YOGYAKARTA.
TIMIPOTU NEWS. Dua
Pemimpin Koalisi Nasional Papua Barat Untuk Pembebasan Telah
Diperingatkan Bahwa Mereka Menghadapi Pembunuhan Oleh Militer
Indonesia
Akibatnya,
Vanuatu kepala WPNCL tentang misi Andy Ayamiseba, dan wakil ketuanya,
Dr John Otto Ondawame, mungkin harus tetap berada di pengasingan di
Port Vila, Radio New Zealand International melaporkan.
Vanuatu
Pos wartawan Len Garae menulis kemarin bahwa surat kabar telah
menerima undangan dari dua orang Papua Barat (Franz Albert Joku dan
Nicholas Simion Messet) yang bekerja untuk Indonesia, mengundang
Ayamiseba dan Dr Ondawame rumah dengan alasan bahwa "waktu
berubah di Papua Barat untuk lebih baik ".
Barak
Sope, yang merupakan Vanuatu penasihat khusus koalisi, dilaporkan
mengatakan kepada Ayamiseba dan Ondawame tidak mengindahkan panggilan
untuk kembali ke rumah dan memimpin orang-orang mereka.
Sope
mengingatkan masyarakat bahwa ketika dia perdana menteri Vanuatu, ia
mengundang Kepala Papua Barat Thys Elouy ke Vanuatu untuk ulang tahun
kemerdekaan ke-20. Tapi setelah Elouy tiba kembali di Papua Barat, ia
dibunuh oleh polisi Indonesia.
Hak
kesulungan Papua
Ayamiseba
mengatakan ia hanya akan kembali ke Papua Barat setelah pendudukan
militer Indonesia berakhir, menurut Radio New Zealand International.
Ia
dikutip oleh Vanuatu Post mengatakan: "Siapa yang tidak lama
untuk kembali ke negara tercinta ? Tapi ada alasan yang sangat kuat
mengapa kita tidak bisa. Alasannya ada hubungannya dengan hak asasi
kita, status politik dan keamanan kita. Kami adalah setelah identitas
asli kami. Kita dilahirkan Papua dan kita akan mati Papua. Kami tidak
Indonesia. Dan hak asasi kita telah diperkosa oleh penjajah didukung
oleh PBB."
Ayamiseba
mengangkat isu mengganggu dari total kurangnya kebebasan media di
Papua Barat, bertanya mengapa, jika situasi telah membaik, yang
wartawan masih dilarang dari Papua Barat.
Dia
juga menunjukkan bahwa pada bulan Januari tahun ini, negara anggota
Melanesian Spearhead Group ( MSG ) pergi pada misi pencari fakta ke
Papua Barat , tetapi dicegah dari pertemuan setiap aktivis Papua
Barat. Sebaliknya, sebagian besar aktivis Papua Barat ditangkap
sebelum misi dimulai dan ditahan di penjara karena durasinya.
Perdana
Menteri Vanuatu, Moana Karkas Kalosil telah menjadi pendukung kuat
kemerdekaan di Papua Barat, mengatakan PBB baru-baru ini bahwa itu
mengabaikan masyarakat adat Papua Barat, 10 persen di antaranya
mengaku telah dibantai oleh penjajah militer Indonesia selama masa
lalu 50 tahun.
Sumber:
Pacific Media Watch 8514