 |
| Diaz Gwijangge, anggota DPR RI asal Papua (Foto: Ist) |
PAPUAN,
Jayapura --- Diaz Gwijangge, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) asal Papua menegaskan, Pemilihan Presiden Republik
Indonesia yang akan digelar 9 Juli 2014 mendatang tidak penting bagi
rakyat Papua.
“Dalam pemaparan visi dan misi kedua Capres-Cawapres, sama
sekali tidak singgung persoalan Papua, terutama terkait konflik-konflik
berkepanjangan yang muncul selama ini. Jadi saya kira Pilpres ini tidak
penting bagi orang Papua,” ujar Gwijangge, kepada suarapapua.com, dari Jakarta, siang tadi.
Menurut Gwijange, orang Papua mau semangat untuk mendukung siapapun
Capres-Cawapres adalah hak, namun harus diingat, bahwa bagi Jakarta dan
para Capres orang Papua dianggap tidak penting.
“Sampai saat ini orang Ppaua masih dianggap tertinggal, primititif,
dan bodoh. Ini yang saya hadapi dan lihat selama lima tahun duduk di
Jakarta,” kata anggota DPR RI kelahiran Ndunga ini.
Dalam pemaparan visi misi kedua Capres-Cawapres yang baru berakhir
tadi malam, Gwijangge melihat tidak akan ada agenda yang jelas untuk
selesaikan persoalan Papua.
“Persoalan di tanah Papua perlu dicarikan solusi kongkrit. Jangan
ketika ada korban berjatuhan baru bicara, selama ini kita Papua tidak
pernah dianggap oleh Jakarta.”
“Berbagai pemberitaan media juga selalu terkait persoalan-persoalan
nasional yang umum, seperti kasus korupsi, intoleransi, dan politik
nasional, tapi tidak secara spesifik bicara masalah persoalan-persoalan
mendasar di Papua. Ini yang saya bilang Papua tidak dianggap oleh
mereka,” tegasnya.
Jika mengklaim Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI), lanjut Gwijangge, jangan memperhatikan Papua ketika
ada kasus atau situasional.
“Selama ini tidak ada komitmen dari pemerintah yang klaim Papua
bagian dari NKRI. Ini seharusnya jadi beban moril bagi pendiri bangsa
ini,” ujar anggota DPR RI di Komisi X ini.
Sebagai anggota DPR RI yang duduk di tingkat pusat selama lima tahun,
menurutnya, suara dari orang Papua selalu diabaikan, dan bahkan tidak
didengar.
“Saya salah satu saksi hidup yang selama ini wakili orang Papua di
tingkat pusat. Kami selalu bicarakan kepentingan orang Papua secara
lantang melalui kaukus, melalui sidang-sidang, juga disampaikan secara
tertulis maupun lisan, tapi semua tidak pernah di respon baik.”
“Saya pesimisi kepada Capres-Cawapres mendatang. Jadi bagi saya Pilpres tidak begitu penting,” ujarnya.
Terkait pernyataan Panglima Komando XVII/Cenderawasih dak Kepala
Kepolisian Daerah Papua, yang menyatakan akan menumpas siapa saja yang
boikot Pilpres dan mengacaukan situasi Papua, menurut Diaz harus dilihat
secara jeli.
“Orang Papua mau memilih atau tidak, itu hak mereka, tidak bisa
Pangdam atau Kapolda larang. Biasanya kan keluarkan pernyataan begitu
untuk ada dana proyek pengamanan, silakan saja dengan cara-cara lamanya,
tapi jangan korban rakyat,” tegas Diaz.
Menurut Diaz, kalaupun ada kelompok tertentu yang akan menggalkan
Pilpres, atau tidak memilih, tidak serta merta Pilpres akan gagal, sebab
jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk seluruh Indonesia sangat kecil.
“Jadi tidak penting kita memilih, sebab sudah contoh selama lima
tahun ini situasi Papua tidak diperhatikan dengan baik, saya yang
dipusat dan saya yang mengalami,” kataya.
Sebelumnya, Komite Nasional Papua Barat (KNPB) telah menyatakan
seruan untuk boikot Pilpres di seluruh tanah Papua, dan menuntut
diselenggarakannya referendum (baca: KNPB: Boikot Pilpres 2014 Harga Mati dan Masa Depan Bangsa Papua Tidak di Tangan Jokowi Maupun Prabowo)
.
Seruan untuk boikot dan menggalkan Pilpres juga datang dari Komando
Pangilama Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB), Erim Ende
Wanimbo dari Lannya Jaya, yang mengancam untuk gagalkan Pilpres 9 Juli
2014 mendatang (baca: Jelang Pilpres, OPM Rencana Serang Dalam Kota dan Panglima TPN-PB Wilayah La-Pago Tolak Pilpres).
OKTOVIANUS POGAU
Sumber : www.suarapapua.com