Pages

Pages

Senin, 04 Agustus 2014

WALIKAOTA JAYAPURA Drs.TOMI BENHUR TOMMY MANO, STOP DAN JANGAN PAKSAHKAN ORANG PAPUA KIBARKAN BENDERA MERAH PUTIH DI DEPAN RUMAH

KNPB Menolak  HUT Proklamasih 17 Agustus 2014
Walikota jayapura Drs. Benhur Tommy Mano MM Stop dan jangan memaksakan rakyat papua yang untuk memaksakan Rakyat Papua untuk mengibarkan bendera meraputih, wenjelang 17 Agustus Hut proklamasi kemerdekaan indonesia,karena hal intu merupakan uncur pemaksaan.

Wali kota jayapura dalam wawancara melalui TVRI Papua pada tanggal 31 juli 2014 mengatakan bahwa setip rumah orang harus naikan bendera merah putih dan jika tidak tidak pasang bendera merah putih maka pemerintah akan lakukan swiping di tiap kompleks dan tiap rumah yang ada di kota Jayapura salah satu uncur memaksaan.

Jagan Paksahkan orang papua untuk mengibarkan bendera merah putih di rumah mereka jika pemerintah terus memaksakan berati melanggar hak orang lain yang sudah melekat pada setiap orang dan dijamin oleh hukum internasional Maupun nasional. apakah oranga papua mau pasang bendera atau tidak itu hak mereka. apa dasar hukum bagi pemerintah memaksakan rakyat mengibarkan bendera merah putih ?

walikaota jayapura sagat keliru dan harus belajar sejarah Perjuagan Indonesia bahwa kapan orang Papua ikut berjuang untuk Indonesia merdeka ? orang papua Barat tidak pernah terlibat dalam sumpah pemuda tanggal 28 Oktober 1928. dan tidak pernah ikut hadir dalam proklamasih kemerdekaan indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

orang pernah tidak pernah akui dan merasa bahwa papua adalah bagian darai NKRI Tidak pernah merasa bangga menjadi bagian darai NKRI oleh sebab itu jagan paksakan. oleh karena itu kami KNPB meminta rakyat Papua Barat kepada rakyat papua untuk tidak harus takut terhadap ancaman pemerintah kota akan melakukan swiping. hak rakyat untuk tidak ikut berpastisifasi dalam 17 agustus mendatang kami bangsa papua bukan bagian dari NKRRI.
Selama Rakyat Papua Barat belum belum pernah diberikan ruang demokrasi secara bebas untuk menentukan Nasib sendiri (SELF DETERMINATION ) melalui Referendum orang papua barat akan tetap menolak keberadaan NKRI di papua.

Karena Sejarah Perjuangan Indonesia dan Perjuagan Papua Barat membuktikan bahwa, Indonesia masa perjuangan sampai dengan proklamasi kemerdekan wilayah teritorial atau batas negara Indonesia (Sabang sampai di Amboina) dijajah oleh Belanda selama 350 tahun, sedangkan Papua Barat (Nederland Nieuw-Guinea) dijajah oleh Belanda selama 64 tahun. Walaupun Papua Barat dan Indonesia sama-sama merupakan jajahan Belanda, namun administrasi pemerintahan Papua Barat diurus secara terpisah. Indonesia dijajah oleh Belanda yang kekuasaan kolonialnya dikendalikan dari Batavia (sekarang Jakarta), kekuasaan Batavia inilah yang telah menjalankan penjajahan Belanda atas Indonesia, yaitu mulai dari Sabang sampai Amboina. Kekuasaan Belanda di Papua Barat dikendalikan dari Hollandia (sekarang Port Numbay), dengan batas kekuasaan mulai dari Kepulauan Raja Ampat sampai Merauke.

Tahun 1908 Indonesia masuk dalam tahap Kebangkitan Nasional (perjuangan otak) yang ditandai dengan berdirinya berbagai organisasi perjuangan. Dalam babak perjuangan baru ini banyak organisasi politik-ekonomi yang berdiri di Indonesia, misalnya Boedi Utomo (20 Mei 1908), Serikat Islam (1911), Indische Partij (1912), Partai Komunis Indonesia (1913), Perhimpunan Indonesia (1908), Studie Club (1924) dan lainnya. Dalam babakan perjuangan ini, terutama dalam berdirinya organisasi-organisasi perjuangan ini, rakyat Papua Barat sama sekali tidak terlibat atau dilibatkan. Hal ini dikarenakan musuh yang dihadapi waktu itu, yaitu Belanda adalah musuh bangsa Indonesia sendiri, bukan musuh bersama dengan bangsa Papua Barat. Rakyat Papua Barat berasumsi bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai musuh yang bersama dengan rakyat Indonesia, karena Belanda adalah musuhnya masing-masing.

Rakyat Papua Barat juga tidak mengambil bagian dalam Sumpah Pemuda Indonesia tanggal 28 Oktober 1928. Dalam Sumpah Pemuda ini banyak pemuda di seluruh Indonesia seperti Jong Sumatra Bond, Jong Java, Jong Celebes, Jong Amboina, dan lainnya hadir untuk menyatakan kebulatan tekad sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Tetapi tidak pernah satu pemuda pub dari Papua Barat yang hadir dalam Sumpah Pemuda tersebut. Karena itu, rakyat Papua Barat tidak pernah mengakui satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air yang namanya “Indonesia” itu.

Dalam perjuangan mendekati saat-saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak ada orang Papua Barat yang terlibat atau menyatakan sikap untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945.

Tentang tidak ada sangkut-pautnya Papua Barat dalam kemerdekaan Indonesia dinyatakan oleh Mohammad Hatta dalam pertemuan antara wakil-wakil Indonesia dan penguasa perang Jepang di Saigon Vietnam, tanggal 12Agustus 1945. Saat itu Mohammad Hatta menegaskan bahwa “…bangsa Papua adalah bangsa Negroid, ras Melanesia, maka biarlah bangsa Papua menentukan nasibnya sendiri…”. Sementara Soekarno mengemukakan bahwa bangsa Papua masih primitif sehingga tidak perlu dikaitkan dengan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal yang sama pernah dikemukakan Hatta dalam salah satu persidangan BPUPKI bulan Juli 1945.

Ketika Indonesia diproklamasikan, daerah Indonesia yang masuk dalam proklamasi tersebut adalah Indonesia yang masuk dalam kekuasaan Hindia Belanda, yaitu “Dari Sabang Sampai Amboina”, tidak termasuk kekuasaan Nederland Nieuw-Guinea (Papua Barat). [i] Karena itu pernyataan berdirinya Negara Indonesia adalah Negara Indonesia yang batas kekuasaan wilayahnya dari Sabang sampai Amboina tanpa Papua Barat. 

Degan demikian orang papua barat tidak akan perna ikui adanya negara NKRI di papua barat. kami meminta rakyat Papua Barat kepada rakyat papua untuk tidak harus takut terhadap ancaman pemerintah kota akan melakukan swiping. hak rakyat untuk tidak ikut berpastisifasi dalam 17 agustus mendatang kami bangsa papua bukan bagian dari NKRRI.

Jayapura 01 agustus 2014
Hormat
ONES SUHUNIAP
SEKERTARIS UMUM KNPB PUSAT