 |
| Tulisan di tembok Rusunawa, Perumnas 3 Waena. Foto: nestasuhunfree.blogspot.com |
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Basoka Logo, Juru Bicara Komite
Nasonal Papua Barat (KNPB) menyerukan kepada seluruh rakyat Papua
dimanapun agar memboikot Pilpres 2014 secara serempak.
Hal itu disampaikannya bersama Ketua I KNPB, Agus Kosay, saat jumpa pers siang tadi, Selasa (10/6/2014) di Ekspo, Waena, Jayapura, Papua.
Basoka mengatakan, "KNPB dan Parlemen Nasonal West Papua (PNWP) sudah sepakat bersama dan kami sebagai media rakyat Papua menghimbau agar Pilpres NKRI harus diboikot."
Ia menuturkan, selama beberapa waktu terakhir terjadi saling tuduh menuduh antara pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demi kepentingannya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk kampanye, seperti operasi Mapnduma, operasi Bratayudha dan operasi lain yang dipimpin Prabowo Subianto di tanah Papua.
Sementara kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay terjadi pada massa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang kini ada di belakang Jokowi.
"Siapa Megawati itu? Siapa Prabowo itu? Jangan sekali-kali gadaikan isu pelanggaran HAM untuk kepentingan kampanye NKRI. Ingat, perjuangan kami Rakyat Papua untuk Merdeka adalah perjuangan murni dan damai," ungkapnya dengan tegas.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Itulah cara penjajah, dan mereka adalah penjajah bagi Bangsa Papua, bukan bagian dari Bangsa Papua Barat dan mereka-merekalah aktor dari pelanggaran HAM di tanah Papua. Kami minta PBB untuk selesaikan persoalan Papua, segera giring aktor-aktor penjahat kemanusiaan di Papua Barat. Theys adalah pahlawan Papua Merdeka, kalau itu menjadi nilai tawar bagi mereka itu terserah mereka, kami tahu Theys Hiyo Eluay adalah pahlawan Papua Merdeka."
Agus Kosay menegaskan, pihak KNPB dan PNWP telah melakukan konsolidasi 89% di seluruh Tanah Papua Barat untuk memboikot Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami akan melakukan Boikot Pilpres sesuai dengan cara demokrasi," ujarnya sembari menambahkan, jika ada tindakan anarkis dari oknum tertentu, KNPB dan PNWP tidak bertanggungjawab secara organisasi.
Dikatakan, NKRI ketika diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, orang Papua tidak terlibat di dalam. "Agenda apapun dari NRKI, tidak penting bagi Bangsa Papua Barat," ujar Agus.
Oleh karena itu, tegas dia, pertama, sangat jelas bahwa Papua bukan bagian dari NKRI.
Kedua, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia tidak akan melihat nasib Bangsa Papua, karena figur tertentu terpilihpun yang ada hanya membunuh, memerkosa, mencuri kekayaan alam di atas negeri emas Papua Barat.
Ketiga, seruan Boikot Pilpres ini sebagai amanah tunggal bagi rakyat bangsa Papua menjelang Pilpres NKRI ini dengan pertimbangan matang bagi masyarakat yang ada di atas Tanah Papua.
Keempat, kami akan melakukan sesuai dengan mekanisme internasional, informasinya diedarkan ke seluruh warga pribumi Bangsa Papua sebagai bagian dari indigenious People.
Kelima, hari ini masyarakat internasional dukung kemerdekaan perjuangan Rakyat Papua. Rakyat Papua yang ada di beberapa Negara pun akan boikot dan didukung seluruh kelompok oposisi untuk memboikot Pilpres 2014. Kini masyarakat internasional sedang melihat apa tindakan Papua saat ini. Kami akan menjaga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat internasional itu dan melakukan kerja-kerja perjuangan secara damai seperti apa dan itu terbukti apakah orang Indonesia mau bersama dengan Papua atau keluar dari Bangsa Papua.
Keenam, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Bangsa Papua untuk melakukan boikot dan kami prediksi 70% yang akan mengikuti Pemilihan Legislatif, 30% yang akan melakukan boikot. Tetapi malahan terbalik, kami berharap justru 40% orang yang melakukan pemilihan tetapi terbalik 60% melakukan boikot Pileg, 9 April 2014 lalu, ini satu tanda kesadaran bagi Orang Asli Papua bahwa mereka sedang dijajah oleh Indonesia.
Ketujuh, pada hari pelaksanaan Pilpres, kami berharap TNI/Polri jangan memaksa rakyat untuk mengikutinya. Biarkan masyarakat menerjemahkan demokrasi itu sesuai pahamnya masing-masing.
Seruan Boikot Pilpres 2014 di Tanah Papua, bisa Anda baca di sini: Klik. (HY/SYO/MS)
Hal itu disampaikannya bersama Ketua I KNPB, Agus Kosay, saat jumpa pers siang tadi, Selasa (10/6/2014) di Ekspo, Waena, Jayapura, Papua.
Basoka mengatakan, "KNPB dan Parlemen Nasonal West Papua (PNWP) sudah sepakat bersama dan kami sebagai media rakyat Papua menghimbau agar Pilpres NKRI harus diboikot."
Ia menuturkan, selama beberapa waktu terakhir terjadi saling tuduh menuduh antara pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Demi kepentingannya mengangkat isu pelanggaran HAM untuk kampanye, seperti operasi Mapnduma, operasi Bratayudha dan operasi lain yang dipimpin Prabowo Subianto di tanah Papua.
Sementara kasus pembunuhan Theys Hiyo Eluay terjadi pada massa kepemimpinan Megawati Soekarnoputri yang kini ada di belakang Jokowi.
"Siapa Megawati itu? Siapa Prabowo itu? Jangan sekali-kali gadaikan isu pelanggaran HAM untuk kepentingan kampanye NKRI. Ingat, perjuangan kami Rakyat Papua untuk Merdeka adalah perjuangan murni dan damai," ungkapnya dengan tegas.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Itulah cara penjajah, dan mereka adalah penjajah bagi Bangsa Papua, bukan bagian dari Bangsa Papua Barat dan mereka-merekalah aktor dari pelanggaran HAM di tanah Papua. Kami minta PBB untuk selesaikan persoalan Papua, segera giring aktor-aktor penjahat kemanusiaan di Papua Barat. Theys adalah pahlawan Papua Merdeka, kalau itu menjadi nilai tawar bagi mereka itu terserah mereka, kami tahu Theys Hiyo Eluay adalah pahlawan Papua Merdeka."
Agus Kosay menegaskan, pihak KNPB dan PNWP telah melakukan konsolidasi 89% di seluruh Tanah Papua Barat untuk memboikot Pilpres 9 Juli mendatang.
"Kami akan melakukan Boikot Pilpres sesuai dengan cara demokrasi," ujarnya sembari menambahkan, jika ada tindakan anarkis dari oknum tertentu, KNPB dan PNWP tidak bertanggungjawab secara organisasi.
Dikatakan, NKRI ketika diproklamirkan pada 17 Agustus 1945, orang Papua tidak terlibat di dalam. "Agenda apapun dari NRKI, tidak penting bagi Bangsa Papua Barat," ujar Agus.
Oleh karena itu, tegas dia, pertama, sangat jelas bahwa Papua bukan bagian dari NKRI.
Kedua, siapapun yang akan menjadi presiden Indonesia tidak akan melihat nasib Bangsa Papua, karena figur tertentu terpilihpun yang ada hanya membunuh, memerkosa, mencuri kekayaan alam di atas negeri emas Papua Barat.
Ketiga, seruan Boikot Pilpres ini sebagai amanah tunggal bagi rakyat bangsa Papua menjelang Pilpres NKRI ini dengan pertimbangan matang bagi masyarakat yang ada di atas Tanah Papua.
Keempat, kami akan melakukan sesuai dengan mekanisme internasional, informasinya diedarkan ke seluruh warga pribumi Bangsa Papua sebagai bagian dari indigenious People.
Kelima, hari ini masyarakat internasional dukung kemerdekaan perjuangan Rakyat Papua. Rakyat Papua yang ada di beberapa Negara pun akan boikot dan didukung seluruh kelompok oposisi untuk memboikot Pilpres 2014. Kini masyarakat internasional sedang melihat apa tindakan Papua saat ini. Kami akan menjaga kepercayaan dan dukungan dari masyarakat internasional itu dan melakukan kerja-kerja perjuangan secara damai seperti apa dan itu terbukti apakah orang Indonesia mau bersama dengan Papua atau keluar dari Bangsa Papua.
Keenam, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rakyat Bangsa Papua untuk melakukan boikot dan kami prediksi 70% yang akan mengikuti Pemilihan Legislatif, 30% yang akan melakukan boikot. Tetapi malahan terbalik, kami berharap justru 40% orang yang melakukan pemilihan tetapi terbalik 60% melakukan boikot Pileg, 9 April 2014 lalu, ini satu tanda kesadaran bagi Orang Asli Papua bahwa mereka sedang dijajah oleh Indonesia.
Ketujuh, pada hari pelaksanaan Pilpres, kami berharap TNI/Polri jangan memaksa rakyat untuk mengikutinya. Biarkan masyarakat menerjemahkan demokrasi itu sesuai pahamnya masing-masing.
Seruan Boikot Pilpres 2014 di Tanah Papua, bisa Anda baca di sini: Klik. (HY/SYO/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com