 |
| Robert Mandosir ( dok. Jubi ) |
Jayapura, 9/6 (Jubi) – Direktur Resource Management Development
(RMD) Institute, Robert Mandosir, pemerintah Provinsi Papua, pemerintah
kabupaten/kota di Papua (Pemda) dan perguruan tinggi (PT) di Papua,
dinilai tak memiliki konsep yang baik untuk pengembangan masyarakat di
sekitar kawasan investasi.
“Sampai hari ini, selalu saja ada konflik yang terjadi pada
masyarakat sekitar kawasan investasi. Itu indikasi, bahwa Pemerintah,
kalangan Universitas, tidak bisa membuat konsep yang baik untuk
menyelesaikan persoalan-persoalan itu,” tegas Robert kepada tabloidjubi.com, di Kota Jayapura, Senin (9/6).
Konflik terjadi, kata Robert, karena masyarakat mempertahankan
haknya. Tetapi, hal ini cenderung dipandang sebagai perlawanan kepada
kekuasaan. Akibatnya pola lama yang berlaku, yakni menggunakan kekuatan
militer.
Menurut Robert, meskipun sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Republik Indonesia (RI) Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Hutan Negara menjadi
Hutan Adat. Tapi inipun belum tersosialisasi dengan baik. Bagaimana
manfaat dan dampak dari putusan itu, juga belum nyata di Papua. Ini
sebenarnya momentum, tapi sampai hari ini belum terlihat, sehingga ini
perlu diperhatikan.
Sebelumnya, Abdon Nababan, dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(AMAN), menjelaskan, pada tanggal 16 Mei 2013 lalu, MK RI membacakan
keputusan Judicial Review terhadap UU 41/1999 tentang Kehutanan atas
pengajuan AMAN bersama dua komunitas masyarakat adat.
Dalam putusan No. 35/PUU-X/2012, MK menegaskan bahwa Hutan Adat
adalah Hutan yang berada di wilayah adat, dan bukan lagi Hutan Negara.
Selama ini Kementerian Kehutanan selaku lembaga negara memiliki
kewenangan berlebih atas pengelolaan hutan di Indonesia dan telah
berlaku tidak adil kepada warga negara, khususnya terhadap masyarakat
adat di seantero nusantara melalui Undang-Undang Kehutanan No. 41 Tahun
1999 yang menyatakan bahwa Hutan adat adalah Hutan Negara.
Sehingga masyarakat adat yang merupakan warga negara selalu
mendapatkan tekanan atas kepemilikan wilayah adat yang kaya akan SDA.
Dengan banyaknya ijin konsesi yang diberikan oleh pemerintah kepada
perusahaan, laju kerusakan hutan Indonesia semakin meningkat setiap
harinya.
Pembakaran pemukiman dan pengusiran terhadap masyarakat adat yang
tinggal di dalam hutan semakin sering dilakukan. Perusahaan pemegang
ijin konsesi kerapkali mengerahkan preman dan aparat untuk melakukan
teror hingga pengusiran paksa terhadap masyarakat adat semakin sering
terjadi.
Saat masyarakat adat melakukan perlawanan atas pengusiran tersebut ,
moncong senjata polisipun tidak segan-segan memuntahkan timah panas.
Sejak Putusan MK 35/PUU-X/2012 itu dibacakan oleh Mahkamah Konstusi
hingga kini belum kelihatan langkah konkrit pemerintah untuk
melaksanakan Putusan MK tersebut.
Alih-alih melaksanakan, Menteri Kehutanan malah mengeluarkan Surat
Edaran No SE 1/Menhut-II/2013 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi No
35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 yang ditujukan kepada Gubernur,
Bupati/Walikota dan Kepala Dinas kehutanan seluruh Indonesia menegaskan
bahwa penetapan kawasan hutan adat tetap berada pada Menteri Kehutanan.
Surat Edaran tersebut mensyaratkan peraturan daerah dalam penetapan
kawasan hutan adat oleh Menteri Kehutanan. Jika demikian, pengukuhan
hutan adat masih sangat panjang sementara proses pelepasan dan konversi
kawasan hutan bagi kepentingan industri semakin marak dilakukan. (Jubi/Albert)
Sumber : www.tabloidjubi.com