 |
| PIMPINAN PNWP PADA SAAT AKSI DUKUNGAN TERHADAP PEMBUKAAN KANTOR OPM DI ASTURALIA 27 APRIL2014 |
 |
| PIMPINAN PNWP PADA SAAT AKSI DUKUNGAN TERHADAP PEMBUKAAN KANTOR OPM DI ASTURALIA 27 APRIL2014 |
STEKMEN POLITIK
BANGSA PAPUA BARAT, ATAS DUKUNGAN PEMBUKAN KANTOR OPM DI ASTURALIA
Hak penentuan nasib sendiri bagi
wilayah-wilayah yang belum berpemerintahan berdasarkan perjanjian Campera dan
semagat deklarasi dekolonisasi pada tanggal 20 desember tahun 1960 serta piagam
perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan resolusi 1514 dan 1541 telah menjamin
tentang hak penentuan nasib.
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB)
telah gagal melaksanakan amanat resolusi 1514 dan 1541 tentang hak pentuan
nasib sendiri, namun PBB Belanda dan Amerika serikat serta Indonesia melakukan
kongkalingkong dalam perjanjian rahasia pada tanggal 30 November 1962 yang kita
kenal dengan Roma agreement atau perjamjian roma. Hal tersebut telah merugikan
nasib Bangsa Papua Barat,
Rakyat Papua Barat tidak pernah
diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya secara bebas melalui Pepera 1969
namun yang terjadi hanya manipulasi pembohongan dan rekayasa, hal ini dilakukan
hanya karena kepentingan ekonomi Amerika Serikat di Papua Barat. Situasi
keamanan dan Hak Asasi Manusia di teritori West Papua mulai terganggu sejak Ir.
Soekarno Presiden Republik Indonesai mengambil inisiative bersama militer
Indonesia melakukan upaya untuk merebut wilayah koloni Nederlands Nieuw Guinea
dan menguasai West Papua dari kekuasaan Pemerintah kolonial Nederland tanpah
hak dan inisiative tersebut ditentang oleh Wakil Presiden Republik Indonesia
Drs. Mohamad Hatta dengan alasan Ras dan Kebangsaan yang berbeda serta
kewajiban Pemerintah Republik Indonesia menghormati Hak Penentuan Nasib Sendiri
Bangsa Papua, namun Ir. Soekarno Presiden Republik Indonesia tetap pada
kehendaknya yang bertentangan dengan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa 26 Juni
1945, Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514(XV) tanggal 20 Desember
1960 dan alinea Pertama Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Bangsa Papua Barat memiliki sejarah yang berbeda dengan Indonesia dalam
menentang penjajahan Belanda dan Jepang. Karena gerakan Koreri di Biak dan
sekitarnya, lahir pada awal tahun 1940-an aktif menentang kekuasaan Jepang dan
Belanda, tidak memiliki garis komando dengan gerakan kemerdekaan di Indonesia
ketika itu.
Gerakan Koreri, di bawah pimpinan
Stefanus Simopiaref dan Angganita Manufandu, lahir berdasarkan kesadaran
pribadi bangsa Melanesia untuk memerdekakan diri di luar penjajahan asing. Pada
Konferensi Meja Bundar (24 Agustus - 2 November 1949) di kota Den Haag
(Belanda) telah menyefakati bersama oleh pemerintah Belanda dan Indonesia bahwa
Papua Barat tidak merupakan bagian dari negara Republik Indonesia Serikat
(RIS). Status Nieuw-Guinea akan ditetapkan oleh kedua pihak setahun kemudian.
Oleh karena itu Komite Nasional Papua Barat (KNPB) sebagai media Nasional ,
atas nama rakyat Papua Barat menyerukan kepada masyarakat internasinal
nagara-negara anggota PBB di muka bumi ini bahwa, kami Bangsa Papua Barat bukan
bagian dari Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI).
Maka Kami Bangsa Papua Barat masih
memiliki hak untuk menetukan nasib sendiri Self Determination ) sesuai dengan
amanat perjajian New York Agreemant pada tanggal 15 Agustus 1962 pada pasal 18
telah menjamin hak penetuan nasib sendiri, karena pada saat pelaksanan pepera
1969 hak tersebut tidak pernah digunakan oleh sebab itu hak itu masi berlaku
sampai dengan saat ini. Demi Hak penentuan Nasib sendiri Kami rakyat Papua
Barat melalui Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mendukung penuh pembukan
kantor OPM di Asturalia, dan kami juga mengharapkan masyarkat internasional
memberikan dukungan serta solidaritas masyarakat internasional melalui IPWP dan
ILPW serta kantor Free West Papua campaign di Asturalia dan di negra lain
sebagai tempat menjalurkan dukungan solidaritas masyarakat Internasional pada
umumnya lebih khusus kepada pemerintah dan masyarakat Asturalia.
Oleh karena itu pada hari ini
tanggal 26 april 2014 kami rakyat Papua Barat Sorong sampai Merauke melalui
media nasional rakyat Papua KNPB menyampaikan dukungan terhadap pemukaan Kantor
Free West Papua Campaign dan pernyataan sikap politik seagai berikut :
Pertama : Kami seluruh komponen rakyat Papua Barat Sorong Sampai
Merauke mendukung penuh Pemukaan kantor Free West Papua Campaign pada tanggal
27 april 2014 di Asturalia,
Kedua : Mendesak kepada
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) segera mengirim Pelopor khusus ke Papua Barat
untuk memperbagi kesalahan sebelumyan dan memerikan Rakyat Papua Barat untuk
Menentukan nasib sendiri melalui Referendum,
Ketiga : Kami Komite Nasional
Papua Barat (KNPB) Menyeruhkan kepada seluruh rakyat Papua Barat Sorong Sampai
samarai untuk Boikot Pemilihan persiden Rebuplik Indonesia pada tanggal 09 juli
mendatang dan solusi segera Referendum di Papua Barat,
Kempat : Kami mendesak PBB segera memberikan hak penetuan nasib (
self Determintion ) bagi rakyat Papua Barat melalui mekanisme (Referendum)
Kelima : Kami
rakyat Papua Barat meminta kepada Solidarita Masyarakat internasional
memberikan dukungan terhadap hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua
Barat.
Keenam : Kami
rakyat Papua Barat Menyampaikan terima Kasih kepada Masyarakat dan Pemerintah
Asturalia memberika Ijin pembukaan Kantor free west papua Campaign di
Asturalia.
Demikian stekmen politik rakyat Papua
Barat atas dukungan pembukan kantor OPM di Asturalia pada tanggal 27 april 2014
atas perhatian dan barpartsipasi dari solidaritas masyarata internasional kami
rakyat Papua Barat tak lupa kami haturkan berlimpah terima kasih Tuhan Yesus
memberkati.
SALAM REVOLUSI
“ KITA HARUS MENGAHIRI”
Badan Pengurus Pusat KOMITE NASIONAL
PAPUA BARAT (BPP-KNPB)
AGUS KOSAY
ONES SUHUNIAP
Ketua I Sekertaris Umum
Menindak Lanjuti Oleh Lembaga
Politik :
DEWAN NEW
GUNEA RAAD PARLEMEN NASIONAL WEST PAPUA ( PNWP)
BUCHTAR TABUNI
Ketua Tembusan kepda Yth : 1.
International Parlementarian for West Papua (IPWP)
2. International lawyer for west
papua (ILWP)
3. Free west Papua Campaign (FWPC)
4. Parlemen Nasional West Papua
(PNWP)
5. Arsib