Honor 4 Bulan Belum Dibayar, PPD se-Dogiyai Ancam Boikot Pemilu Presiden

Suasana pelantikan PPD Dogiyai,
Kamis (12/12/2013) lalu. Foto: Dok MS

Dogiyai, MAJALAH SELANGKAH -- Panitia Pemilihan Distrik (PPD), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) se-Kabupaten Dogiyai, Provinsi Papua, mengancam akan memboikot Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden 9 Juli 2014 mendatang dan menyita semua barang milik Sekretaris KPUD Dogiyai, Agus Sampe dan bendaharanya sebagai jaminan.

Ancaman itu disampaikan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dogiyai, dalam hal ini Sekretaris KPUD belum membayarkan honor PPD, PPS, KPPS selama 4 bulan, Februari-Mei 2014. 

Siang tadi, Senin (02/06/14), PPD dan PPS 10 Distrik, Kabupaten Dogiyai menyampaikan rencana boikot dan penyitaan barang-barang milik Sekretaris KPUD Dogiyai itu kepada Kapolres Nabire. 

"Kami dipermainkan terus. Kami meminta secara baik-baik untuk bayarkan hak kami, bahkan kami sudah melakukan aksi protes. Karena, kami sudah melaksanakan kewajiban kami. Tetapi, hingga saat ini belum dibayarkan. Kami sudah sepakat boikot Pilpres di Dogiyai. Jadi, yang menyuruh 100 ribu lebih suara golput adalah KPU dan sekretaris KPU Dogiyai," demikian isi pernyataan yang diserahkan kepada Kapolres Nabire siang tadi. 

Mereka juga meminta KPUD dan Sekretaris KPUD Dogiyai untuk segera membayar dana Operasional Pileg antara lain, rapat pleno hasil rekapan penetapan suara di tingkat KPUD, dana konsumsi selama rapat pleno penetapan hasil rekapan suara, transportasi untuk antar hasil rekapan suara dari PPD ke kabupaten.

Menanggapi hal itu, Kapolres mengatakan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pihak KPUD Dogiyai dan Sekretaris KPUD serta pemerintah di Dogiyai agar dicarikan jalan keluar. Ia berpesan, PPD, PPS dan KPPS tidak mengambil langkah-langkah yang merugikan semua pihak. (Yermias Degei/MS)
Sumber : www.majalahselangkah.com