 |
| PM Fiji, Bainimarama saat membuka seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi, Fiji (IST) |
Nadi, 21/5 (Jubi) – Masyarakat asli di Guam, Kaledonia Baru,
French Polynesia, Tokelau dan Papua Barat mendapatkan dukungan untuk
dekolonisasi.
Pembukaan Seminar Komite Khusus 24 PBB tentang Dekolonisasi di Nadi,
Fiji hari ini (Rabu, 21/5), diwarnai dengan seruan pembebasan untuk
seluruh kawasan di Pasifik yang masih berada dalam kekuasaan
Kolonialisme. Gabungan Organisasi Non Pemerintah di kawasan Pasifik
(PRNGO) menyerukan pada seluruh wilayah Kepulauan Pasifik untuk
memperbaharui dukungan mereka dalam proses dekolonisasi sejumlah wilayah
di Pasifik.
“Bebaskan masyarakat adat di Guam, Kaledonia Baru, French Polynesia,
Tokelau dan Papua Barat sehingga mereka bisa memetakan masa depan mereka
sendiri.” kata Peter Emberson, juru bicara PRNGO dan pejabat Pacific
Council of Churches.
Emberson, menyatakan sudah semestinya, negara-negara yang menjalankan
pemerintahan kolonial untuk mempersiapkan masyarakat di wilayah yang
didudukinya agar menggunakan hak mereka menentukan nasib sendiri sesuai
dengan hukum internasional. Ia mendesak lapisan masyarakat di kepulauan
Pasifik untuk bersama-sama secara aktif terlibat dalam perjuangan
pembebasan seluruh wilayah Pasifik dari kolonialisme.
“Hak orang di wilayah non berpemerintahan sendiri, yang negaranya
diperintah oleh pemerintahan kolonial atau kekuasaan administrasi, untuk
menentukan masa depan politik mereka sendiri.” ujar Emberson.
Menurut Emberson, saat ini, masyarakat di negara-negara Pasifik
sedang membicarakan persoalan Rapa Nui atau Pulau Paskah yang diatur
oleh Chile yang sedang berusaha dimasukkan ke dalam daftar Teritori Non
Pemerintahan Sendiri PBB dan Papua Barat yang dianggap sebuah provinsi
di Indonesia yang sedang mencari peluang untuk didaftarkan kembali dalam
daftar Wilayah Non Pemerintahan Sendiri PBB.
Perdana Menteri Fiji, Commodore Bainimarama saat membuka seminar ini
mengingatkan agar peserta tentang perlunya mendengarkan pernyataan
setiap orang. Jika mereka memilih kemerdekaan, pilihan itu harus
dihormati dan didukung.
“Kami netral tentang apa yang diputuskan. Tapi kami yang paling menekankan bahwa keputusan itu harus menjadi milik mereka. ” kata Bainimarama.
Seminar di Nadi ini diselenggarakan untuk mempercepat pelaksanaan
Pemberantasan Kolonialisme dekade III (2011-2020). Seminar ini
diselenggarakan di bawah naungan Komite Khusus 24 dan akan meninjau
situasi sehubungan dengan 17 wilayah yang dipertimbangkan oleh Komite
Khusus 24, sebuah komite PBB untuk Dekolonisasi, kemudian dirujuk ke
Majelis Umum PBB ketika bersidang. (Jubi/Benny Mawel)
sUMBER : www.tabloidjubi.com