Masyarakat Dogiyai Tolak Pemekaran Mapia Raya

Para Intelektual bersama masyarakat Papua di Dogiyai menolak pemekaran Mapia Raya di Kantor Distrik Bomomani Mapia Kab.Dogiyai, (Jubi/Ernest Pugiye)

Jayapura, Jubi, Dogiyai—Tokoh pendidikan di  Kabupaten Dogiyai ,Wenslaus Petege mengatakan, pemekaran Kabupaten Mapia Raya yang sudah dibahas oleh fraksi Golkar , yang membidangi pemekaran dan hukum di gedung DPR RI Jakarta pada dua minggu lalu,  ditolak tegas  oleh masyarakat Dogiyai.

Penolakan itu dilakukan setelah Bupati setempat,  Thomas Tigi, Kepala Dinas Kependudukan Sipil, Willem Kegiye  menyatakan sikap persetujuan secara tertulis di Kantor Distrik Mapia terhadap upaya pemekaran dari pusat tersebut.
Menurut Petege, pihaknya menolak upaya pemekaran Kab. Mapia Raya karena Sumber Daya Manusianya tidak ada, buruknya akses jalan trans menuju ke Sukai Selatan, dan dominasi non Papua di Dogiyai.

Saat ini, katanya, prosentase  Orang Asli Papua (OAP) di Dogiyai hanya berkisar 30 persen  saja yang diterima menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jauh lebih sedikit dibanding  orang non Papua yang sudah diterima PNS selama dua periode. Katanya, jumlah PNS berstatus pendatang ini mencapai 70 persen.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah  tidak punya rasa memiliki terhadap Kabupaten Dogiyai selama ini. Pribumi, dalam segala aspek sudah dieksploitasi secara sistematis dari pembangunan.

“Belum lagi soal hak-hak dasar rakyat pribumi. Rakyat mulai tercabut dari tanah kesulungan mereka,” katanya pria yang menjabat Kepala Sekolah SMP Neg. 02 Timeepa ini melalui sambungan seluler.

Dikatakan lebih jauh, jika pemerintah hendak memekarkan sebuah pemekaran Mapia Raya, maka semestinya yang terlebih dahulu diprioritaskan adalah pendidikan .

“Pendidikan adalah jiwa, roh dan esensi,  dari maju tidaknya sebuah wilayah, . Pendidikan, penentu pembangunan. Maka pembahasan pemekaran Mapia Raya tentunya akan menjadi tempat istimewa bagi orang non Papua seperti yang sudah terjadi selama ini”, ujarnya.

Sementara itu, Ketua adat Mepagoo wilayah Tota Mapia, Yulius Kepeiwaki Butu meminta pemerintah berhenti melakukan pemekaran Mapia Raya di Tota Mapiha.

“Kami tetap eksis menolak pemekaran Mapia Raya. Kami tolak karena Kab.Dogiyai saja, pembangunannya tidak jelas. Kami selalu ada dipihak rugi,” tukasnya.

“Kami yang punya tanah dan manusia bukannya pemerintah. Kami memiliki segalanya. Jadi, kami tidak akan kaya dari pemerintah dan pemekaran,” tutupnya. (Ernest Pugiye)

Sumber :  www.tabloidjubi.com