 |
| Saat massa aksi dari AMP melakukan long march menuju titik nol kilo meter. Foto: MS |
Yogyakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan aparat keamanan
bersenjata lengkap dari Polresta Yogyakarta dibantu Polda DIY, Brimob
serta unsur TNI ikut mengamankan aksi Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
komite kota Yogyakarta, Solo dan Semarang dalam rangka peringati dan
memprotes 52 Tahun Perjanjian New York yang dinilai ilegal karena tidak
melibatkan orang Papua.
Massa AMP memulai long march dari Asrama Papua, Kamasan I dan berakhir di depan kantor pos, titik nol kilo meter Yogyakarta. Ketika massa aksi AMP long march, aparat keamanan melakukan pengalihan arus kendaraan sepanjang jalan Kusuma Negara sampai nol kilo meter, sehingga kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan.
Sekitar 200 personil aparat keamanan, dibantu Brimob serta TNI bersenjata lengkap terus mengawal selamat aksi ini berlangsung. Pengawalan super ketat itu dilakukan menyusul kericuhan yang terjadi beberapa waktu antara massa aksi dan ormas dari paksi Katon (baca di sini) .
Kepala Satuan (Kasat) Badan Intelijen Negara (BIN), Sigit, dari Polresta Yogyakarta yang memimpin pengamanan aksi ini mengatakan, pihaknya ingin menjaga agar aksi AMP berjalan damai.
"Kami memberikan pengamanan ini agar aksi para mahasiswa berjalan damai. Normatif saja, intinya kita mengharapkan tetap menjaga kondusif dan tidak melanggar dan merusak fasilitas umum serta menjaga agar massa aksi tidak membawa benda-benda berbahaya," ungkapnya kepada majalahselangkah.com sela-sela aksi, Jumat (15/8/2014).
Kurang lebih selama dua jam massa aksi melakukan orasi di titik nol kilo meter atas penandatanganan New York Agreement antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah Papua Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa keterlibatan wakil dari rakyat Papua. Menurut AMP perjanjian New York tersebut menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus berlanjut di Papua.
"Indonesia sudah mengklaim Papua setelah adanya kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), sehingga atas dorongan itu Indonesia melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua, sehingga PEPERA berlangsung tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat," ungkap Aby Douw, juru bicara aksi.
Lanjut dia, "Teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua Indonesia tidak ada nilainya bagi Indonesia, sehingga hak penentuan nasib sendiri adalah solusi demokratis bagi rakyat Papua".
Pantauan majalahselangkah.com, belasan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Jogja Cinta Damai membentangkan spanduk bertuliskan "Papua+Jogja = NKRI", "Papua bagian dari NKRI, NKRI Harga Mati" serta beberapa spanduk lainnya dengan tulisan yang berbeda.
Aksi AMP kali ini menarik perhatian warga yang sedang melintas, wisatawan dari dalam negeri maupun luar negri turut menyaksikan aksi damai yang digelar mahasiswa dari tiga kota studi tersebut.
Aksi dengan tuntutan yang sama digelar juga di kota Bogor tepatnya di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, serta AMP komite kota Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, juga beberapa kota lainnya dari organisasi yang berbeda. (Mateus Ch. Auwe/MS)
Massa AMP memulai long march dari Asrama Papua, Kamasan I dan berakhir di depan kantor pos, titik nol kilo meter Yogyakarta. Ketika massa aksi AMP long march, aparat keamanan melakukan pengalihan arus kendaraan sepanjang jalan Kusuma Negara sampai nol kilo meter, sehingga kemacetan terjadi di beberapa ruas jalan.
Sekitar 200 personil aparat keamanan, dibantu Brimob serta TNI bersenjata lengkap terus mengawal selamat aksi ini berlangsung. Pengawalan super ketat itu dilakukan menyusul kericuhan yang terjadi beberapa waktu antara massa aksi dan ormas dari paksi Katon (baca di sini) .
Kepala Satuan (Kasat) Badan Intelijen Negara (BIN), Sigit, dari Polresta Yogyakarta yang memimpin pengamanan aksi ini mengatakan, pihaknya ingin menjaga agar aksi AMP berjalan damai.
"Kami memberikan pengamanan ini agar aksi para mahasiswa berjalan damai. Normatif saja, intinya kita mengharapkan tetap menjaga kondusif dan tidak melanggar dan merusak fasilitas umum serta menjaga agar massa aksi tidak membawa benda-benda berbahaya," ungkapnya kepada majalahselangkah.com sela-sela aksi, Jumat (15/8/2014).
Kurang lebih selama dua jam massa aksi melakukan orasi di titik nol kilo meter atas penandatanganan New York Agreement antara Belanda dan Indonesia terkait sengketa wilayah Papua Barat pada tanggal 15 Agustus 1962 yang dilakukan tanpa keterlibatan wakil dari rakyat Papua. Menurut AMP perjanjian New York tersebut menjadi pintu masuk terjadinya pelanggaran HAM yang hingga kini masih terus berlanjut di Papua.
"Indonesia sudah mengklaim Papua setelah adanya kontrak pertama Freeport dua tahun sebelum Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA), sehingga atas dorongan itu Indonesia melakukan pengkondisian wilayah melalui operasi militer dan penumpasan gerakan pro kemerdekaan rakyat Papua, sehingga PEPERA berlangsung tidak demokratis, penuh teror, intimidasi dan manipulasi serta adanya pelanggaran HAM berat," ungkap Aby Douw, juru bicara aksi.
Lanjut dia, "Teror, intimidasi, penahanan, penembakan bahkan pembunuhan terhadap rakyat Papua Indonesia tidak ada nilainya bagi Indonesia, sehingga hak penentuan nasib sendiri adalah solusi demokratis bagi rakyat Papua".
Pantauan majalahselangkah.com, belasan orang yang mengatasnamakan Masyarakat Jogja Cinta Damai membentangkan spanduk bertuliskan "Papua+Jogja = NKRI", "Papua bagian dari NKRI, NKRI Harga Mati" serta beberapa spanduk lainnya dengan tulisan yang berbeda.
Aksi AMP kali ini menarik perhatian warga yang sedang melintas, wisatawan dari dalam negeri maupun luar negri turut menyaksikan aksi damai yang digelar mahasiswa dari tiga kota studi tersebut.
Aksi dengan tuntutan yang sama digelar juga di kota Bogor tepatnya di Tugu Kujang, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, serta AMP komite kota Surabaya menggelar aksi di depan Gedung Negara Grahadi, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya, Jawa Timur, juga beberapa kota lainnya dari organisasi yang berbeda. (Mateus Ch. Auwe/MS)
sUmber : majalahselangkah.com