Kami,
Koalisi Internasional untuk Papua ingin menarik perhatian Dewan untuk
kerusakan kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai di Papua,
Indonesia. Daerah ini masih terbatas bagi para pengamat hak asasi manusia internasional, wartawan asing dan peneliti. Pada 2013, jumlah penangkapan politik yang lebih dari dua kali lipat,
jumlah kasus penyiksaan yang dilaporkan dan perlakuan buruk terhadap
tahanan meningkat empat kali lipat, dan jumlah kasus yang melibatkan
penolakan akses ke pengacara dan pengadilan yang tidak adil dua kali
lipat selama tahun sebelumnya.
Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan luas dan terkoordinasi aktivitas politik damai di Papua Barat, yang telah memicu respon polisi yang represif, yang mewakili serangan konsisten dan parah pada hak untuk berkumpul secara damai. Pada 2013, setidaknya ada 19 kasus penangkapan ditujukan untuk mencegah, menyebarkan atau menghukum demonstrasi damai. Data menunjukkan kenaikan frekuensi penangkapan massal.
Pemilikan Papua Pagi bendera Bintang, simbol identitas Papua, yang semakin banyak digunakan sebagai alasan untuk penangkapan dan intimidasi. Data terbaru juga menunjukkan bahwa biaya berdasarkan UU Darurat 12/1951, yang menghukum kepemilikan senjata tajam, senjata api dan amunisi, kadang-kadang ditambahkan ke tuduhan makar untuk mengamankan keyakinan terhadap aktivis politik pribumi dengan tidak adanya bukti kredibel.
Pada 2 April 2014, dua mahasiswa, Alfares Kapisa dan Yali Wenda ditangkap dan disiksa oleh polisi sementara menyerukan pembebasan tahanan politik dan membuka ruang demokrasi di Papua selama demonstrasi damai. Mereka dipukuli, disetrum, diinjak-injak dan mendapatkan perawatan medis yang memadai. Polisi juga mengejek para demonstran adat dengan pelecehan rasis, menyebut mereka "monyet."
Pada akhir Mei 2014, setidaknya ada 79 tahanan politik di penjara Papua. Pada 2013 setidaknya ada 42 kasus yang dilaporkan intimidasi terhadap para tahanan. Perlakuan terhadap tahanan politik di Papua tetap menjadi perhatian serius, termasuk penolakan makanan, kelalaian tugas untuk memberikan pelayanan kesehatan, dan intimidasi terhadap keluarga tahanan, termasuk upaya pembunuhan yang dilaporkan.
Wartawan lokal menghadapi risiko langsung penangkapan, ancaman dan intimidasi. Menurut Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (Aliansi Jurnalis Independen, AJI) di Jayapura, pada tahun 2013, ada 20 kasus kekerasan dan intimidasi terhadap wartawan di Papua, meningkat dari 12 kasus yang dilaporkan pada tahun 2012.
Kami merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia harus:1. Finalisasi amandemen KUHP Indonesia sehingga mematuhi semua perjanjian hak asasi manusia, terutama kriminalisasi dan larangan penyiksaan dan pembatalan Pasal 106 dan 110.
2. Tinjau kebijakan kepolisian di Papua dan pelatihan pasukan keamanan personil untuk memastikan bahwa hak untuk kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai dan hak untuk tidak disiksa dan dianiaya sepenuhnya dihormati.
3. Memesan pembebasan tanpa syarat tahanan politik Papua Barat sebagai bagian dari kebijakan yang komprehensif untuk mengakhiri hukuman kebebasan berekspresi.
4. Memenuhi komitmennya untuk menerima kunjungan dari Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berekspresi dan memfasilitasi akses gratis ke Papua.
A Oral Pernyataan Bersama oleh Pusat Sumber Daya Asian Legal (ALRC), Franciscans International (FI), Koalisi Internasional untuk Papua (ICP), Tapol, Vivat Internasional, West Netzwerk Papua (WPN) untuk Sesi ke-26 Dewan HAM PBB ( Dewan hidup webcast) (http://webtv.un.org/live-now/watch/26th-regular-session-of-the-human-rights-council-10-27-june-2014/2178978643001/) untuk 11 Juni 2014 di bawah Item 3 dari Dewan Hak Asasi Manusia: Dialog Interaktif dengan Pelapor Khusus tentang Kebebasan berekspresi dan SR pada Peaceful Assembly dan Associatio