Seruan (Foto, GEMPAR) |
TERUSKAN..!
Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua
KATAKAN TIDAK PADA O T S U S P L U S !!!
(UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA)
“KEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT”
Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) Papua
KATAKAN TIDAK PADA O T S U S P L U S !!!
(UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN OTONOMI KHUSUS DI TANAH PAPUA)
“KEMBALIKAN KEDAULATAN RAKYAT”
Dengan mengabaikan TUNTUTAN rakyat di tanah Papua (Provinsi Papua dan
Papua Barat), Lukas Enembe dan kroni-kroninya tetap tancap gas untuk
meloloskan draf RRU Otsus Plus (Rancangan Undang-Undang Pemerintahan
Otonomi Khusus di Tanah Papua) menjadi sebuah UU. Dalam tahapan
pembahasan, telah jelas-jelas mendapatkan penolakan keras dari rakyat
Papua, bahkan lembaga kultural masyarakat asli Papua, Majelis Rakyat
Papua (MRP) dalam evaluasi Otsus versi Orang Asli Papua (OAP),pada 24-27
Juli 2013, menyatakan penolakannya dengan merekomendasikan dual hal,
pertama, membuka ruang untuk dialog antara rakyat Papua dengan
Pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak ketiga netral dan
dilaksanakan ditempat yang netral pula; dan kedua, Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua tidak boleh
diamandemen sebelum melakukan Dialog Jakarta-Papua sebagaimana
disebutkan pada point (1) rekomendasi.
Hasil rekomendasi ini telah jelas-jelas diabaikan oleh Lukas Enembe, dan krooni-kroninya, dan yang lebih aneh lebih lagi, segelintir anggota MRP, termasuk ketuanya Timotius Murib balik mendukung dengan membuat pernyatan di media massa yang jelas-jelas berlawanan dengan tuntutan rakyat Papua saat berlangsungnya evaluasi Otsus. Saat ini, semua birokrat tengah menunjukan sikap dukungan terhadap RUU Otsus Plus, dan lupa terhadap tuntutan masyarakat Papua yang paling substansial, yakni MENOLAK RUU OTSUS PLUS.
Dalam RUU Otsus Plus ini sendiri, mengalami banyak perdebatan antar pemerintah Papua dan Papua Barat, seperti pasal 2 tentang Orang asli Papua, pasal 47 tentang Gubernur Jenderal (ciri khas Bangsa jajahan), pasal 104 dan 133 tentang salah satu tugas DPRP yang mengangkat serta memilih kepala daerah, yang tentu melangkahi proses demokrasi di tanah Papua. Dan masih banyak lagi perbedaan antar kedua elit pemerintahan ini. Perbedaan ini tentu akan mengorbankan rakyat, yang tentu tidak dilibatkan secara baik sejak awal.
Lewat selebaran ini, GempaR ingin sampaikan kepada pemerintah untuk tidak tergesa-gesa dalam proses penyusunan dan pengesahannya; dan harus melihat gejolak politik yang terjadi diatas tanah Papua, dan juga tidak menggunakan tindakan radikal, serta menjual diri dengan kata “PAPUA MERDEKA” dalam memuluskan niat jahat, dan ambisi busuknya. Pernyataan Gubernur pada aksi mahasiswa (04/11/13) lalu, yang menyatakan bahwa ia adalah gubernur NKRI, tapi yang aneh dan memalukan, kenapa terus menerus mengancam Jakarta dengan kata “PAPUA MERDEKA”.
Mari, pace, mace, sobat-sobat mahasiswa, aktivis LSM, perempuan, buruh, tokoh gereja, tokoh adat, dosen, pegawai negeri, wartawan, guru, pelajar, nelayan, petani, dan seluruh rakyat Papua dan Papua Barat, untuk sama-sama nyatakan sikap tolak RUU Otsus Plus versi Lukas Enembe dan Kroni-Kroninya. Salam Perlawanan!
OTSUS PLUS NO! OTSUS PLUS KHIANATI KEDAULATAN RAKYAT PAPUA!!
REFERENDUM OTSUS SEGERA!!!
Jumpa Pers Penolakan RUU Otsus Plus akan digelar pada Selasa, 23 September 2014; Pukul: 09.00 – 11.00 WP, Tempat: Sekretariat BEM Universitas Cenderawasih,Waena, Perumnas III, Jayapura, Papua
Oleh: Gerakan Mahasiswa Pemuda dan Rakyat (GempaR) PAPUA