 |
| Simeon Dabby, Ketua KNPB Wilayah Pegunungan Tengah |
Wamena, 6/7- (Jubi)-Terkait isu yang berkembang di masyarakat
tentang ancaman kekacauan yang akan terjadi pada pelaksanaan Pilpres
2014, diklarifikasi Komite Nasional Papua Barat (KNPB) wilayah
pegunungan.
“Terkait dengan isu boikot pilpres, yang dimaksud itu bukan
penyerangan atau kekacauan di wamena kota. Itu tidak , tapi yang kami
maksudkan boikot adalah kami tidak akan melakukan pemilihan atau
pencoblosan pada saat pencoblosan berlangsung tanggal 9 juli mendatang”.
ungkap Ketua KNPB Wilayah Pegunungan, Simeon Dabby, di Wamena Sabtu
(5/7) lalu.
Dikatakan, pihaknya telah menghimbau kepada seluruh anggota KNPB
untuk Boikot Pemilihan Presiden, tapi tanpa kekerasan atau kekacauan di
kabupaten Jayawijaya.
”Saya sudah himbaukan kepada anggota KNPBm bahwa kami tidak akan lakukan pencoblosan pada Pilpres tersebut” ujarnya.
Siemon menilai beredarnya isu tersebut sengaja dikembangkan oleh
pihak-pihak yang kalah dalam Pemilihan Legislatif 9 April lalu ” Kita
harus jeli melihat isu ini, karena ada beberapa persoalan terkait dengan
pemilu legislatif kemarin,mungkin ada pihak-pihak yang kalah sehingga
mereka sengaja buang isu ini kepada masyarakat” tutur Simeon Dabby.
Pihaknya mengimbau seluruh masyarakat Pegunungan Tengah untuk tidak
terpancing dengan isu tersebut. Semeon juga meyakini Pesta Demokrasi
Pilpres 9 Juli mendatang akan berjalan aman dan lancar “Ya, saya sangat
yakin pilpres akan berjalan baik, tapi kami rakyat Papua tidak akan
memilih,”tutupnya.
Sebelumnya dalam sebuah kunjungan di salah satu Distrik,
Bupati Kabupaten Jayawijaya Wempi Wetipo, mengajak masyarakat
Jayawijaya untuk tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang bahwa
Pilpres tanggal 9 Juli akan kacau.
Isu yang dimaksudnya adalah rumor bahwa masyarakat Wamena akan diusir
ke hutan dengan tujuan agar tidak ikut memilih pada Pilpres 9 Juli 2014
“Tadi malam saya dapat informasi bahwa, katanya ada orang yang mau
bikin kacau, mau usir masyarakat Wamena ini semua ke hutan-hutan sana,
sama seperti tahun 77,supaya masyarakat tidak pilih presiden” ungkapnya.
Untuk itu Wempi menegaskan siapapun tidak boleh datang menghasut masyarakat jayawijaya dengan kepentingan apapun.
Dikatakan belum tentu orang yang menghasut tersebut bisa memberikan
kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Jayawijaya apa lagi Pilpres
bukan agenda Jayawijaya melainkan agenda nasional yang harus disukseskan
semua pihak .
“Tidak boleh ada orang yang kepentingan kelompok pribadi datang untuk
hasut masyarakat. Hari ini mereka belum tentu datang mensejahterakan
rakyat. Ini agenda nasional yang harus kita wujudkan dan sukseskan”
tuturnya (Jubi/Ronny)