 |
| Jokowi berfoto bersama masyarakat di Kampung Hebeaibulu Yoka, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua (5/6). TEMPO/Ananda Teresia |
Situasi Indonesia sangat berkaitan dengan posisi perjuangan kita. Situasi perjuangan West Papua terkait erat pada: 1) Masa Transisi SBY ke Jokowi dan prediksi penanganan Papua dalam kepemimpinan Presiden Jokowi nanti; 2) Sandiwara Otsus dan Otsus Plus di Jakarta; 3) Penguatan pertahanan militer RI di Kawasan teritori West Papua. 4) serta wacana Presiden SBY menjadi Sekjen PBB.
Program Prioritas Utama Kabinet JOKOWI-JK adalah pemekaran dan
transmigrasi di Papua, program ini akan dilancarkan dengan dukungan
penuh kekuatan TNI dan Polri. Papua sudah tentu berada diambang
kehancuran, Pemerintahan Otonomi khusus, UP4B yang lumpuh sudah tentu
tidak akan mampu menghentikannya. Euforia pendukung Jokowi yang menggila
di Papua, entah sadar atau tidak sadar, akan ikut menuai penderitaan
atas kehancuran Papua.
Sejak awal KNPB telah menyerukan boikot Pemilihan Presiden di West Papua, karena yakni, siapapun presidennya, pasti akan terus mengeluarkan kebijakan yang memusnahkan orang Papua dan menguasai tanah Papua. Ini merupakan satu grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum yang menghentikan kebijakan pemerintah Indonesia,.”
Pertama, massa kepemimpinan Jokowi-JK akan dihalangi oleh koalisi partai oposisi “Merah Putih”. Jokowi tidak akan lari dari keputusan parlemen dalam mengambil kebijakan terhadap persoalan West Papua. Partai-partai Orde Baru yang yang berafiliasi dalam Koalisi “Merah Putih” akan tetap mempertahankan status quo dari praktek penjajahan di West Papua yang sudah berlangsung dari jaman Orba. Lantas, apakah Jokowi-JK akan melakukan dialog Jakarta-Papua seperti yang diharapkan banyak pihak di Papua?
Pertanyaan itu belum tentu sebab kembali lagi pada poin bahwa di Republik ini masih terdapat barisan garis keras, ultra-nasionalis, dan kaum fundamentalis muslim yang menginginkan Papua hancur. Kepentingan mereka kini berada di Parlemen (DPR-RI). Artinya, pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, dan model pendekatan lain yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK tidak akan banyak menghasilkan harapan bagi perjuangan Papua Merdeka. Yang memprihatikan adalah kekalahan Prabowo akan memacu dirinya berupaya menjaga dan memburuk situasi West Papua.
Intinya, Jokowi akan berupaya menutupi konflik politik West Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Rakyat akan terus dikondisikan dalam program kebijakan ala Jokowi. Ini menjadi ancaman gerakan perlawanan yang berbasis massa.
Kedua, 10 Tahun kepemimpinan SBY, Otsus digantung dan dipeti-es-kan. Lukas Enembe sepertinya mengemis Jakarta agar menambah kewenangan melalui Otsus Plus. Isu Papua Merdeka digadaikan untuk meloloskan draf yang dikirimkan ke Jakarta. Namun, Jakarta sangat hati-hati dan menyunting hampir semua kewenangan yang diajukan dalam Otsus Plus. Artinya, Jakarta sudah tidak ada niat eksistensi orang Papua dipertahankan melalui Otsus, apalagi kecurigaan Jakarta yang sangat besar terhadap Otsus di West Papua. Bila Otsus saja begitu, tentu saja perjuangan Papua Merdeka tidak akan dikompromikan oleh Jakarta. Tentu saja, Jakarta ingin Papua dihancurkan agar dikuasai sepenuhnya oleh mereka.
Ketiga, Bicara lain main lain sudah menjadi budaya Jawa. Selama Presiden RI orang Jawa sikap itu akan tetap diterapkan di West Papua. Artinya, sama seperti SBY, Jokowi dalam penanganan Papua akan banyak menawarkan dan menjanjikan program kebijakan yang membuat orang Papua terlena. Sambil orang Papua terlena, Jokowi akan melanjutkan program penguatan keamanan maritim dengan penguatan dan penempatan alustista (alat militer) dan perluasan Teritori Militer di sepanjang wilayah West Papua. Papua akan menjadi wilayah yang sangat diproteksi dengan kekuatan militer penuh.
Sementara, program pembasmian pejuang dan perjuangan Papua Merdeka akan semakin massif. Semua efek yang ditibulkan dari pendekatan militeristik akan ditutupi dengan wacana dan retorika khas Jawa yang pandai yakni: Jakarta sedang membangun Papua. Kondisi ini akan lebih di dukung lagi karena prospek investasi global semakin dibuka aksesnya dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK di West Papua. Mau tidak mau, mereka akan membasmi perjuangan demi pengamanan investasi asing.
Keempat, SBY menjadi figur yang disegani sementara ini di Wilayah Asia Pasifik. Banyak organisasi internasional akan menawarkan dirinya pada posisi-posisi penting di kanca internasional. Kepiyawaian retorika SBY dalam politik luar negeri menarik perhatian dunia. Media menguak dirinya pantas menjadi Sekjen PBB. Dalam hubungannya dengan Papua, SBY dianggap telah mengamankan konflik Papua. SBY telah menjalin hubungan baik dengan Negara-negara Asia Pasifik. Papua dianggap sebagai masalah internal. Promosi Indonesia sebagai Negara demokrasi membuat dunia tutup mata terhadap Papua yang terus bergejolak.
Faktor kolonialisme dan kapitalisme menjadikan wilayah West Papua saat ini dalam posisi yang darurat. Papua sebenarnya darurat, tetapi orang Papua belum membuka mata dan sadar pada realita. Terlena dalam agenda-agenda kolonialisme Indonesia. Penindasan yang sangat massif, sistematis dan terkoordinir dijalankan oleh kolonialisme Indonesia. Lihat saja pemekaran yang menjamur (saat ini Pemprov sebanyak 20 kabupaten dan 2 Propinsi pemekaran sendang digodok di Jakarta), konflik Pilkada, droping migran pendatang, pencurian SDA besar-besaran, pembunuhan sistematis, dan lain-lain. Semua ini berada dalam satu program operasi intelijen Indonesia. Ini nyata kita lihat setiap saat. Sebenarnya situasi hari ini harus menjadi lonceng kematian bagi bangsa Papua. Bila kita susun semua bentuk penindasan, tentu sangat banyak.
Situasi regional yang sangat mengancam Nasib Masa depan orang Papua adalah era perdagangan bebas di kawasan Asia yang disebut Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan tahun 2015. Indonesia akan menjadi target pasar bebas Negara-negara yang memiliki modal besar seperti AS, China, dan Negara-negara ASEAN yang lain. West Papua tentu akan menjadi tujuan pasar atau target investasi besar-besaran dari Negara-negara luar.
Indonesia akan memberikan jaminan regulasi bagi pelaku ekonomi global yang akan bergerilya di Papua. Tujuan AFTA adalah menciptakan kesejahteraan di wilayah Asia Tenggara, sehingga AFTA mengharuskan Indonesia membersihkan gangguan yang menghalangi di wilayah perdagangan bebas seperti di Papua. Oleh karena itu, jangan kaget bila pemekaran dan pembangunan infratruktur terus dipaksa, separatis harus dibasmikan, masyarakat adat harus digusur demi AFTA, dll. Artinya, konflik politik di Papua akan dipadamkan sedemikian rupa demi perdagangan bebas.
Indonesia terus berupaya mendorong kerja sama perdangan di Wilayah Pasifik, khususnya Melanesia. Mereka akan berupaya mendorong Negara-negara Melanesia untuk masuk dalam zona perdagangan ASEAN. Ini juga taktik Indonesia dalam menghalau dukungan Negara-negara Melanesia terhadap West Papua.
Orang Papua terbagi dalam 4 kelompok yakni: Orang Papua yang sedang berjuang Papua Merdeka, Orang Papua yang sibuk kerja dan lupa pada realita, Orang Papua yang bekerja sama dengan kolonial untuk hancurkan Papua, dan orang Papua yang ingin Papua maju dalam bingkai NKRI. Semua golongan orang Papua ini sebenarnya –sadar atau tidak- sedang menghadapi satu situasi darurat bersama yakni mati punah dan dikuasai oleh pendatang Indonesia.
Perjuangan ini harus terus berjalan, walau setiap saat kita tertimpa duka. Kita tidak perlu terbawa dalam suasana sedih yang melemahkan jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan terus menangisi penderitaan perjuangan. Tentu, kita tidak mau terus menerus menerima gempuran penguasa kolonial Indonesia. Kita harus terus berjejer dalam barisan perlawanan, sambil memperkuat simbul-simbul perlawanan. Serangan musuh hari ini merupakan hasil dari perlawanan real dan maju yang kita lahirkan. Kita tidak lagi berada pada titik yang main-main dan biasa-biasa. KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa “kita harus mengakhiri”. Bersambung...!!
Sumber : Ones Nesta Suhuniap
Sejak awal KNPB telah menyerukan boikot Pemilihan Presiden di West Papua, karena yakni, siapapun presidennya, pasti akan terus mengeluarkan kebijakan yang memusnahkan orang Papua dan menguasai tanah Papua. Ini merupakan satu grand design kolonialisme Indonesia di West Papua. Tidak akan ada satu kekuatan, baik secara politik maupun hukum yang menghentikan kebijakan pemerintah Indonesia,.”
Pertama, massa kepemimpinan Jokowi-JK akan dihalangi oleh koalisi partai oposisi “Merah Putih”. Jokowi tidak akan lari dari keputusan parlemen dalam mengambil kebijakan terhadap persoalan West Papua. Partai-partai Orde Baru yang yang berafiliasi dalam Koalisi “Merah Putih” akan tetap mempertahankan status quo dari praktek penjajahan di West Papua yang sudah berlangsung dari jaman Orba. Lantas, apakah Jokowi-JK akan melakukan dialog Jakarta-Papua seperti yang diharapkan banyak pihak di Papua?
Pertanyaan itu belum tentu sebab kembali lagi pada poin bahwa di Republik ini masih terdapat barisan garis keras, ultra-nasionalis, dan kaum fundamentalis muslim yang menginginkan Papua hancur. Kepentingan mereka kini berada di Parlemen (DPR-RI). Artinya, pendekatan dialog, pendekatan kesejahteraan, dan model pendekatan lain yang akan dilakukan oleh Jokowi-JK tidak akan banyak menghasilkan harapan bagi perjuangan Papua Merdeka. Yang memprihatikan adalah kekalahan Prabowo akan memacu dirinya berupaya menjaga dan memburuk situasi West Papua.
Intinya, Jokowi akan berupaya menutupi konflik politik West Papua dengan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan. Rakyat akan terus dikondisikan dalam program kebijakan ala Jokowi. Ini menjadi ancaman gerakan perlawanan yang berbasis massa.
Kedua, 10 Tahun kepemimpinan SBY, Otsus digantung dan dipeti-es-kan. Lukas Enembe sepertinya mengemis Jakarta agar menambah kewenangan melalui Otsus Plus. Isu Papua Merdeka digadaikan untuk meloloskan draf yang dikirimkan ke Jakarta. Namun, Jakarta sangat hati-hati dan menyunting hampir semua kewenangan yang diajukan dalam Otsus Plus. Artinya, Jakarta sudah tidak ada niat eksistensi orang Papua dipertahankan melalui Otsus, apalagi kecurigaan Jakarta yang sangat besar terhadap Otsus di West Papua. Bila Otsus saja begitu, tentu saja perjuangan Papua Merdeka tidak akan dikompromikan oleh Jakarta. Tentu saja, Jakarta ingin Papua dihancurkan agar dikuasai sepenuhnya oleh mereka.
Ketiga, Bicara lain main lain sudah menjadi budaya Jawa. Selama Presiden RI orang Jawa sikap itu akan tetap diterapkan di West Papua. Artinya, sama seperti SBY, Jokowi dalam penanganan Papua akan banyak menawarkan dan menjanjikan program kebijakan yang membuat orang Papua terlena. Sambil orang Papua terlena, Jokowi akan melanjutkan program penguatan keamanan maritim dengan penguatan dan penempatan alustista (alat militer) dan perluasan Teritori Militer di sepanjang wilayah West Papua. Papua akan menjadi wilayah yang sangat diproteksi dengan kekuatan militer penuh.
Sementara, program pembasmian pejuang dan perjuangan Papua Merdeka akan semakin massif. Semua efek yang ditibulkan dari pendekatan militeristik akan ditutupi dengan wacana dan retorika khas Jawa yang pandai yakni: Jakarta sedang membangun Papua. Kondisi ini akan lebih di dukung lagi karena prospek investasi global semakin dibuka aksesnya dalam masa kepemimpinan Jokowi-JK di West Papua. Mau tidak mau, mereka akan membasmi perjuangan demi pengamanan investasi asing.
Keempat, SBY menjadi figur yang disegani sementara ini di Wilayah Asia Pasifik. Banyak organisasi internasional akan menawarkan dirinya pada posisi-posisi penting di kanca internasional. Kepiyawaian retorika SBY dalam politik luar negeri menarik perhatian dunia. Media menguak dirinya pantas menjadi Sekjen PBB. Dalam hubungannya dengan Papua, SBY dianggap telah mengamankan konflik Papua. SBY telah menjalin hubungan baik dengan Negara-negara Asia Pasifik. Papua dianggap sebagai masalah internal. Promosi Indonesia sebagai Negara demokrasi membuat dunia tutup mata terhadap Papua yang terus bergejolak.
Faktor kolonialisme dan kapitalisme menjadikan wilayah West Papua saat ini dalam posisi yang darurat. Papua sebenarnya darurat, tetapi orang Papua belum membuka mata dan sadar pada realita. Terlena dalam agenda-agenda kolonialisme Indonesia. Penindasan yang sangat massif, sistematis dan terkoordinir dijalankan oleh kolonialisme Indonesia. Lihat saja pemekaran yang menjamur (saat ini Pemprov sebanyak 20 kabupaten dan 2 Propinsi pemekaran sendang digodok di Jakarta), konflik Pilkada, droping migran pendatang, pencurian SDA besar-besaran, pembunuhan sistematis, dan lain-lain. Semua ini berada dalam satu program operasi intelijen Indonesia. Ini nyata kita lihat setiap saat. Sebenarnya situasi hari ini harus menjadi lonceng kematian bagi bangsa Papua. Bila kita susun semua bentuk penindasan, tentu sangat banyak.
Situasi regional yang sangat mengancam Nasib Masa depan orang Papua adalah era perdagangan bebas di kawasan Asia yang disebut Asean Free Trade Area (AFTA) yang akan diberlakukan tahun 2015. Indonesia akan menjadi target pasar bebas Negara-negara yang memiliki modal besar seperti AS, China, dan Negara-negara ASEAN yang lain. West Papua tentu akan menjadi tujuan pasar atau target investasi besar-besaran dari Negara-negara luar.
Indonesia akan memberikan jaminan regulasi bagi pelaku ekonomi global yang akan bergerilya di Papua. Tujuan AFTA adalah menciptakan kesejahteraan di wilayah Asia Tenggara, sehingga AFTA mengharuskan Indonesia membersihkan gangguan yang menghalangi di wilayah perdagangan bebas seperti di Papua. Oleh karena itu, jangan kaget bila pemekaran dan pembangunan infratruktur terus dipaksa, separatis harus dibasmikan, masyarakat adat harus digusur demi AFTA, dll. Artinya, konflik politik di Papua akan dipadamkan sedemikian rupa demi perdagangan bebas.
Indonesia terus berupaya mendorong kerja sama perdangan di Wilayah Pasifik, khususnya Melanesia. Mereka akan berupaya mendorong Negara-negara Melanesia untuk masuk dalam zona perdagangan ASEAN. Ini juga taktik Indonesia dalam menghalau dukungan Negara-negara Melanesia terhadap West Papua.
Orang Papua terbagi dalam 4 kelompok yakni: Orang Papua yang sedang berjuang Papua Merdeka, Orang Papua yang sibuk kerja dan lupa pada realita, Orang Papua yang bekerja sama dengan kolonial untuk hancurkan Papua, dan orang Papua yang ingin Papua maju dalam bingkai NKRI. Semua golongan orang Papua ini sebenarnya –sadar atau tidak- sedang menghadapi satu situasi darurat bersama yakni mati punah dan dikuasai oleh pendatang Indonesia.
Perjuangan ini harus terus berjalan, walau setiap saat kita tertimpa duka. Kita tidak perlu terbawa dalam suasana sedih yang melemahkan jiwa patriotisme kita. Kita tidak akan terus menangisi penderitaan perjuangan. Tentu, kita tidak mau terus menerus menerima gempuran penguasa kolonial Indonesia. Kita harus terus berjejer dalam barisan perlawanan, sambil memperkuat simbul-simbul perlawanan. Serangan musuh hari ini merupakan hasil dari perlawanan real dan maju yang kita lahirkan. Kita tidak lagi berada pada titik yang main-main dan biasa-biasa. KNPB dan Penjajah Indonesia berada pada tingkat perlawanan yang tinggi. Tentu saja, kita tidak akan tinggal diam untuk menepati janji kita terhadap rakyat dan bangsa Papua bahwa “kita harus mengakhiri”. Bersambung...!!
Sumber : Ones Nesta Suhuniap