinggirkan. OAP kurang pengetahuan karena sistem pendidikan yang
carut marut tidak akan mampu bersaing. Orang Papua akan terus terusir
jauh dari negeri leluhurnya. “Kalau transmigrasi masuk, memarginalkan
orang Papua dari tanah adatnya,”tegasnya.
Persaingan dan perebutan sumber-sumber kehidupan akan berujung pada
kecemburuan sosial. Orang-orang yang saling cemburu karena tidak mampu
bersaing dan perebutan lahan kehidupan akan menjadi potensi konflik
antara warga. Orang yang merasa kuat dan berkuasa akan terus mengejar
yang lebih terus terusir. “Orang luar kuasai akan menimbulkan konflik
horisontal,” katanya.
Olmek Nawa, ketua komisi A BEM FISIP mengatakan pernyataan yang sama.
Program transmigrasi masa pemerintah orde baru memberikan hasil yang
buruk bagi masyarakat di masa kini.
Ia mencontohkan program transmigrasi di kabupaten Keerom, dimana warga trans lebih banyak dari orang asli.
katanya lagi, orang asli Keerom tidak merasakan hasil pembangunan.
Pemerintah terus memusatkan pembangunan di wilayah trans dan wilayah
kehidupan asli Keerom jauh dari harapan.Sekolah-sekolah kurang tenaga
guru dan fasilitas. ”Orang asli tertinggal jauh”.
Karena kekhawatiran. Ribka Kenelak, Sekretaris BEM FISP Uncen
menegaskan pemerintah profinsi Papua harus mengambil sikap tegas
terhadap rencana pemerintah Jakarta. ”Pemerintah harus tegas menolak.
Kami mendukung sikap gubernur Papua menolak program
transmigrasi,”tegasnya. (Mawel Benny)
Sumber : Jubi