 |
| Ketua Sinode Kingmi Papua, Dr. Benny Giay (Dok. Jubi) |
Oleh : Br. Benny Giay
Jayapura, 21/7 (Jubi) – Beberapa tahun terakhir ini Papua menjadi berita, baik media nasional (di Jakarta) maupun di luar. Pokok masalahnya tidak lain dari ‘Papua yang terus direkayasa menjadi tetap pada posisinya ‘sebagai situs pertumpahan darah’ oleh Jakarta dan berbagai pihak.
Menyikapi kondisi papua yang demikian, sejumlah aktivis dan lembaga internasional dalam 10 tahun terakhir mendesak Indonesia untuk memberi ijin kepada wartawan, pengamat dan pekerja kemanusiaan untuk mengunjungi Papua.
1.Apa tanggapan Indonesia?
Dalam suasana Papua yang demikian, Indonesia semakin kencang atau rajin mengundang para Pendeta yang bikin Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) mulai di lapangan Mandala (Jayapura), Trikora (Abepura) maupun Lapangan Theys (Makam Theys) Sentani. Mulai dengan Paul Youngeren, Susana sampai Benny Hinn dan selanjutnya siapa lagi?
Para pendeta KKR ini dalam suasana demikian tidak datang bla-bla atau bicara dalam ruang kosong. Mereka datang bicara di Tanah Papua yang sedang diperebutkan dua makhluk: Papua dan Indonesia. Dua pihak yang punya kepentingan eksistensi masa depan. Dua pihak yang berupaya saling menghilangkan satu dengan yang lain. Ketika Indonesia mengijinkan Pdt KKR itu ke Papua mengadakan KKR, ia punya perhitungan matang agar pihaknya mendapat keuntungan atau kredit point dari kegiatan ini. Indonesia tidak mungkin kasih cek kosong ke Pendeta KKR ini.
Sebaliknya para Pendeta KKR seperti Benny Hinn, dia tau bahwa dia tidak datang semata-mata sebagai “utusan Tuhan” seperti yang diduga warga jemaat Kingmi, menurut versi (Alkitab) Amsal Soleman. Alias tidak berhikmat. Asal bicara. Merasa diri inti sehingga asal memberi komentar di facebook mendukung KKR demikian; tanpa melihat masalah demikian secara utuh. Melihat dunia sekitarnya tanpa memperhitungkan para aktor yang mengendalikan kehidupan keseharian masyarakat negeri ini yang telah diposisikan sebagai “yang lain” yang perlu diawasi oleh Jakarta.
Artinya dalam Sejarah Gereja (Amerika Selatan para penguasa militer) para Pendeta KKR demikian sering bekerja sama dengan penguasa yang haus darah dan haus kekuasaan. Para Pendeta KKR dalam kasus demikian diberi ijin dan dana tetapi dengan kesepakatan “penyampaian atau kotbahnya tidak boleh menyentuh dosa dan menelanjangi kejahatan struktural yang membuat rakyat negara-negara itu hidup dalam rawa-rawa kemiskinan”.
2.Kepentingan Pendeta KKR
Dari sisi Pendeta KKR, ini tidak masalah. OK OK saja. Karena dua hal. Pertama, dia (si Pendeta KKR) itu bisa membela diri: ‘pihaknya hanya dipanggil untuk membasmi dosa-dosa diri pribadi. Manusia yang otonom dari sentuhan ideologi dan kebijakan publik penguasa tadi. Sambil mengutip ayat-ayat Alkitab, pihaknya bisa bersembunyi dan mengakui tidak ada urusan dengan lingkungan sosial yang dikendalikan para penguasa tadi melalui kebijakan publik degeneratif; yang mendatangkan penderitaan sosial yang tidak sedikit di pihak Papua selama bertahun-tahun.
Kedua, para Pendeta KKR itu sendiri punya Yayasan atau Lembaga dan program yang mereka harus biayai seperti: Tim KKRnya, Universitas, Program Radio, yang mereka percayakan kepada Tim profesional yang dia harus biayai. KKR ini selain menjadi wadah pemberitaan “kabar gembira”, mereka gunakan kegiatan ini untuk mencari dana untuk merencanakan kegiatan KKR selanjutnya di negara lain dengan poster “orang-orang Papua yang sedang menghadiri KKRnya”, sehingga orang Papua dipakai lagi untuk mencari dana untuk membiayai proyek lainnya yang disebutkan di atas.
Kalau orang Papua bertanya kepada dia: “Tuan Hynn, apa dan mengapa dalam hal dana ini”? Nanti Pendeta KKR dengan enteng akan menjawab, Sori, Sory no free lunch. Kau harus bayar makan siang. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. (Jubi/Adm)
Penulis adalah Ketua Sinode Kingmi Papua.
Opini ini telah dipublikasikan di Antara Para Pendeta Kkr, Indonesia dan Papua dan telah disunting seperlunya.
Sumber : www.tabloidjubi.com/