 |
| Tjahjo Kumolo |
Jakarta -- Mendagri
Tjahjo Kumolo mengatakan, pemekaran Papua menjadi beberapa provinsi
baru tetap diperlukan. Karenanya, penolakan bisa didiskusikan kembali antara pusat dan daerah.
"Semua ada pembicaraan, semua ada evaluasi. Memekarkan itu kan ada banyak aspek yang harus diperhatikan," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Selasa (4/11).
Pemekaran daerah, menurut Tjahjo, tidak hanya menyangkut aspek politik
dalam negeri. Tetapi juga memperhatikan aspek politik luar negeri,
kedudukan daerah tersebut sebagai bagian dari negara kesatuan Republik
Indonesia, aspek pembagian wilayah, sumber daya alam, dan aspek ekonomi.
Untuk daerah
di Papua, dia melanjutkan, banyak sekali yang berkepentingaan. Khususnya
di daerah tertentu, seperti Timika atau Papua bagian tengah.
Menurutnya,
Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan agar memaksimalkan otonomi
khusus untuk Papua. Namun, pemerintah juga menimbang aspek politik luar
negeri di Papua.
"Pak Presiden
arahannya jelas, otsus tetap dijalankan. Tapi kan kepentingan luar
negeri cukup besar, ya perlu bertahaplah," ujar politikus senior PDIP
tersebut.
Gubernur Papua
Lukas Enembe mengatakan, pemerintah pusat harus mempertimbangkan banyak
hal sebelum memutuskan menambah provinsi baru. Optimalisasi Otsus
dianggap lebih tepat ketimbang penambahan daerah baru.
Selain itu, penambahan provinsi baru juga harus memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat lokal. Secara kelembagaan ada DPR dan lembaga perwakilan masyarakat Papua. Dengan begitu, pemekaran daerah tepat sasaran, tidak hanya dinikmati oleh kelompok elite saja.
"Jangan seperti otsus, hanya transit saja, selanjutnya itu keluar. Jadi tidak akan menjawab permasalahan di Papua," kata dia.
Sumber : www.republika.co.id