 |
| Ketua PNWP Buchtar Tabuni dan Ketua Umum KNPB Victor F. Yeimo |
Komite Nasional Papua Barat ( KNPB)
adalah sebuah wadah yang didirikan dengan tujuan mediasi rakyat West Papua
dalam gerakan Pembebasan Nasional Papua Barat dengan agenda bersama, untuk
menuntut hak penentuan nasib sendiri dan menjadikan Referendum sebagai jalan
tengah dalam medudukan persoalan West Papua secara demokrasi, adil dan beradab.
Dengan kata lain hadirnya KNPB sebagai media nasional untuk mendukung dan
mendorong agenda IPWP dan ILWP.
Dengan dasar tersebut, maka pada tanggal
19-22 November 2010 telah dilaksanakannya KONGRES I KNPB itu, telah
menghasilkan resolusi yang menjadi sikap dan komitmen seluruh peserta, bahwa
fokus program KNPB yang utama adalah penyelesaian secara hukum dan politik.
KNPB secara nasional menurunkan program politik dan organisasi, pertama program
KNPB adalah tercapainya cita-cita bangsa West Papua, yaitu Merdeka secara
politik melalui jalur yang paling demkrasi da bermartabat yaitu Referendum.
Kedua, Program organisasi KNPB sebagai media mendorong terbentuknya Wadah
Nasional Papua Barat sebagai badan representative, sekaligus sebagai simbol
persatuan dalam mengendarai perjuangan West Papua, hingga terbentuknya
Pemerintahan sementara pasca referendum.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan
Wadah Nasional Papua Barat ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya
Wadah Rakyat Daerah. Dengan Wadah Rakyat Daerah ini, maka semua elemen, faksi
yang ada di daerah itu disatukan dan figur-figurnya di pilih langsung oleh
masyarakat di daerah itu.
Wadah Rakyat Daerah ini sebagai badan
atau forum represetative, sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai
perjuangan West Papua di daerah. Selanjutnya Wadah Rakyat Daerah ini
membentukWadah Nasional Papua Barat sebagai Wadah Represetatif politik bangsa
West Papua da sekaligus sebagai simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan
politik Bangsa West Papua.
Melihat fenomena gerakan
perjuangan nasional Papua Barat yang kian terdegradasi dalam budaya egoisme,
sentimen organ/kepentingan organisasi dan tidak merakyat, maka KNPB bersama
massa rakyat yang dilandasi oleh semangat patriotisme melakukan revitalisasi
agenda nasional Papua Barat dan rekonstruksi struktur pada tanggal 15 Desember
2008 di Sentani.
Pada tanggal 21- 24 Agustus 2009
dilakukan Mubes KNPB di Port Numbay guna pembentukan KNPB Wilayah dan
menetapkan program strategis ditengah dinamika kepentingan faksional yang
mengancam internal perjuangan dan tujuan utama perjuangan Pada tahun 2010, KNPB
bersama massa rakyat mengadakan Kongres KNPB di Sentani guna membahas dan
menetapkan prinsip-prinsip organisasi dan aturan serta program kerja
KNPB.
Untuk menyukseskan agenda pembentukan
Wadah Nasional ini, maka sebagai langkah awal perlu dibentuknya wadah
representative perwakilan daerah yang dikenal dengan nama Parlemen Rakyat
Daerah (PRD). Dengan adanya Parlemen Daerah ini, maka semua elemen,faksi
perjuangan yang ada di daerah itu disatukan didalam Parlemen Daerah. Parlemen
Daerah ini sebagai badan atau forum representatif, sekaligus sebagai simbol
persatuan dalam mengendarai perjuangan politik Papua di Daerah.
Selanjutnya Parlemen Daerah ini
membentuk Parlemen Nasional Rakyat Papua Barat sebagai badan atau forum
representatif, sekaligus simbol persatuan dalam mengendarai perjuangan Papua.
Kami bermaksud membentuk “Parlemen Nasional Papua Barat " sebagai
Parlement Rakyat hari ini, bukan berarti kami tidak menghargai tua-tua dalam
perjuangan dan beberapa organisasi yang sedang jalan, atau juga bukan untuk
menyalahkan dan membenarkan ide ini.
Tetapi sesungguhnya merupakan ajakan
untuk kita mengerti bagaimana menciptakan sebuah kepemimpinan yang berdiri
bersama kekuatan rakyat, karena yang mau 'merdeka' adalah rakyat. Pada tahun
2011 –sampai Maret 2011 KNPB telah berhasil mediasi rakyat untuk membentuk 23 Parlemen
Rakyat Daerah di 23 daerah yaitu Biak, Mnukwar, Sorong Raya, Fakfak, Kaimana,
Timika, Paniai, Hubula. Numbay, Tabi, Yahokimo, Pucak Jaya, Yalimo, Baliem,
Nabire, Intan Jaya, Pengunungan Bintang, Dogiyai, Deiyai, Yamo, Nduga, Ilaga,
dan Tolikara 23 PRD ini melakukan pertemuan awal pada bulan Februari tahun 2012
di Biak untuk konsolidasi PRD setanah West Papua guna membentuk Wadah
representative politik rakyat West Papua, maka disepakati untuk melakukan
Konferensi PRD setanah West Papua di Numbay ( Jayapura) pada tanggal 1- 5 April
2012. Akhirnya pada tanggal 5 April 2012 melalui Konferensi Nasional Parlemen
Rakyat Daerah Setanah West Papua berhasil membentuk dan mendeklarasikan
Parlemen Nasional West Papua.
Parlemen Nasional West Papua
adalah wadah representative politik rakyat West Papua. Tujuan terbentuknya
Parlemen Nasional West Papua ini adalah untuk memperjuangkan hak penentuan
nasib sediri rakyat West Papua secara adil dan bermartabat sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum international, standar-standar hak asasi manusia dan
Piagam PBB. Keanggotaan PRD adalah utusan rakyat yang dipilih berdasarkan
daerah pemilihan di daerah tersebut.
Jumlah anggota PRD adalah paling kurang
30 orang dan paling banyak 50 orang. Setiap PRD mempunyai hak untuk mengutus
atau mengirim wakilnya untuk duduk atau berada pada Parlemen Nasional West
Papua. Keanggotaan Parlemen Nasional West Papua adalah paling kurang 20 orang
dan paling banyak 30 orang dari setiap PRD.
Pada tanggal 5 April 2012 Parlemen
Nasional West Papua dihadiri oleh semua anggota Parlemen Rakyat Daerah
menetapkan Free West Papua Campaign adalah Wadah politik perjuangn West Papua
di international untuk melakukan lobby, kampanye untuk mencari dukungan kepada
komunitas masyarakat international, Parlemen di setiap Negara dan pemerintah
disetiap Negara serta ke PBB. Dan pada saat yang sama pula telah menetapkan
tuan Benny Wenda sebagai ketua Diplomat international untuk West Papua.
Guna memperkuat posisi IPWP dan ILWP
yang telah dibentuk pada tahun 2008 dan 2009, maka Parlemen Nasional telah
menetapkan IPWP sebagai lembaga politik international untuk West Papua dan ILWP
sebagai lembaga hukum international untuk West Papua. IPWP dan ILWP adalah
lembaga international yang didalamnya terdapat anggota parlemen dan pengacara
di setiap Negara dan bekerjasama dengan Free West Papua Campaign guna melakukan
kampanye, advokasi dan lobby tentang hak penentuan nasib sendiri rakyat West
Papua untuk mendapat dukungan di parlemen dari setiap Negara dan mendapat di
pemerintah dari setiap Negara, selanjutnya Free West Papua Campaign bersama
Negara-negara yang mendukung dan Free West Papua Campaign melakukan lobby,
advokasi ke PBB untuk mendapat dukungan.
Setelah terbentuknya Parlemen
Nasional West Papua maka Parlemen Nasional West Papua telah menetapkan Komite
Nasional West Papua sebagai pelaksana keputusan politik dari Parlemen Nasional
West Papua secara nasional dan terus mendiasi rakyat West Papua untuk
memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri secara damai dan bermartabat.
Keberadaan Free West Papua Campaign sebagai Kantor Papua Merdeka diluar negeri,
maka Kantor Free West Papua Campaign telah dibentuk di pemerintah Kerajaan
Inggris Raya, Pemerintah Kerajaan Nederland, Pemerintah PNG, Pemerintah
Australia.
Kedepan Kantor Free West Papua Campaign
akan terus dibuka disejumlah Negara untuk mengakomodir perjuangan kemerdekaan
West Papua secara baik disetiap Negara untuk terus menerus melakukan lobby,
kampanye untuk mendapat dukungan dari setiap Negara dan PBB. Hormat saya
Bucthar Tabuni, Ketua Parlemen Nasional West Papua.
Sumber: infopnwp.blogspot.com