 |
| Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai (www.beritaempat.com) |
“Jangan kuatir dengan Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu karena Papua damai itu mutlak dan bagi siapapun. Yang tidak ingin Papua damai itu, yang harus dipertanyakan,” kata Pigai melalui selulernya kepada Jubi, Senin (3/11).
Lanjut Pigai, bila dilihat kembali pada UU No. 26 Pasal 24 tentang Pengadilan HAM, maka tanggungjawab kasus kematian Ketua Presedium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay di komando tertinggi, yaitu Presiden Megawati Soekarnoputri saat itu sebagai Panglima TNI dan Komandan Kopassus, pihak yang melakukan pembunuhan terhadap Theys dan penghilangan paksa Aris Toteles Masoka pada 11 November 2001 lalu.
“Rentang komando ini melalui kurang lebih empat titik dan posisi Ryamizard kepada kelompok di Jayapura meski harus diakui, pernyataan Ryamizard di media pada 2003 lalu yang menyatakan pembunuh Theys adalah pahlawan telah menyakiti rakyat Papua, terlebih khusus keluarga korban,” tutur Pigai lagi.
Untuk itu, lanjut Pigai, pertanggungjawaban pidana masih harus dibuktikan dan pembunuh Theys juga tidak bisa dijadikan pahlawan karena telah menghilangkan nyawa orang.
Pihaknya juga mengaku telah merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk tetap memprioritaskan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu Papua, terutama Kasus Wasior dan Wamena Berdarah. “Ada enam rekomendasi dan rekomendasi pertama tentang HAM, kedua yaitu tentang Dialog Damai Jakarta Papua,” kata Pigai mengakhiri wawancara.
Seperti dirilis Tempo.Co pada 23 April 2003, Jenderal Ryamizard Ryacudu yang pada saat itu menjabat sebagai staf TNI Angakatan Darat menganggap anggota Kopassus yang dihukum karena telah melakukan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay adalah pahlawan. Ryamizard meminta anggota Kopassus tersebut dihukum ringan.
“Hukum mengatakan mereka bersalah.Okelah dia dihukum tetapi bagi saya, dia pahlawan,” kata Ryamizard kepada wartawan 2003 lalu. (Aprila Wayar)
Sumber : www.tabloidjubi.com