 |
| Amemperingati Hari Aneksasi KNPB Pusat Vietnam |
KNPB News Jayapura 2014. Komite Nasional Papua Barat KNPB
Pusat memperingati hari Aneksasi Bangsa
Papua Barat kedalam NKRI secara paksa dan sepihak oleh UNTEA, Belanda dan
Indonesia pada 01 Mei 1963 atas kepentingan ekonomi Amerika serikat.
Aksi memperingati hari Aneksai tersebut di
pusatkan di Sekertariat KNPB Pusat di kampung Vietnam jalan kamwolker perumnas
III Waena Numbay Jayapura. Aksi peringatan tersebut dihadiri oleh Pimpinan 23
PRD, 7 Pimpinan Fraksi Parlemen Nasional West Papua PNWP bersama Sekertaris
Sekertaris jendral tanpa Ketua Tuan. Buchtar Tabuni, karena saat ini DPO oleh
Polda Papua.
Aksi
yang dimulai Pada Pukul 11.30 sampai dengan berakhir pada pukul 15.35
tersebut dihadiri juga Pimmpinan teras KNPB pusat, seluruh anggota KNPB, Para undagan, simpatiasan dan para Aktivis
papua merdeka lainya. Aksi dukungan tesebut berakhir dengan aman dan damai,
walapun Aparat kabungan TNI/POLRI
seluruh sudut –sudut kota jayapura termasuk di sekitariat KNPB pusat.
Pada
Pukul 12.30 WPB mulai dengan orasi - orasi politik dari perwakilan BEM uncen,
dilanjukan dengan perwakilan APM Beberapa Perwakilan Parlemen Rakyat daerah (
PRD ) . Dalam orasinya mereka menegaskan bahwa, kami rakyat Papua barat
Integrasi Papua barat dalan NKRI karena Kekuasaan Negara rebuplik
Indonesia menguasai wilayah Papua Barat
Ilegal. Oleh karena itu Boikot pilpres 2014 dan solusi Referendum Babi Bapua Barat.
Selanjutnya
Ketua Paremen Nasional West (PNWP) Papua Tuan, Bucthar Tabuni menyampaikan
orasi politikanaya melalui Ponsel
selulernya dari tempat persembunianya menyampaikan pesan moral dan stekmen politik serta ucapan terima
kasih, Bucthar Tabuni Mengatakan Atas nama rakyat Papua PNWP sebagai penanggung
jawab polik menolak Pilpres 2014 dan
solusi Referendum sebagai solusi. Lebih lanjud Ketua mengatakan, saya sebagai PNWP menhimbau Rakyat Papua Barat sorong sampai merauke
Boikot Pilpres 09 juli 2014 dan solusi referendum dalam oasi politiknya.
Selain itu lebih lanjut Bucthar mengatakan
kami PNWP sebagai lembaga politik Bangsa Papua Barat menolak dengan tegas
Aneksasi Banga Papua Barat ke dalam NKRI dengan Invasi militernya di Papua
Barat. kemudian dalam orasi terakhirnya
Buchtar Tabuni mangatakan bahwa saya selaku pimpinan lembaga politik
atas PNWP menyampaikan terima kasih kepeda Pengurus Bem Unveritas Cendrawasih
bersama seluruh mahasiswa Uncen dan Komite nasional Papua Barat KNPB yang selama 5 bulan lebih
saya DPO, namun BEM uncen dan KNPB masih eksis mempertahakan Ideologi
pejuangan.
Sebelum
mengahiri sambutanya ada beberapa pesan moril kepada seluruh rakyart Papua dan KNPB bahwa saat secara fisik saya tidak sama
saat ini tetapi, Roh, jiwa dan raga selalu ada bersama rakyat Papua Barat dan
para pejuang Papua Merdeka di sipil kota. lebih Buchtar mengatakan dalam waktu
yang terlalu lama lagi saya akan bersama rakyat di sipil kota tegasnya.
Kemudian
orasi berikutnya disampaikan oleh Ketua I
KNPB pusa Agus Kosay dalam megatakan
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) gagal melaksanakan proses dekolonisasi di West New Guinea (West
Papua). Sebaliknya, PBB berhasil menjebloskan West Papua kedalam kungkungan
kolonial Indonesia sejak 1 Mei 1963.
Sudah
51 tahun lamanya PBB mengabaikan dan membiarkan West Papua terjajah dan
menderita. 1 Mei 2014, rakyat West Papua memperingati dan menuntut Dewan
Perwalian PBB (Trusteeship Council) memenuhi hak penentuan nasib sendiri (the
right of self-determination) bagi bangsa Papua, diatas teritori West Papua.
Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) telah gagal melaksanakan amanat resolusi 1514 dan 1541
tentang hak pentuan nasib sendiri, namun PBB Belanda dan Amerika serikat serta
Indonesia melakukan kongkalingkong dalam perjanjian rahasia pada tanggal 30 November
1962.
Hal
tersebut telah merugikan nasib Bangsa Papua Barat, Rakyat Papua Barat tidak
pernah diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya secara bebas melalui
Pepera 1969 namun yang terjadi hanya manipulasi pembohongan dan rekayasa, hal
ini dilakukan hanya karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Papua Barat.
PBB,
Indonesia, Belanda dan AS seharusnya -dengan semangat dekolonisasi- mendorong
inisiatif kemerdekaan Papua yang diprakarsai oleh wakil-wakil bangsa Papua
(Parlemen West Papua) 1 Desember 1961, tetapi mereka justru melahirkan neo
kolonialisme Indonesia melalui peralihan kekuasaan administrasi dari kolonial
Belanda kepada kolonial baru, yakni Indonesia pada 1 Mei 1963.
Oleh
karena itu pada hari ini tanggal 01 Mei
2014 kami KNPB sebagai media nasional Papua barat menyampaikan bahwa:
Kami Komite Nasional Papua Barat
(KNPB) Menyeruhkan kepada seluruh rakyat Papua Barat Sorong Sampai Merauke untuk
Boikot Pemilihan persiden Rebuplik Indonesia pada tanggal 09 juli 2014 mendatang
tidak dengan cara kekerasan tetapi
dengan sikap tidak turut terlibat dalam pencoblosan. karena Nasib Bangsa Papua
Barat harus ditentukan melui Referendum.
Kami mendesak PBB segera memfasilitasi
hak penetuan nasib ( self Determintion )
bagi rakyat Papua Barat melalui mekanisme (Referendum)
Mendesak kepada Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) segera mengirim Pelopor khusus ke Papua Barat untuk
memperbagi kesalahan sebelumyan dan memerikan Rakyat Papua Barat untuk
Menentukan nasib sendiri melalui Referendum Dan Solidarita Masyarakat internasional memberikan
dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Kemudian selanjutnya pada pukul 15 . 25 WPB Deklarasikan politik hasil sidang Tahunan ke II Parlemen Nasional West Papua (PNWP) pada tanggal 27-30 April 2014 di Holandia West Papua.
Berikut foto2
